Menu
RSS

Paradigma Berubah, Humas Harus Berkembang Dalam Mengekspos Pemberitaan Utama

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Maddaremmeng Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Maddaremmeng

BNPP - Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Maddaremmeng mengatakan bahwa paradigma kehumasan mengalami perubahan semenjak pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)- Jusuf Kalla (JK).

 

Hal ini dikarenakan adanya arahan dari Presiden Jokowi yang menyebut bahwa kinerja pemerintahan jangan sampai tidak terekspos ke masyarakat. Bila itu terjadi, masyarakat bisa menilai bahwa pemerintahan tidak bekerja. 

"Artinya, disamping bekerja, kita juga sampaikan ke masyarakat sehingga masyarakat bisa beri masukkan terhadap apa yang kita kerjakan," kata dia saat memberi paparan di acara Bimbingan Teknis Kehumasan dan Keprotokolan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Bogor, Jawa Barat, Senin (19/3).

Pria yang akrab disapa Aco ini menekankan sejumlah arahan yang diberikan presiden tentang kehumasan. Pertama, kementerian/lembaga (K/L) harus aktif berkomunikasi kepada rakyat, jangan sampai menunggu informasi yang belum tentu benar ramai beredar di masyarakat dan telat mengklarifikasi.

"Kedua, kementerian/lembaga (K/L) harus punya agenda setting dan narasi tunggal dalam berkomunikasi ke rakyat. Pemerintah harus punya framing atas isu. Kita komunikasikan semua kegiatan yang kita lakukan. Kita harus paham betul apa yang sebenarnya jadi kegiatan kita.  itu kita komunikasikan ke K/L agar dibantu dalam melakukan eksposnya," ucap dia.

Kemudian, lanjutnya, jelaskan isu secara terbuka kepada masyarakat. Karena kalau tidak, masyarakat akan berfikir negatif ke pemerintah. Keempat, jangan ego sektoral dan tarung informasi antar instansi pemerintah. Lalu terakhir, dorong keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan. Dengan mengekspos kegiatan yang dilakukan, akan mendorong keterlibatan publik. Apalagi sekarang ini setiap informasi terpublikasi di media sosial (medsos), sehingga masyarakat terlibat melalui komentar-komentarnya terkait kebijakan yang dilakukan. 

"Yang harus kita lakukan sekarang dalam melakukan kegiatan kehumasan harus formal tapi bukan berarti 'ngga bisa lari'. di satu sisi kita harus formal terkait aturan tapi juga melakukan pengembangan dalam ekspos pemberitaan," katanya.

Dirinya juga mengingatkan agar tidak melupakan keberadaan medsos yang kini sudah menjadi kebutuhan masyarakat dalam mencari informasi. Hal ini juga terkait dengan perhatian pemerintah terhadap medsos, sehingga masyarakat secara utuh memahami kegiatan dan program yang dijalankan. 

"Intinya bagaimana efektifitas pemberitaan tergantung kita melihat hal penting yang bisa diekspos. Permudah eksposnya, koordinasi dengan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin). Kita harus merubah paradigma Humas karena BNPP seksi-seksi isunya, tinggal diolah lebih maksimal."

 

(Humas BNPP)

Terakhir dimodifikasi padaSelasa, 20 Maret 2018 18:31
Info for bonus Review William Hill here.