Menu
RSS

Perpres 49/2018 Lengkapi Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Aceh dan Sumut Utama

(foto: istimewa) (foto: istimewa)

BNPP - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengadakan sosialisasi Peraturan Presiden No 49 Tahun 2018, tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara (RTR KPN) di Aceh dan Provinsi Sumatera Utara.

 

 

Sosialisasi yang digelar di Medan, Sumatera Utara pada Rabu (31/10), dipandang perlu segera dilakukan. Hal ini agar dalam penetapan kebijakan pembangunan wilayah di Aceh dan Sumatera utara mempedomani arahan-arahan terkait dengan pola ruang maupun struktur ruang sebagaimana tercantum dalam Perpres 49/2018 tersebut.

Sosialisasi Perpres ini untuk memberikan pemahaman terkait dengan inventarisasi kecamatan-kecamatan perbatasan negara, memberikan pemahaman terkait dengan arahan dan rekomendasi perencanaan pembangunan wilayah. Lalu, memberikan pemahanan terkait dengan penegasan zonasi wilayah kawasan perbatasan negara dan arahan pemanfaatan ruang wilayah untuk kepentingan pembangunan yang tertib, berwawasan kelestarian  fungsi lingkungan, dan berkelanjutan.

Perpres 49/2018 sebagai payung hukum yang harus diimplementasikan menjadi lebih detil, konkrit, dan implemented oleh semua pihak, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di dalam menetapkan kebijakan penataan ruang, khususnya ruang kawasan perbatasan negara.

Selain itu juga sebagai referensi untuk pemanfaatan wilayah di kawasan perbatasan negara untuk kepentingan pembangunan yang tertib sesuai dengan zonasi wilayah dan sebagai referensi bagi pemerintah pusat, dalam hal ini menetapkan program dan kegiatan harus mengacu pada ruang wilayah yang disusun tata ruangnya.

Peraturan Presiden (Perpres) No12 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), sebagaimana telah diubah dengan Perrpes No 44 Tahun 2017 tentan Perubahan Perpres No 12 Tahun 2008, pada Pasal 5 (ayat 2) menyebutkan bahwa pelaksanaan teknis pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan berdasarkan rencana induk (Renduk) dan rencana aksi (Renaksi) pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

Kemudian (ayat 5) Renduk dan Renaksi disusun berdasarkan Rencana Tata Ruang dan/atau Rencana Zonasi Kawasan Perbatasan. Terkait dengan regulasi tentang Rencana tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara. 

Saat ini telah diterbitkan tujuh Perpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara (RTR KPN), yaitu:

1)Perpres No.179 Tahun 2014 tentang RTR KPN di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

2)Perpres No. 31 Tahun 2015 tentang RTR KPN di Kalimantan; 

3)Perpres No. 32 Tahun 2015 tentang RTR KPN di Provinsi Papua;

4)Perpres No. 33 Tahun 2015 tentang RTR KPN di Provinsi Maluku;

5)Perpres No. 34 Tahun 2015 tentang RTR KPN di Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua Barat; 

6)Perpres No. 11 Tahun 2017 tentang RTR KPN di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara;

7)Perpres No. 49 Tahun 2018 tentang RTR KPN di Aceh dan Provinsi Sumatera Utara

Peserta Sosialisasi Perpres 49/2018 terdiri dari pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi penataan ruang di daerah dan OPD yang menangani perbatasan negara (lokasi prioritas di provinsi), pejabat yang mewakili 8 Kabupaten/Kota, 29 Camat perbatasan di lingkup Provinsi Sumatera Utara serta Pejabat yang mewakili 11 Kabupaten/Kota perbatasan lingkup Provinsi Aceh sebagaimana tercantum dalam Perpres 49/2018.

 

(Humas BNPP)

 

Terakhir dimodifikasi padaSelasa, 30 Oktober 2018 10:28
Info for bonus Review William Hill here.