Menu
RSS

BNPP Mantapkan Koordinasi Dalam Pengelolaan Batas Negara Wilayah Udara Utama

BNPP Mantapkan Koordinasi Dalam Pengelolaan Batas Negara Wilayah Udara
BNPP - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melakukan beberapa koordinasi bersama sejumlah kementerian/lembaga (K/L) terkait persiapan pengaturan batas negara wilayah udara. 
 
 
Menurut Asisten Deputi (Asdep) Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara, Rahman Ibrahim, koordinasi yang sudah dilakukan sebelumnya adalah Rapat Persiapan Koordinasi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Udara pada 23 Maret 2018, yang menghasilkan sejumlah poin kesepakatan, yaitu Kementerian Agraria Tata Ruang (ATR) setuju usulan pemrakarsa penyusunan regulasi Pengelolaan Ruang Udara Nasional (PRUN) sesuai domain merupakan substansi dari Kementerian Pertahanan. 
 
Poin lain, Asisten Potensi Dirgantara (Aspotdirga) AU mendukung pembahasan dengan menyiapkan draft naskah akademis. Lalu, Bappenas sebagai fasilitator pembahasan usulan pemrakarsa penyusunan regulasi PRUN yang semula di ATR dilimpahkan kepada Kemhan.
 
"Settap BNPP akan mengkomunikasikan lebih lanjut secara intensif dengan K/L teknis terkait sebelum pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Udara ke-dua yang direncanakan dilaksanakan 2 Mei 2018," kata dia, di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Rabu (2/5).
 
Kemudian dilakukan juga koordinasi Settap BNPP dengan Aspotdirga AU pada 26 Maret 2018, yang hasilnya adalah TNI AU mendukung penuh penetapan ADIZ Indonesia dan penyusunan UU PRUN. untuk itu Settap BNPP memfasilitasi pertemuan di lingkup TNI dan Kemhan sebelum pelaksanaan rapat koordinasi di NTB guna memantapkan penetapan ADIZ Indonesia melalui Keppres dan dukungan terhadap usulan pemrakarsa PRUN. Kemudian, TNI AU mengupayakan penetapan ADIZ Indonesia selesai pada tahun 2018 dalam bentuk Keppres.
 
"TNI AU mengharapkan dukungan Settap BNPP untuk terus memfasilitasi koordinasi pengelolaan ruang udara, khususnya upaya penyusunan UU PRUN," ujar Rahman.
 
Koordinasi antara Settap BNPP dengan Bappenas pada 27 Maret 2018,  menghasilkan beberapa poin. Pertama, Bapennas mendukung penuh penyusunan UU PRUN sesuai target RPJMN 2015-2019. Secara internal Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas melakukan koordinasi dengan Direktorat Hankam Bappenas agar dapat diintegrasikan sesuai kewenangan tugas dan fungsi. 
 
"Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan akan melakukan komunikasi dua arah dengan Kementerian ATR guna membahas pengalihan usul pemrakarsa penyusunan UU PRUN dari Kementerian ATR kepada Kementerian Pertahanan," katanya.
 
Untuk pertemuan Rapat koordinasi penangangan batas wilayah udara selanjutnya (yang ke 3) akan dilaksanakan pada awal Agustus 2018 dengan fokus membahas ADIZ. (Humas BNPP)
Info for bonus Review William Hill here.