Menu
RSS

Peningkatan KISS Untuk Wujudkan Pengelolaan Perbatasan Negara Yang Selaras Dengan RPJMN 2015-2019 Utama

Peningkatan KISS Untuk Wujudkan Pengelolaan Perbatasan Negara Yang Selaras Dengan RPJMN 2015-2019

BNPP - Upaya mewujudkan pengelolaan perbatasan negara yang lebih terarah, terintegrasi dan terukur serta selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dilakukan melalui peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas (KISS) antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan perbatasan negara.

 

Peningkatan koordinasi yaitu antara pemerintah pusat (K/L), pemerintah daerah, dan stakeholders lain selaku pilar utama penyelenggaraan fungsi-fungsi pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan. 

"Perlu kita ketahui bersama, pengelolaan perbatasan negara mengandung dua (2) dimensi yakni Pengelolaan Batas Wilayah Negara (border line) dan Pembangunan Kawasan Perbatasan (border area)," kata Koordinator Kelompok Ahli Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Pokli BNPP) Max Pohan dalam sambutan mewakili Pelaksana Tugas Sekretaris BNPP Widodo Sigit Pudjianto, dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan SDM Aparatur Pengelola Perbatasan, di Batam, Kamis (20/9).

Menurutnya, pembangunan kawasan perbatasan negara merupakan penjabaran dari agenda strategis Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi–JK sebagaimana tertuang dalam Nawacita Ke-3  yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. 

Hal ini ditetapkan dalam Peraturan Presiden No 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, diarahkan kepada upaya perwujudan perbatasan negara sebagai 'halaman dan beranda depan negara sekaligus pintu gerbang perdagangan dengan negara tetangga', melalui pendekatan keamanan (security approach), kesejahteran (prosperity approach) dan lingkungan (environment approach). 

"Kompleksitas permasalahan dan implikasi batas wilayah negara serta luasnya wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan yang berbatasan dengan sejumlah negara (darat dan laut), maka diperlukan pengelolaan perbatasan yang komprehensif dan efektif. Pengelolaan batas-batas wilayah negara diperlukan dan sangat penting untuk memberikan kepastian hukum mengenai ruang wilayah negara, kewenangan pengelolaan wilayah negara dan hak-hak berdaulat," ucap Max.

Pada Bimtek yang diadakan oleh Biro Perencanaan dan Kerjasama BNPP ini ditandatangani sejumlah poin yang disepakati, yaitu meningkatkan SDM pengelola perbatasan untuk mewujudkan profesionalisme dalam melaksanakan tugas serta meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam menjaga keamanan di kawasan perbatasan.

Peserta Bimtek adalah Kabid Perbatasan, jajaran Polri di Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Kep. Anambas, Bintan, Karimun, Natuna, kota Batam. Kemudian Kabid Pengelola PLBN, Ditjen Bea cukai, Ditjen Imigrasi dan Badan Karantina

 

(Humas BNPP)

Info for bonus Review William Hill here.