Menu
RSS

Pengelolaan Perbatasan Negara Untuk Jamin Kedaulatan Wilayah NKRI Utama

Pengelolaan Perbatasan Negara Untuk Jamin Kedaulatan Wilayah NKRI

BNPP - Sosialisasi Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara (RTR KPN) di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara, merupakan upaya mewujudkan perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan di kawasan perbatasan yang lebih baik. 

 

 

"Dan mewujudkan Nawacita ke-3 yaitu Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan," kata Gubernur Sumatera Utara dalam sambutannya diwakili Asisten Administrasi Umum dan Aset Setda Provinsi Sumatera Utara, Zonny Waldi, dalam acara Sosialisasi Perpres 49/2018 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (Sumut), di Medan, Sumatera Utara, Rabu (31/10).

Pengelolaan perbatasan negara dikatakan penting dan strategis untuk menjamin keutuhan wilayah dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), penegakan pertahanan dan keamanan negara, pendayagunaan sumber daya dan pemerataan pembangunan.

"Serta, membangun daya saing warga masyarakat perbatasan untuk dapat mengimbangi aktivitas ekonomi sosial negara tetangga," ujarnya.

Perencanaan tata ruang wilayah  harus didasari berbagai aspek dan hendaknya memberi manfaat bagi peningkatan kesejahteraan, sekaligus kemajuan pembangunan sesuai prioritas dan kondisi tata ruang wilayah yang ada. Hal ini dapat diwujudkan melalui penetapan program strategis dan rencana pembangunan yang tepat.

"Dengan ditetapkannya Perpres 49/2018 tentang RTR KPN di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, kiranya dapat menjadi arahan dan alat koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan negara di Sumatera Utara."

 

(Humas BNPP)

Terakhir dimodifikasi padaRabu, 31 Oktober 2018 11:02
Info for bonus Review William Hill here.