Menu
RSS

BNPP Sinkronisasi Program Pengelolaan Infrastruktur Eko Kesra 2019-2020 Utama

Asisten Deputi Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat BNPP Bahrum Siregar Asisten Deputi Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat BNPP Bahrum Siregar

BNPP - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menggelar rapat penyusunan bahan masukkan kebijakan program pengelolaan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat (Eko Kesra) di kawasan perbatasan negara tahun 2019, di Bali, Kamis (22/2).

 

Rapat yang dihadiri oleh perwakilan kementerian/lembaga (K/L) dan puluhan sekda di  wilayah perbatasan, bertujuan untuk mengkoordinasi dan men-sinkronisasi-kan kebijakan atau program pada tahun 2019-2020 di sejumlah lokasi Prioritas (Lokpri) dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).

"Membahas arah kebijakan dan program tahun 2019-2020. Tersusunnya masukkan kebijakan dan program tahun 2019-2020, khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, air minum, perumahan dan perdagangan," kata Asisten Deputi Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat BNPP sekaligus panitia penyelenggara, Bahrum Siregar.

Dia menjelaskan, dalam rangka penanganan dan percepatan pembangunan kawasan perbatasan, perlu ditetapkan rencana kebijakan program dari K/L untuk tahun 2019-2020. Hal ini diketahui merupakan pembangunan tahun kelima sebagai perwujudan visi misi Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo-Jusuf Kalla. Selama 3 tahun berjalannya kabinet kerja, pembangunan infrastruktur merupakan salah satu strategi untuk mulai menata wajah perbatasan. 

"Pembangunan infrastruktur khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, air minum dan perdagangan, diarahkan untuk mendukung pengurangan disparitas antar wilayah perbatasan Indonesia maupun perbatasan negara, peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar. Serta, peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat," ujanya.

Pembangunan infrastruktur, lanjut Bahrum, perlu berlandaskan pada pendekatan pengembangan wilayah secara terpadu oleh seluruh sektor yang bertitik tolak dari sebuah rencana yang sinergis dan mengacu pada aktivitas ekonomi, sosial dan potensi wilayah.

"Dengan kata lain pembangunan perlu didukung kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,"

"Seluruh pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan harus melalui holistik, tematik, integratif dan spasial. Dengan demikian dalam mengarahkan pembangunan infrastruktur dalam kurun waktu 2015-2019, masing-masing K/L memiliki kebijakan pembangunan yang mendukung terwujudnya target dalam renstra," tambahnya.

Acara yang dibuka oleh Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP ini dihadiri oleh sejumlah K/L dan 56 Sekda (perwakilan pemerintah daerah). Diantaranya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bappenas, Sekda Provinsi Aceh, Sekda Provinsi Riau, Sekda Provinsi Kalimantan Barat, Sekda Provinsi Kalimantan Utara, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Sekda Provinsi Maluku Utara dan Sekda Provinsi Papua.

 

(Humas BNPP)

Terakhir dimodifikasi padaKamis, 22 Februari 2018 13:01
Info for bonus Review William Hill here.