Menu
RSS

Sigit Minta RPP Pengelolaan Wilayah Negara & Kawasan Perbatasan Bersifat Futuristik Utama

 Plt Sekretaris BNPP Widodo Sigit Pudjianto didampingi Kabiro Hukum, Organisasi dan Kepegawaian Gutmen Nainggolan dan Asdep Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat Indra Purnama (dok BNPP) Plt Sekretaris BNPP Widodo Sigit Pudjianto didampingi Kabiro Hukum, Organisasi dan Kepegawaian Gutmen Nainggolan dan Asdep Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat Indra Purnama (dok BNPP)

BNPP - Plt Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Widodo Sigit Pudjianto menekankan pentingnya naskah akademik dalam penyusunan rancangan peraturan pemerintah (RPP). Hal ini untuk mengantisipasi kemungkinan Peraturan Pemerintah (PP) dimentahkan di Mahkamah Agung(MA). 

Ia menekankan dalam Rapat Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Pengelolaan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. Kegiatan digelar Biro Hukum, Organisasi dan Kepegawaian BNPP di Jakarta, Jumat (23/3).

"Yang paling penting saya ingatkan lagi, kita buat PP tolong lihat lagi naskah akademisnya," kata Sigit. 

Disampaikan, naskah akademik perlu dibaca ulang bersama-sama dan disesuaikan dengan dinamika sosial yang ada. Dari naskah akademik itulah nantinya diatur lebih lanjut dalam batang tubuh suatu peraturan. 

"Kedua, jangan lupa tuliskan setelah ketentuan umum, ruang lingkup, baru setelah itu bab lain yang menerjemahkan ruang lingkup itu," jelasnya. 

Sigit yang juga Kabiro Hukum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu menekankan bahwa naskah akademik akan menjadi dasar ketika aturan tersebut di-judicial review (JR) ke Mahkamah Agung (MA). Disebutkan bagaimana banyak aturan yang dicabut oleh MA karena naskah akademiknya tidak atau kurang memadai. 

Ia juga menyinggung proses penyusunan peraturan di Kemendagri. Perlahan namun pasti, prosesnya dibenahi sehingga ketika ada pihak-pihak yang mengajukan JR ke MA bisa dipertahankan. Di MA bisa mempertahankan karena bisa menjawab dari hal dasar atau asbabun nuzul aturan yang digugat. 

Dalam hal RPP Pengelolaan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, misalnya disebutkan bagaimana negara Indonesia, wilayah pinggiran hingga mengenai perbatasan berikut kondisinya terkini. Bahwa wilayah perbatasan harus aman dan sejahtera, kemudian yang melaksanakan pekerjaan di perbatasan BNPP bermitra dengan siapa saja. 

Sigit meminta agar RPP mengenai Pengelolaan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan dibuat futuristik. Maksudnya, aturan dibuat dalam kerangka jauh ke depan. Karena itu hal-hal kecil dalam penyusunannya mesti diperhatikan dengan baik dan cermat. 

Kepada Biro Hukum, Organisasi dan Kepegawaian, ia juga meminta proses penyusunan RPP didokumentasikan dengan baik. Siapapun yang memberikan masukan direkam dan ditulis, dengan begitu diketahui apa saja dinamikanya selama pembahasan. 

"Siapapun yang ngomong ditulis, merekamnya utuh, dan ini (pembahasan RPP) saya berharap jangan lama-lama," kata Sigit. (Humas BNPP)

 

Terakhir dimodifikasi padaJumat, 23 Maret 2018 20:36
Info for bonus Review William Hill here.