SOP Pengawasan Orang Asing Perlu Dipertajam Dengan Data Base Online ^Utama

BNPP - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang juga Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa kebijakan bebas visa kunjungan saat ini sudah memasuki tahun kedua.

Kebijakan Bebas Visa Kunjungan diketahui ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 2 Maret 2016. 

Dalam pernyataan tertulisnya yang disampaikan Plt Sekretaris BNPP Widodo Sigit Pudjianto, pihaknya memberikan sejumlah catatan terkait pelaksanaan kebijakan pengawasan dan pemantauan orang asing di wilayah perbatasan guna mengantisipasi dampak negatif yang ditimbulkan. 

"SOP pengawasan orang secara sinergis dan berkala perlu dipertajam dengan menggunakan sistem pendataan (data base online) secara komprehensif," kata Sigit dalam Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan yang digelar Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta, Selasa (03/04/2018). 

Penajaman SOP ini penting guna meningkatkan fungsi pengawasan dan pemantauan orang asing. Ia mencontohkan pengawasan bagi orang asing dari negara yang berlatar belakang konflik atau berlatar belakang kriminal seperti narkoba hingga paham radikal. 

Direktorat Jenderal Imigrasi, lanjut Sigit, perlu meningkatkan sinergisitas dengan aparat keamanan guna deteksi dan cegah dini kegiatan serta keberadaan yang dilakukan warga negara asing (WNA) di Indonesia. 

Dengan bersinergi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait, WNA yang terbukti melakukan pelanggaran keimigrasian ditekankan agar ditindak. Dengan demikian dapat meredusir dampak negatif dan membuat efek jera bagi WNA yang melanggar keimigrasian. 

"Bagi negara yang membawa dampak negatif lebih besar dibandingkan dengan dampak positif, maka perlu dipertimbangkan untuk mencabut kebijakan bebas visa kunjungannya," pungkas Sigit. 

(Humas BNPP)