Menu
RSS

Plt Sekretaris BNPP Tegaskan Pengelola Perbatasan Harus Mempunyai Target Utama

Plt Sekretaris BNPP Widodo Sigit Pudjianto dalam Rapat Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang di Kawasan Perbatasan di Yogyakarta, Kamis (16/3/2018). (Dok BNPP) Plt Sekretaris BNPP Widodo Sigit Pudjianto dalam Rapat Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang di Kawasan Perbatasan di Yogyakarta, Kamis (16/3/2018). (Dok BNPP)

BNPP - Plt Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Widodo Sigit Pudjianto, mengajak seluruh jajarannya senantiasa mencatat dan melaporkan setiap kegiatan dalam bentuk berita acara. Dengan begitu akan kelihatan progress sekaligus sebagai bentuk tolak ukur kerja-kerja BNPP di kawasan perbatasan. 

"187 kecamatan di perbatasan itu harus ada tata ruangnya, dalam penyusunannya itu harus targetnya dengan jelas mau selesai kapan. Soal nanti yang membangun teman-teman dari Kementerian ATR (Agraria dan Tata Ruang;red) itu nomor dua," tegas Sigit dalam Rapat Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang di Kawasan Perbatasan di Yogyakarta, Kamis (16/3). 

Rakor Integrasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang di Kawasan Perbatasan diikuti perwakilan pemerintah daerah perbatasan. Diantaranya dari Propinsi Aceh, Propinsi Kepulauan Riau, Propinsi Kalimantan Barat, Propinsi Kalimantan Timur, Propinsi Kalimantan Utara dan Propinsi Maluku.

Dalam rakor yang juga diikuti dua kabupaten/kota perbatasan masing-masing Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Sambas, Sigit menjelaskan, pengelola perbatasan baik di pusat maupun di daerah harus mempunyai target. 

Kegiatan yang diselenggarakan harus jelas dan terukur sehingga manakala ada kegiatan lanjutan akan kelihatan progresnya sekaligus terevaluasi pelaksanaannya. Pada tahap awal, hasil dari satu kegiatan yang telah disepakati bersama penting dibuat catatannya kemudian ditandatangani bersama.

"Saya berharap setiap hasil pertemuan buatkan berita acara, kesepakatannya apa, poin-poinnya 1, 2, 3 terus diteken bareng. Kalau tidak begitu tidak kelihatan progressnya nanti," kata Sigit. 

Melalui prosedur demikian maka program mana saja yang terhambat akan diketahui untuk selanjutnya dicarikan jalan keluarnya bersama-sama. Jika semua sudah dilaksanakan, lanjut Sigit, nantinya bisa disusun landasan hukumnya. 

"BNPP di tahun 2019 kebutuhan anggarannya sesuai Renduk itu harus sudah punya. Artinya begini, pusat lakukan apa, propinsi dan kabupaten kota melakukan apa, semuanya harus jelas," kata dia. 

Sigit yang juga Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri menambahkan, sejak awal kita sudah menyepakati bersama bahwa perbatasan merupakan halaman depan Indonesia dengan negara lain. Karena sangat tegas amanat tersebut, semestinya tidak ada lagi kegiatan atau program yang tidak tepat sasaran.

"Kita semua sudah punya bahan, punya dasar, mengenai perbatasan, visi Presiden Joko Widodo itu harus terealisir, membangun Indonesia dari pinggiran," demikian Widodo Sigit Pudjianto. 

(Humas BNPP)

 

Terakhir dimodifikasi padaJumat, 16 Maret 2018 18:23
Info for bonus Review William Hill here.