Menu
RSS

Jangan Ada Ego Sektoral Dalam Mewujudkan Alinea Keempat UUD 1945 di Perbatasan Utama

PLBN Skouw (Dokumentasi Humas BNPP) PLBN Skouw (Dokumentasi Humas BNPP)

BNPP - Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait menindaklanjuti rekomendasi mengenai Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Khususnya terkait minimnya peranan TNI dan Polri di lingkungan PLBN. 

Surat rekomendasi PLBN ini diketahui diterbitkan dan disampaikan Menteri Koordinador Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) yang juga Pengarah BNPP, Wiranto, kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selaku Kepala BNPP Tjahjo Kumolo pada tanggal 28 Desember 2017 lalu.

Plt Sekretaris BNPP Widodo Sigit Pudjianto dalam pengantar rapat koordinasi yang digelar di Jakarta, Rabu (04/4/2018, menekankan mengenai pengelolaan PLBN yang terkait erat dengan alinea keempat Pembukaan UUD 1945. 

Dalam bahasa sederhananya, yakni untuk mewujudkan atau memajukan mensejahterakan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia serta menciptakan ketertiban masyarakat. Untuk mewujudkan alinea keempat Pembukaan UUD 1945 tersebut, Presiden Joko Widodo selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan dibantu para menteri. 

Penting digarisbawahi, semua perangkat yang ada dalam rangka mewujudkan aline keempat itu, dibreakdown oleh masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L) sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing. 

"Di-breakdown supaya dalam mewujudkan alinea keempat tidak terjadi tabrakan. Ibaratnya, kalau kita di jalan raya, kalau mau nyelip bagaimana aturannya, kalau ada lampu merah bagaimana aturannya, dan sebagainya," terang Sigit.  

Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu mengajak agar K/L bersama-sama mengesampingkan ego sektoral untuk mewujudkan alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dimaksud. Dengan begitu tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena misalnya K/L mengedepankan egonya masing-masing. 

K/L dimaksud, sebagaimana peserta yang hadir dalam rapat koordinasi, diantaranya Asdep Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan Kemenkopolhukam Yasid Sulistya, Asdep Pemerintahan Dalam Negeri dan Otda Kemensetneg Tuti Trihastuti Sukarti, Padya 3/Udara Paban VI/Surta SOPS TNI Letkolsus Hadi Setiawan dan Kabag Pengkajian Lingkungan Strategi Staf Operasi Polri Hariono. 

Kasubdit Batas Antar Negara dan Pulau-pulau Terluar Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Edi Samsudin Nasution, PPK Pembangunan PLBN, Satker PKP Strategis, Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR Andy Hakim Arrasyid dan Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati, Badan Karantina Pertanian Kementan Ismawadi.

Selanjutnya Ditjen Strategi Pertahanan Kemenhan Letkol Karnadi, Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Sholihah Widyastuti, Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kemenlu Ali Murtado dan segenap pejabat BNPP. 

(Humas BNPP)

Terakhir dimodifikasi padaRabu, 04 April 2018 17:40
Info for bonus Review William Hill here.