Menu
RSS

Bimtek Mendorong Peningkatan Kinerja Wirausaha Pemula di Perbatasan Utama

Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Boytenjuri Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Boytenjuri

BNPP - Pengembangan kawasan perbatasan negara harus dimulai dengan langkah strategis untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat, baik secara individu maupun kolektif, serta untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan.

 

"Upaya peningkatan kapasitas, baik pelaku maupun lembaga, sejalan dengan tugas dan peran serta masyarakat sebagaimana diamanatkan Pasal 19 UU No 43/2008 tentang wilayah negara," kata Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Boytenjuri dalam sambutan pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Permodalan Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Wirausaha Pemula Perbatasan TA 2018, di Badau, Kalimantan Barat (Kalbar), Senin (23/4).

Dia melanjutkan, ada dua hal dlm pengelolaan perbatasan negara Yaitu Pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan negara. Selain itu, kegiatan Bimtek yang berlangsung hingga Selasa (24/4) besok, merupakan implementasi kebijakan afirmativ pemerintah yang sejalan dengan program Nawacita pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), khususnya agenda prioritas ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Pengembangan kawasan perbatasan darat berbasis potensi harus dilihat dalam perspektif kesisteman yang meliputi lima perspektif utama. Pertama, perspektif kebijakan, bahwa pembangunan kawasan perbatasan berbasis potensi tidak terlepas dari kebijakan nasional pembangunan perbatasan yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dan rencana induk pengelolaan perbatasan 2015-2019. 

"Kedua, dari perspektif kelembagaan bahwa pembangunan kawasan perbatasan berbasis potensi harus dilakukan melalui pendekatan pengembangan wilayah yang menekankan pentingnya pendekatan sistemik," ucapnya.

Pendekatan sistemik yang dimaksud yaitu keterkaitan antar sektor, baik sektor yang melaksanakan kebijakan dan program pembangunan ekonomi, infrastruktur, politik, sosial budaya, maupun sektor yang melaksanakan kebijakan dan kegiatan penanganan batas wilayah negara, termasuk yang terkait dengan dengan kerjasama bilateral. Perspektif ketiga, sosial politik, dimana pendekatan pemberdayaan masyarakat merupakan entry point yang sangat diperlukan dalam pengembangan wilayah atau kawasan perbatasan.

"Lalu, perspektif pembangunan ekonomi kawasan yang integral antara skala ekonomi besar yang mampu mendorong pertumbuhan secara masive di satu sisi, dan usaha ekonomi kecil yang mampu meningkatkan pendapatan rakyat di sisi lain," ujar Boy.

Terakhir, Perspektif kerjasama bilateral dan regional yang menekankan pentingnya strategi outward looking agar masyarakat perbatasan memiliki akses riil pasar dan interaksi sosial ekonomi dengan negara tetangga atau pelaku ekonomi global (regional) di kawasan perbatasan negara.

Boy menambahkan, berbagai program terkait dengan dukungan permodalan nampak belum terlaksana sesuai harapan. Salah satunya kapabilitas wirausaha pemula yang masih terbatas dan perlu diberi sentuhan lebih lanjut melalui paradigma baru pemberdayaan yang berorientasi pada kompetensi dan profesionalisme. 

"Maka kegiatan Bimtek perlu dilakukan untuk mendukung peningkatan kompetensi dan pemanfaatan stimulasi bantuan permodalan sehingga mendorong peningkatan kinerja pelaku wirausaha pemula." (Humas BNPP)

Terakhir dimodifikasi padaSenin, 23 April 2018 20:23
Info for bonus Review William Hill here.