Menu
RSS

Sesuai Aturan, BPPD Bertanggung Jawab Kepada Kepala Daerah Utama

Presiden Joko Widodo bersama jajaran Kabinet Kerja di PLBN Nanga Badau di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Barat Presiden Joko Widodo bersama jajaran Kabinet Kerja di PLBN Nanga Badau di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Barat

BNPP - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan mengatakan bahwa keberadaan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) nantinya berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah. 

Sesuai tingkatannya, BPPD ditingkat Propinsi berada dan bertanggungjawab kepada Gubernur. Begitu juga BPPD ditingkat Kabupaten/Kota, keberadaan sekaligus pertanggungjawabannya ada pada Bupati/Wali Kota.

"BPPD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. BPPD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah," kata Tjahjo merujuk Pasal 4 dan Pasal 5, Permendagri No 140/2017 tentang Pembentukan BPPD.

Permendagri Nomor 140/2017 diketahui ditetapkan Mendagri Tjahjo Kumolo pada 29 Desember 2017 dan secara resmi diundangkan di Jakarta pada 8 Januari 2018 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). 

Disampaikan Tjahjo, keberadaan BPPD Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota secara tipologi dibagi dalam tiga tipe. Pertama, BPPD Tipe A yang merupakan badan yang dibentuk di daerah provinsi yang memiliki lebih dari 5 (lima) kecamatan lokasi prioritas di kawasan perbatasan.

BPPD Provinsi Tipe B, dibentuk di daerah provinsi yang memiliki 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) kecamatan lokasi prioritas di kawasan perbatasan. Adapun BPPD Provinsi Tipe C dibentuk di daerah provinsi yang memiliki kurang dari 2 kecamatan lokasi prioritas di kawasan perbatasan. 

Untuk tipologi tingkat Kabupaten/Kota, BPPD Tipe A dibentuk di daerah Kabupaten/Kota yang memiliki lebih dari 3 kecamatan lokasi prioritas di kawasan perbatasan. BPPD Kabupaten/Kota Tipe B, dibentuk di daerah Kabupaten/Kota yang memiliki 2 sampai dengan 3 kecamatan lokasi prioritas di kawasan perbatasan.

"BPPD Kabupaten/Kota Tipe C dibentuk di daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kurang dari 2 kecamatan lokasi prioritas di kawasan perbatasan," demikian Tjahjo Kumolo.

Info for bonus Review William Hill here.