Menu
RSS

DPR Nilai Tepat Evaluasi Koordinasi Pembangunan di Perbatasan Utama

Mendagri Tjahjo Kumolo (kanan), Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali (kedua dari kanan), Deputi I BNPP Robert Simbolon (kedua dari kiri), Deputi II BNPP Boytenjuri (kiri), menghadiri Rakordal Pengelolaan Perbatasan Negara, Rabu (17/1) Mendagri Tjahjo Kumolo (kanan), Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali (kedua dari kanan), Deputi I BNPP Robert Simbolon (kedua dari kiri), Deputi II BNPP Boytenjuri (kiri), menghadiri Rakordal Pengelolaan Perbatasan Negara, Rabu (17/1)

BNPP - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendukung langkah pemerintah dalam mempercepat pembangunan daerah perbatasan demi terwujudnya keadilan sosial.

Menurut Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali semua pihak harus memperhatikan dan mendukung program pembangunan di daerah, khususnya wilayah perbatasan, yang selama ini dianggap sebagai daerah 'pinggiran'.

"Soal perbatasan saya kira memang Indonesia negara kesatuan. Perhatian kita bukan hanya membangun daerah perkotaan tetapi pinggiran (kawasan perbatasan) juga harus kita bangun, dan itu sudah jadi komitmen Presiden Jokowi dari nawacita (ke-3) yaitu membangun Indonesia dari pinggiran," kata Zainudin Amali di sela acara Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Perbatasan Negara TA 2017 dan Penajaman Program Prioritas TA 2018 Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), di Jakarta, Rabu (17/1).

Koordinasi yang dilakukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) terhadap sejumlah kementerian/lembaga (K/L) dinilai sudah sesuai, dalam hal sinergitas pemenuhan kebutuhan sosial dasar dan pembangunan sarana prasarana di perbatasan. "Maka itu merupakan hal yang tepat untuk mengkoordinasi dan evaluasi apa yang sudah dilakukan dan apa yang direncanakan kedepan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019," jalasnya.

Dia memastikan dari mekanisme penganggaran,  DPR memberi dukungan penuh terhadap pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat kawasan perbatasan.

Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto, saat membuka Rakordal, menyebut bahwa sekian lama pembangunan fokus di pusat perkotaan. Pada era pemerintahan saat ini, melalui program Nawacita (ke-3), masyarakat yang hidup di desa-desa terpencil kawasan perbatasan lebih diperhatikan.

"Sebenarnya ini intinya, sekian lama menbangun di pusat perkotaan, di Pulau Jawa, maka sudah saatnya kita berfikir bahwa ada ketidakadilan di sini. Kita menciptakan keadilan, tapi mengambil kebijakan yang tidak adil di (wilayah) perbatasan," ucap dia.

Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara TA 2017 dan Penajaman Program Prioritas TA 2018 Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala BNPP Tjahjo Kumolo, Sekretaris BNPP Hadi Prabowo, ketiga Deputi BNPP, Kelompok Ahli, puluhan perwakilan dari pemerintah daerah (pemprov, pemkot dan pemkab) di wilayah perbatasan serta sejumlah undangan. Dipaparkan juga capaian sejumlah kementerian dalam membangun wilayah perbatasan.

 

 

(Humas BNPP)

 

 

Terakhir dimodifikasi padaJumat, 19 Januari 2018 18:46
Info for bonus Review William Hill here.