Menu
RSS

Perpres 49/2018 Jadi Acuan Tata Ruang Kawasan Perbatasan di Aceh dan Sumut Utama

Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP Boytenjuri Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP Boytenjuri

BNPP - Peraturan Presiden (Perpres) nomor 49 tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara (RTR KPN) di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara, menjadi acuan bagi pemerintah daerah (pemda) dalam menyusun dan mengevaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi/kabupaten/kota.

 

 

Terkait hal itu, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melakukan sosialisasi kepada pemerintah daerah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Hal ini sesuai dengan salah satu tugas BNPP yaitu mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan perbatasan.

"Dengan adanya Perpres ini, maka kita telah memiliki alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di kawasan perbatasan negara dan alat operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional," kata Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Negara BNPP, Boytenjuri, dalam acara Sosialisasi Perpres 49/2018 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, di Medan, Sumatera Utara, Rabu (31/10).

Pada sisi lain, sambung dia, pihak pemda maupun DPRD di Aceh dan Sumatera Utara perlu memperhatikan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah. 

Wujud dari perhatian adalah dengan membentuk Badan Pengelola Perbatasan Provinsi maupun Kabupaten di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara, yang kriterianya sesuai dengan yang ditetapkan dalam Permendagri 140/2017. 

"Merujuk Pasal 2, ayat (1) di setiap daerah provinsi yang berbatasan dengan antarnegara  dibentuk BPPD Provinsi dan ayat (2) Pembentukan BPPD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah. Begitu juga untuk di Kabupaten/Kota dimuat pada Pasal 3," jelasnya.

Saat ini telah diterbitkan tujuh Perpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara (RTR KPN), yaitu:

1)Perpres No.179 Tahun 2014 tentang RTR KPN di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

2)Perpres No. 31 Tahun 2015 tentang RTR KPN di Kalimantan; 

3)Perpres No. 32 Tahun 2015 tentang RTR KPN di Provinsi Papua;

4)Perpres No. 33 Tahun 2015 tentang RTR KPN di Provinsi Maluku;

5)Perpres No. 34 Tahun 2015 tentang RTR KPN di Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua Barat; 

6)Perpres No. 11 Tahun 2017 tentang RTR KPN di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara;

7)Perpres No. 49 Tahun 2018 tentang RTR KPN di Aceh dan Provinsi Sumatera Utara

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, terdapat 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai konsentrasi pengembangan dan akan ditambah sebanyak 16 PKSN, 187 Kecamatan sebagai Lokpri dan Pembangunan 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

PLBN merupakan salah satu bentuk dari paradigma baru 'Outward Looking' bahwa perbatasan negara harus menjadi Beranda NKRI, dengan menggunakan pendekatan pengelolaan Prosperity approach (kesejahteraan), Security approach (keamanan), dan Environment approch (Kelestarian lingkungan) yang merupakan satu kesatuan serta harus diketahui oleh para pemangku kepentingan dalam pembangunan di Kawasan Perbatasan.

 

(Humas BNPP)

 

Terakhir dimodifikasi padaRabu, 31 Oktober 2018 11:01
Info for bonus Review William Hill here.