Menu
RSS

BNPP Kawal Percepatan Capaian Target Kinerja Pengelolaan Perbatasan Negara Utama

BNPP Kawal Percepatan Capaian Target Kinerja Pengelolaan Perbatasan Negara
BNPP - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengadakan Rapat Koordinasi Pengendalian dan Pembangunan Perbatasan Negara tahun 2018, Sabtu (27/10) di Manado, Sulawesi Utara. Rakor ini dilakukan dalam rangka pemantapan kebijakan pengelolaan perbatasan negara di tahun mendatang.
 
 
Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 dapat tercapai melalui optimalisasi, kerja keras dan keterpaduan perencanaan (pelaksanaan) antar kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah serta masyarakat (dunia usaha) dalam mengelola perbatasan negara.
 
Melalui mekanisme pengelolaan perbatasan negara yang terkoordinasi dan terpadu, pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan dapat direalisasikan secara bertahap.
 
Maksud dari pelaksanaan Rakor Pengendalian Pembangunan Perbatasan Negara tahun 2018 adalah sebagai sarana koordinasi dalam mengevaluasi pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan sampai dengan tahun anggaran 2018, sekaligus mempertajam program prioritas pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan tahun 2019-2024.
 
Pelaksanaan Rakor  juga untuk memastikan meningkatnya efektivitas sekaligus melaksanakan percepatan pengelolaan perbatasan negara secara terpadu, dalam rangka memperkokoh tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.
 
Hadir pada Rakor ini Menko Polhukam sekaligus Ketua Pengarah BNPP Wiranto, Mendagri sekaligus Kepala BNPP Tjahjo Kumolo, Plt Sekretaris BNPP Widodo Sigit Pudjianto, Deputi BNPP, Asdep, Kepala Biro dan sejumlah pejabat lain.
 
Peserta adalah perwakilan pejabat dari pemerintah pusat, diantaranya Kemendagri, Kemenko Polhukam, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, TNI-Polri. Kemudian kepala daerah/perwakilan kepala daerah dari pemerinath daerah, diantaranya Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Maluku, Papua dan Papua Barat.

 

(Humas BNPP)

Terakhir dimodifikasi padaSenin, 05 November 2018 11:03
Info for bonus Review William Hill here.