Menu
RSS

Ini Yang Harus Diketahui Soal Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kawasan Perbatasan Utama

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, Fauzi Hasan (kiri) dan Asdep Infrastruktur Pemerintahan BNPP Asmawa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, Fauzi Hasan (kiri) dan Asdep Infrastruktur Pemerintahan BNPP Asmawa

BNPP - Asisten Deputi (Asdep) Infrastruktur Pemerintahan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Asmawa menjelaskan bahwa ada hal yang perlu diketahui oleh para perwakilan kepala desa di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, sehubungan dengan pembangunan infrastruktur jalan di daerahnya.  

 

Menurutnya Kelengkapan informasi dalam bentuk proposal diharapkan juga dapat dipenuhi, agar nantinya dapat dikoordinasikan oleh BNPP kepada kementerian/lembaga (K/L) yang bersangkutan. 

"Fokus pemerintah membangun konektivitas antar daerah salah satunya buka keterisolasian, bangun jalan, dermaga," kata Asmawa dalam pertemuan konsultasi dengan Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, beserta 12 kepala desa, di gedung BNPP, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (24/1).

Tak hanya itu, Asdep infrastruktur Fisik BNPP Edi Mus juga menekankan soal aturan status jalan yang ada di suatu daerah. Hal ini diperlukan guna mengetahui siapa penanggung jawab dari pengerjaan pembangunan jalan tersebut.

"Untuk jalan nasional tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), jalan Provinsi  tanggung jawab gubernur (Pemprov), dan jalan kabupaten tanggung jawab pemkab," kata dia.

Maka dari itu, lanjutnya, pihak Pemkab Meranti harus melakukan penelusuran apakah ada jalan nasional di wilayahnya. bila ada, bisa diajukan permohonan pembangunan jalan ke kementerian terkait. Namun bila tidak ada, maka bukan kewenangan pemerintah pusat membangun jalan di daerah tersebut.

"Kita tahu bahwa sebagaimana kita monitor banyak jalan belum berstatus, (maka) secara regulasi nggak ada yang berwenang (bangun jalan). Baiknya segera tetapkan statusnya," jelasnya.

BNPP saat ini berupaya untuk memenuhi pembangunan  di kawasan perbatasan. Salah satunya adalah melakukan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal ini agar percepatan pembangunan infrastruktur di perbatasan segera terlaksana. "Yang perlu dilakukan daerah adalah mengkaji dan mengusulkan melalui proposal," ucapnya.

Terkait pembangunan infrastruktur di daerah, sambung dia, sebenarnya domain usulan program ada di pemerintah daerah, baru kemudian pemerintah pusat mencari skema yang cocok untuk solusi realisasi program.

"Kalau pembangunan jalan kabupaten dan daerah tak mampu anggarannya, usulkan pakai DAK Reguler (Dana Alokasi Khusus Reguler), kalau jalan non status pakai DAK Afirmatif. Kalau jalan yang rusak antar desa itu pakai anggaran desa.  Ada aturan, kabupaten usulkan agar masuk Musrenbang, BNPP kawal dan tak bisa memutuskan."

Asdep Infrastruktur ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat BNPP Bahrum Siregar menambahkan, berdasarkan hasil koordinasinya dengan pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kepulauan Meranti pada tahun 2018 ini mendapat 57 kegiatan yang mencakup pembangunan sekolah, rehabilitasi sekolah dan pembangunan ruang dinas guru. Sementara untuk puskesmas dibangun sarana dan prasarana di empat lokasi di Meranti.

"Pembangunan pasar ada satu di Rangsang, pembangunan PAM (air). Kita harapkan kerjasama yang baik," ujar Bahrum.

Diketahui, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, Fauzi Hasan, bersama 12 perwakilan kepala desa bertandang ke kantor BNPP, untuk berkonsultasi soal permohonan pembangunan infrastruktur jalan di sejumlah desa. Perwakilan Kepala Desa diantaranya Kepala Desa Sungai Gayung Kiri, Kepala Desa Gemalasari, Kepala Desa Teluk Sanak, Kepala Desa Tg Gemuk Rangsang, dan Kepala Desa Tg Medang. Turut hadir Kabag Pengelola Perbatasan Kabupaten Meranti.

 

 

(Humas BNPP)

 

 

Info for bonus Review William Hill here.