Menu
RSS

Upaya Optimalisasi Tol Laut, BNPP Identifikasi Kendala dan Permasalahan Utama

Upaya Optimalisasi Tol Laut, BNPP Identifikasi Kendala dan Permasalahan

BNPP - Permasalahan mendasar di kawasan perbatasan laut adalah keterbatasan ketersediaan barang (cukup tinggi) antara Pulau Jawa dengan yang di kawasan perbatasan.

 

 

Salah satu faktor permasalahan tadi adalah kurangnya jaringan transportasi logistik barang menuju kawasan perbatasan. Terkait dengan itu, sejak akhir tahun 2015, pemerintah mengambil kebijakan penyelenggaraan angkutan barang di laut (Tol Laut) dan Gerai Maritim di daerah tertinggal, terluar dan perbatasan.

Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting serta mengurangi disparitas harga. Dalam upaya optimalisasi Tol Laut dan Gerai Maritim, baik kepada daerah yang sebelumnya terlintas jalur trayek Tol Laut maupun yang akan terlintas jalur Tol Laut, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) bersama kementerian/lembaga (K/L) terkait.

"Tujuannya adalah pemahaman komprehensif tentang pelaksanaan jaringan trayek Tol Laut dan Gerai Maritim bagi pemangku kepentingan, khususnya di kabupaten kawasan perbatasan laut," kata Kabid Faslak dan Monev pada Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut BNPP, Sriyanto, dalam Rakor Rancangan Jaringan Angkutan Barang di Laut (Tol Laut) dan Gerai Maritim 2019 di Kawasan Perbatasan, di Makasar, Sulawesi Selatan, Rabu (3/10).

Asdep Pengelolaan Potensi Perbatasan Laut Gatot Yanrianto, menambahkan, tujuan lainnya agar teridentifikasi berbagai kendala, hambatan, dan permasalahan dalam pelaksanaan Tol Laut dan Gerai Maritim di kawasan perbatasan laut, sekaligus solusi tindaklanjut, baik di pusat maupun daerah. Kemudian adanya dukungan dan komitmen para pemangku kepentingan di pusat dan daerah bagi tercapainya tujuan penyelenggaraan jaringan trayek Tol Laut dan Gerai Maritim, termasuk angkutan muatan balik bagi komoditas dari kawasan perbatasan laut.

"Lalu yang tak kalah penting adalah kesiapan daerah dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan jaringan trayek Tol Laut dan Gerai Maritim tahun 2019," ujarnya.

Peserta yang hadir pada rakor ini terdiri dari sejumlah K/L dan pemda di perbatasan, diantaranya dari Kemenko Polhukam, Kemendag, Kementan, KKP, Kemenhub dan Bappenas.

Kemudian dari Pemda, Provinsi Aceh, Kepulauan Riau, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Maluku, NTT, Provinsi Kalimantan Utara dan Provinsi Papua.

 

(Humas BNPP

Terakhir dimodifikasi padaRabu, 03 Oktober 2018 16:12
Info for bonus Review William Hill here.