Menu
RSS

Rencana Pembangunan 11 PLBN Bagian Dari Program Strategis Nasional Utama

Mendagri sekaligus Kepala BNPP Tjahjo Kumolo (kanan) Mendagri sekaligus Kepala BNPP Tjahjo Kumolo (kanan)

BNPP - Urgensi pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terkait dengan urusan tertib kawasan dan dalam konteks epicentrum pengembangan kawasan perbatasan serta sebagai pusat aktivitas ekonomi.

 

 

Demikian dikatakan Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tjahjo Kumolo, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (24/10). Untuk itu diperlukan Inpres untuk mempercepat pembangunan 11 PLBN beserta sarana prasarana penunjang di kawasan perbatasan.

"Perlu diterbitkan Inpres ini sebagai landasan kementerian/lembaga (K/L)dan pemda terkait dalam mewujudkan pembangunan 11 PLBN terpadu," ujar Tjahjo.

Menurutnya, berbagai pihak terkait sudah menyatakan kesiapan dan dukungan untuk pembangunan 11 PLBN, yaitu para kementerian/lembaga (K/L), TNI-Polri dan pemda di perbatasan.

"Kami memastikan kepada daerah bahwa program strategis nasional harus berjalan di provinsi, kabupaten/kota hingga desa. Kesehatan, imigrasi, bea cukai , karantina, puskesmas, TNI-Polri, termasuk Kapolsek, Danramil, BTS, semua sudah siap," ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinartor bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan rencana pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di sejumlah lokasi di wilayah perbatasan negara segera direalisasikan.

Hal ini dikatakan setelah mendengar langsung kesiapan dari para kementerian/lembaga (K/L) untuk mendukung pembangunan 11 PLBN di sejumlah lokasi di perbatasan.

"Semua 11 pembangunan PLBN di tahun 2019, kita sekarang langsung masuk ke rancangan Inpres," kata Wiranto.

 

(Humas BNPP)

Terakhir dimodifikasi padaSenin, 05 November 2018 11:11
Info for bonus Review William Hill here.