Menu
RSS

Tingkatkan Kualitas Sarpras Untuk Penuhi Kebutuhan Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat Perbatasan Utama

Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Restuardy Daud Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Restuardy Daud

BNPP - Membuka keterisolasian serta penunjang konektivitas di kecamatan prioritas yang berada di kawasan perbatasan menjadi salah satu upaya dalam membangun wilayah perbatasan dan daerah tertinggal.

 

Selain itu, mendukung roda perekonomian melalui pemanfaatan potensi unggulan di lokasi prioritas (lokpri) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan. Kemudian mengembangkan sistem infrastruktur dan transportasi yang nyaman untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kaawasan perbatasan.

"Serta memperbaiki tingkat kesejahteraan hidup di wilayah tertentu, memperkecil kesenjangan pertumbuhan dan ketimpangan kesejahteraan antar wilayah," kata Deputi bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Restuardy  Daud, di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (20/7).

Salah satu isu strategis dalam aspek infrastruktur pelayanan sosial dasar di kawasan perbatasan (Renduk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019) adalah minimnya akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan yang memadai di lokpri. 

Agar kebutuhan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang memadai bagi masyarakat perbatasan terpenuhi, BNPP selaku koordinator sejumlah kementerian/lembaga (K/L) dan pemda di kawasan perbatasan, berupaya membangun serta meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan. 

"Lalu, meningkatkan kualitas tenaga pengajar serta mengembangkan pendidikan keperawatan," ucapnya.

Ruang lingkup pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan dalam hal infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat (eko kesra) terbagi atas:  

1. Sarana prasarana (sarpras) pendidikan, meliputi unit sekolah baru (USB), ruang kelas baru (RKB), rumah dinas guru (Rumdis), lab, asrama dan perpustakaan. Secara teknis ditangani oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Kementerian Agama.

2. Kesehatan, meliputi puskesmas, rumah dinas tenaga medis, RS Pratama, gudang farmasi dan laboratorium. Secara teknis ditangani oleh Kementerian Kesehatan.

3. pembangunan perumahan, secara teknis ditangani oleh Kementerian PUPR

4. Pengadaan air bersih, secara teknis ditangani Kementerian PUPR

5. Pembangunan Pasar, secara teknis ditangani oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi UKM.

 

(Humas BNPP)

Terakhir dimodifikasi padaJumat, 20 Juli 2018 20:21
Info for bonus Review William Hill here.