Menu
RSS

Inilah 8 Kesimpulan Rakor Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara BNPP Utama

Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP Restuardy Daud Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP Restuardy Daud

BNPP - Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2017 dan Penajaman Program Prioritas Tahun 2018 Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Jakarta, Rabu (16/01/2018), menghasilkan delapan pokok kesimpulan. 

Rakor dihadiri Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala BNPP Tjahjo Kumolo, Menkopolhukam Wiranto, Sekretaris BNPP Hadi Prabowo, Tiga Deputi BNPP, perwakilan Kementerian/Lembaga terkait, Kelompok Ahli BNPP, perwakilan pemerintah daerah di wilayah perbatasan serta sejumlah undangan.

Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP Restuardy Daud menyampaikan ke-8 pokok kesimpulan rakor tersebut. Berikut kesimpulannya rakor dalam rangka mempercepat Pengelolaan Perbatasan Negara dalam rangka mewujudkan Nawa Cita ke-3 dimaksud;

1. Bahwa dalam rangka percepatan efektivitas penyelesaian batas negara secara komprehensif, diperlukan penataan organisasi perundingan batas wilayah negara dengan memposisikan K/L sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Penataan/revitalisasi organisasi perundingan tidak berimplikasi kepada terbentuknya lembaga baru. 

"Selain itu, dalam rangka menjaga Pilar/Patok batas wilayah negara dari dampak aktivitas pembangunan disepanjang garis batas kawasan perbatasan, perlu peningkatan pelaksanaan kegiatan Pra IRM dan IRM," kata Restuardy.

2. Langkah-langkah percepatan penyelesaian Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara dan Rencana Detailnya yang didukung dengan langkah-langkah koordinasi yang nyata dan segera antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

3. Program, kegiatan dan alokasi anggaran untuk pembangunan kawasan perbatasan negara perlu lebih fokus dan dikoordinasikan secara lebih efektif untuk menjawab kebutuhan pembangunan di kawasan perbatasan negara secara nyata melalui sistem penganggaran kegiatan pembangunan di kawasan perbatasan yang memungkinkan pemerintah pusat untuk mengawasi dan mengendalikan secara langsung.

"Pelaksanaannya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 361 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," terang Restuardy.

4. Dalam upaya optimalisasi pemanfaatan potensi di kawasan perbatasan, perlu disusun perencanaan program dan anggaran yang sistematis, komprehensif, dan realistis lintas K/L, Pemda dan stakeholders lainnya secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan dengan dukungan sarana dan prasana pembangunan ekonomi yang memadai, peningkatan kuantitas dan kapasitas SDM.

"(Berikut) penguatan permodalan, peningkatan kerjasama perdagangan dan ekonomi antar negara, penyediaan tekonologi dan pengembangan pemasaran yang berorientasi dalam dan luar negeri," jelasnya.

5. Dalam rangka peningkatan pelayanan sosial dasar di kawasan perbatasan, perlu ditingkatkan anggaran DAK Afirmasi bidang kesehatan, pendidikan, perdagangan, perumahan, dan air bersih untuk Kabupaten/Kota Perbatasan dengan indikator khusus sesuai dengan posisi kawasan perbatasan negara sebagai kawasan strategis nasional dan semangat menjadikan perbatasan negara sebagai beranda depan negara.

6. Dalam rangka pengelolaan dan pengembangan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai pintu aktivitas pengawasan dan pelayanan lintas batas negara serta sebagai pusat perkotaan dan pertumbuhan ekonomi baru di perbatasan yang terintegrasi, diperlukan dukungan dan peningkatan sarana dan prasarana perdagangan lintas batas negara yang memadai, aman, nyaman, dan ramah investasi di kawasan PLBN termasuk didalamya pengembangan pasar tradisional untuk menjamin kelancaran distribusi logistik di kawasan perbatasan.

7. Dalam rangka kerjasama antar negara di kawasan perbatasan, perlu dibangun suatu kondisi yang saling menguntungkan dalam kerangka supply-and-demand-relations, antara lain melalui langkah dan upaya optimalisasi kerjasama ekonomi bilateral yang ada, seperti Sosek Malindo, BIMP-EAGA, IMT-GT.

8. Secara simultan perlu dilakukan upaya dan langkah penataan kelembagaan pengelolaan perbatasan negara di daerah.

"Termasuk di dalamnya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan perbatasan negara," utup Restuardy Daud yang juga mantan Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri. (Humas BNPP)

 

Info for bonus Review William Hill here.