Menu
RSS

Miliki Nilai, PLBN Representasi Bangsa Utama

Deputi I Bidang Pengelola Batas Wilayah Negara BNPP Robert Simbolon Deputi I Bidang Pengelola Batas Wilayah Negara BNPP Robert Simbolon

BNPP - Pembangunan kawasan perbatasan negara merupakan penjabaran dari agenda strategis kabinet kerja pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) sebagaimana tertuang dalam Nawacita ke-3 yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

 

Hal ini seperti yang ditetapkan dalam Perpres No 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. 

"Pengelolaan perbatasan negara mengandung dua dimensi, yaitu pengelolaan batas wilayah negara dan dimensi pembangunan kawasan perbatasan. Dimensi pertama disebut juga 'border line' sementara yang kedua disebut 'border area'," kata Plt. Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Dr. W. Sigit Pudjianto, SH, MH, dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara (Deputi1) BNPP Robert Simbolon di Rapat Pembinaan Kepegawaian Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Provinsi Kalimantan Barat, di Pontianak, Rabu (28/3).

Dilanjutkan, pengelolaan kawasan perbatasan memiliki nilai serta pengaruh yang strategis bagi kedaulatan NKRI, yang didalamnya mencakup aspek-aspek keamanan negara, pendayagunaan sumber daya (alam maupun manusia), pemerataan pembangunan serta tanggung jawab dalam membangun daya saing untuk mengimbangi aktivitas sosial ekonomi masyarakat negara tetangga. Maka dari itu, peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi antara kementerian/lembaga (K/L), pemda serta stakeholder terkait demi mempercepat penataan kawasan perbatasan sebagai beranda negara (tertuang dalam RPJMN 2015-2019), diperlukan guna mewujudkan pengelolaan perbatasan negara yang lebih terarah terintegrasi, terukur serta selaras.

"Yaitu, berkembangnya 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, pembangunan kecamatan lokasi prioritas (lokpri) kawasan perbatasan. Kedua, meningkatnya keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan termasuk di 111 Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT) atau terdepan, lalu terbangunnya PLBN sebagai pusat pertumbuhan kawasan," kata Sigit Pudjianto.

Dalam penjelasannya setelah membacakan sambutan tertulis, Robert Simbolon mengatakan bahwa sejak 2007, kawasan perbatasan ditetapkan sebagai halaman depan atau beranda negara. Artinya, harus disadari bahwa dengan negara tetangga kita tidak saling membelakangi, melainkan saling berhadapan. Jika di era sebelumnya kesan yang terbangun melalui strategi kebijakan pembangunan seolah-olah kawasan perbatasan sebagai halaman belakang, maka di tahun 2007 melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 ditegaskan bahwa kawasan perbatasan negara merupakan sebagai 'beranda' negara.

"Mengapa kita bangun PLBN yang mewah, salah satunya karena pertimbangan itu, kita ingin menampakkan wajah negara kita dengan wajah terbaik, tak kalah dengan tetangga. Di era globalisasi ini kita menyadari bahwa interaksi masyarakat antar negara semakin tinggi frekuensinya di kawasan perbatasan negara. Maka, PLBN harus dapat berperan sebagai etalase negara atau cerminan negara, serta representasi negara dan bangsa kita di halaman depan," ucap Robert. (Humas BNPP)

Terakhir dimodifikasi padaRabu, 28 Maret 2018 20:45
Info for bonus Review William Hill here.