Menu
RSS

BNPP Ajak Praja IPDN Informasikan Kerja Pemerintah Bangun Perbatasan Utama

dok BNPP dok BNPP

BNPP - Plt Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Widodo Sigit Pudjianto menerima audensi praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Rabu (21/3). Rombongan praja IPDN dipimpin dosen manajemen dan perbatasan yang juga mantan Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP, Suhatmansyah.

Pertemuan dihadiri Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Robert Simbolon, Kabiro Perencanaan dan Kerjasama Asnil, Kabiro Hukum, Organisasi dan Kepegawaian Gutmen Nainggolan, Asdep Infrastruktur Pemerintahan Asmawa dan jajaran pejabat BNPP lainnya.

Dalam kesempatan itu, Sigit menyampaikan bahwa salah satu kehadiran BNPP adalah dalam rangka mewujudkan alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dimana muaranya adalah melindungi dan memajukan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.

BNPP disampaikan terdiri dari tiga deputi, masing-masing Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, Deputi Bidang Pengelolaan Batas wilayah Negara dan Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan.

"Lembaga ini hadir tugasnya antara lain untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat perbatasan," kata Sigit.

Sigit yang juga Kabiro Hukum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berharap, dari pertemuan yang digelar praja semakin memahami bahwa pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla hadir di perbatasan. Sebagai bagian dari penyelenggara pemerintah, Praja IPDN diminta bersama-sama memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai apa yang telah dikerjakan pemerintah di perbatasan.

"Anda bagian dari penyelenggara pemerintah, jangan lupa, dimanapun anda, menempel dibajumu dan jiwamu, sampaikan kepada masyarakat tentang yang anda ketahui tentang perbatasan. Jangan sampai terjadi miskomunikasi, jangan sampai orang tidak tahu, seakan-akan kita pemerintah menelantarkan masyarakat di perbatasan," sambungnya.

Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Robert Simbolon mengungkapkan, Negara Kesatuan Republik Indonesia berbatasan dengan tiga negara tetangga di darat. Yakni berbatasan dengan Malaysia di Kalimantan, berbatasan dengan Republik Demokratic Timor
Leste di Nusa Tenggara Timur dan berbatasan dengan Papua Nugini di Papua.

Di laut, Republik Indonesia berbatasan dengan 10 negara. Masing-masing dengan Malaysia, India, Thailand, Singapura, Vietnam, Republik Palau, Filipina, Papua Nugini, Timor Leste dan Australia.

"Mungkin adik-adik (praja IPDN) baru dengar, ada negara kecil bernama Republik Palau di Kawasan Pasifik. Itu juga menjadi negara yang berbatasan dengan negara kita. Sekitar 75 persen wilayah teritorial negara kita adalah perairan," jelas Robert.

Ditambahkan, luasan batas wilayah udara Republik Indonesia sama dengan batasan atau luasan di darat ditambah luasan di laut. Hanya saja, hukum internasional belum ada kesepakatan, setinggi apa sebuah negara boleh mengklaim udara sebagai wilayah
tertorialnya.

"Apakah misalnya 35 ribu kaki, 40 ribu kaki, atau 50 ribu kaki, sampai sekarang belum. Sehingga ketika ada pesawat canggih misalnya, yang bisa melintas di atas 40 ribu kaki, kita tidak bisa melarang karena sampai hari ini belum ada hukum yang mengatur batas wilayah di udara sampai setinggi apa," terangnya.

Masih kata Robert, wilayah perbatasan darat juga masih ada yang belum disepakati dengan tiga negara tetangga. Tercatat ada sembilan titik yang disebut sebagai outstanding boundary problem (OBP) di Pulau Kalimantan. Ia lantas merujuk ketentuan hukum internasional yakni Uti Possidetis Juris.

Dalam ketentuan itu disebutkan bahwa suatu negara mewarisi wilayah penjajahnya. Dalam hal ini Pemerintah Hindia Belanda dengan Inggris untuk segmen batas darat di Kalimantan dan Papua. Dengan Timor Leste, Pemerintah Hindia Belanda juga telah menyelesaikannya dengan Pemerintah Portugis.

"Indonesia dengan Malaysia masih terus melakukan perundingan untuk mensepakati titik-titik mana yang final menjadi titik koordinat. Di NTT, kita masih mengelola tiga titik dan masih terus diperundingkan," jelas Robert.

(Humas BNPP)

Info for bonus Review William Hill here.