Menu
RSS

Hari Otda Ke-22, Pentingnya Menyebarkan Buah Positif Otda ke Daerah Perbatasan Utama

Peta Batas Yuridiksi dan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dok BNPP) Peta Batas Yuridiksi dan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dok BNPP)

BNPP - Perjalanan usia 22 tahun adalah usia dimana kedewasaan bersemai. Begitu juga dengan perjalan otonomi daerah kita saat ini yang sudah begitu banyak menyemai manfaat dan kebaikan bagi seluruh rakyat. Bangsa kita semakin dewasa menyadari bahwa cara utama yang paling efektif mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah melalui penyelenggaraan otonomi daerah yang bersih dan demokratis. 

Demikian amanat Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (otda) ke-22 sebagaimana dibacakan Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat, Rabu (25/04/2018). 

"Menapaki usia ke-22 tahun otonomi daerah dan menyongsong Dirgahayu HUT Ke-73 Kemerdekaan Republik Indonesia ini, segenap rakyat Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dari Miangas hingga Pulau Rote, tiada kenal lelah terus bekerja keras dan bekerja cerdas untuk memastikan bangsa besar ini terus berlari menjemput impiannya menjadi salah satu bangsa maju di dunia," terang Tjahjo. 

Dengan rasa percaya diri, lanjutnya, bangsa berpenduduk 261 juta jiwa lebih yang terdiri dari ratusan suku dan mendiami ribuan pulau ini terus terpadu, bahu-membahu meraih kemajuan, mengejar ketertinggalan dan mewujudkan kejayaan. 

Disampaikan, penyelenggaraan otonomi daerah yang bersih dan demokratis artinya bukan hanya mengharuskan daerah-daerah menjalankan kewenangan otonomi daerah berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi juga harus menjadikan transparansi dan partisipasi publik sebagai dasar dan tolak ukur utama dalam setiap pengambilan kebijakan sehingga apapun kebijakan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. 

Penyelenggaraan otonomi daerah yang bersih dan demokratis juga bermakna bahwa pelaksanaan implementasi otonomi daerah didasarkan atas aspek kelembagaan, bukan atas kehendak seseorang atau kelompok tertentu sehingga dalam setiap derap penyelenggaraannya, otonomi daerah taat kepada prinsip bahwa semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. 

"Mewujudkan Nawa Cita sama artinya dengan mewujudkan kesejahteraan rakyat di setiap jengkal tanah air kita. Mewujudkan kesejahteraan akan menjadi sebuah keniscayaan jika otonomi daerah diselenggarakan secara akuntabel, transparan, berkepastian hukum dan partisipatif," kata Mendagri. 

Penyelenggaraan otonomi daerah yang diarahkan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya menjadi syarat utama terwujudnya tujuan utama otonomi daerah yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan daya saing, kreatifitas serta inovasi yang mengandalkan kekhasan daerah. 

Namun, kata Mendagri, jika prinsip-prinsip ini diabaikan maka penyelenggaraan otonomi daerah tidak akan pernah sampai pada tujuannya. Selain itu, penyelenggaraan otonomi daerah yang bersih merupakan bagian yang sangat penting dari sebuah proses demokrasi. Karena hal itu menjadi syarat mutlak bagi pembangunan yang menyeluruh dan berimbang. 

"Pada kesempatan ini, saya ingin menegaskan kepada semua Kepala Daerah dan Perangkat Daerah, jangan takut untuk berinovasi. Sudah ada jaminan perlindungan hukum, bahwa inovasi tak bisa dipidanakan," tegas Mendagri.

Inovasi di daerah bukan hanya mampu menjadi solusi berbagai persoalan di daerah, meningkatkan daya saing daerah serta gerbang menuju kesejahteraan, tetapi juga menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing bangsa di dunia. Selama inovasi daerah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan, Pemerintah dan Kemendagri menjadi yang terdepan melindungi semua kebijakan inovasi di daerah. 

Di sisi lain, lanjut Mendagri, buah positif dari otonomi daerah yang dirasakan adalah munculnya pemerintahan yang lebih responsif akan kebutuhan masyarakat setempat. Peran aktif masyarakat dalam memberikan kontrol sosial juga turut terdorong sehingga tercipta pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Selain itu banyak bermunculan inovasi-inovasi yang dilakukan daerah dalam upaya membangun dan mensejahterakan masyarakat. 

"Untuk itu, menjadi tantangan besar bersama yaitu bagaimana menyebarkan sebanyak mungkin buah positif otonomi daerah ke penjuru tanah air terutama saudara-saudara kita yang berada di pulau-pulau terpencil, terluar dan daerah perbatasan atau mereka yang mendiami halaman depan republik ini," kata Tjahjo. 

(Humas BNPP)

 

Info for bonus Review William Hill here.