Menu
RSS

Susun Renaksi 2020 Untuk Tindak Lanjut Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Utama

Susun Renaksi 2020 Untuk Tindak Lanjut Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan

BNPP - Penyusunan bahan masukkan Rencana Aksi (Renaksi) Tahun Anggaran 2020 Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Darat merupakan tindak lanjut secara berkesinambungan kebijakan pengelolaan potensi kawasan perbatasan negara.

 

 

Kebijakan ini berpedoman pada Peraturan Kepala BNPP 1/2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, yang dinilai penting dalam proses perencanaan pembangunan nasional kawasan perbatasan negara.

"Sekaligus sebagai tahun terakhir perencanaan dalam RPJMN 2015-2019," kata Asdep Potensi Kawasan Perbatasan Darat Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Asnil, dalam sambutannya mewakili Plt Ses BNPP Widodo Sigit Pudjianto dalam Rapat Penyusunan Bahan Masukan Renaksi Tahun Anggaran 2020 Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Darat, di Bogor, Jawa Barat, Selasa (9/10).

Diharapkan penyusunan Rencana Aksi Tahun Anggaran 2020 sudah bisa mengikuti mekanisme yang ada pada Peraturan Kepala BNPP Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara, sehingga program pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan dapat menjadi bahan masukkan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga (K/L) Tahun 2020.

"Sehingga benar-benar teralokasi di 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan 187 Kecamatan lokasi prioritas (lokpri)," katanya.

Berdasarkan Surat Sekretaris BNPP Nomor 910/720/BNPP Tanggal 21 Maret 2018, Hal Kebijakan Optimalisasi Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Negara, telah disampaikan rancangan rencana aksi pengelolaan potensi perbatasan negara tahun 2019 sebagai bahan masukan dalam penyusunan rencana aksi K/LPNK tahun 2019 secara terpadu dan terarah. Agar kemudian dijadikan pedoman sesuai tugas dan fungsi masing-masing K/L, khususnya mitra Asdep Potensi Kawasan Perbatasan Darat (Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi).

Selain itu, perlu juga dijadikan pedoman Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 yang telah menetapkan 5 (lima) Prioritas Nasional dengan tema “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”, yaitu pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar, pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman, peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produksi.

"Kemudian pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air serta stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu," tuturnya.

Dia melanjutkan, terdapat perkembangan signifikan dalam pengelolaan perbatasan negara, khususnya semakin menguatnya komitmen sekaligus perkembangan kebijakan program dan anggaran dari K/L terkait. Maka, alokasi anggaran, khususnya tahun 2020, perlu lebih dikawal agar lokasi kegiatan yang akan dilaksanakan K/L betul-betul masuk dalam 10 PKSN dan 187 Lokpri pengelolaan perbatasan negara yang telah ditetapkan BNPP.

"BNPP juga mendorong dan memotivasi pemerintah daerah (provinsi maupun kabupaten/kota) untuk lebih sungguh-sungguh memberikan perhatian terhadap kebutuhan pembangunan kawasan perbatasan melalui kebijakan dan pengalokasian anggaran APBD."

Hal ini demi peningkatan dan percepatan pembangunan kawasan perbatasan di 10 PKSN dan 187 Kecamatan Lokpri yang telah ditetapkan BNPP.

 

(Humas BNPP)

Info for bonus Review William Hill here.