Menu
RSS

Rencana Induk PPN 2015-2019 Akan Berakhir, Diperlukan Tahapan Evaluasi Yang Komprehensif Utama

Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Restuardy Daud Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Restuardy Daud

BNPP - Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Restuardy Daud mengatakan perlu dilakukan beberapa tahapan evaluasi yang komprehensif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

 

 

Hal ini terkait dengan aktivitas kegiatan dalam dokumen Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara (PPN) BNPP Tahun 2015-2019 yang akan berakhir tahun depan.

"Harus ada instrumen yang seragam untuk mengintegrasikan data dan informasi hasil kegiatan yang telah dilaksanakan di perbatasan negara, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD," kata Ardy dalam sambutannya saat acara Rakor Fasilitasi Pelaksanaan antara Pusat dan Daerah Dalam Rangka Evaluasi Capaian Rencana induk Pengelolaan Perbatasan Negara tahun 2015-2017 dan Progres Rencana Aksi 2018, di Bali, Rabu (31/10).

Evaluasi Renduk pengelolaan perbatasan negara antar pusat dan daerah ini sangat penting dilaksanakan, dimana secara teknis operasionalnya akan mengisi matriks capaian dari target yang telah ditetapkan dalam Rencana Induk yang didalamnya terdapat uraian program, indikator kegiatan serta kementerian/lembaga (K/L) pelaksana.

"Selanjutnya terhadap angka-angka yang telah dimasukan dalam hasil evaluasi, saya minta diberikan justifikasi terkait target yang telah direalisasikan, target yang sementara berproses, maupun target yang tidak dapat direalisasikan," ucapnya.

Catatan ini diharapkan menjadi komitmen dan konsensus bersama untuk dapat diperjuangkan melalui K/L sebagai gambaran pada perumusan arah kebijakan dan kepentingan prioritas nasional, dan untuk bahan masukan pada Rencana Induk (Renduk) Pengelolaan Perbatasan Negara BNPP Tahun 2020-2024

Disebutkan, tahun 2018 merupakan tahun politik dimana telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 171 daerah yang terdiri dari 17 Provinsi, 39 Kota dan 115 Kabupaten. Khusus untuk daerah perbatasan negara, terdapat 14 daerah yang telah melaksanakan Pilkada serentak yang terdiri dari 8 Provinsi dan 6 Kabupaten/Kota. Selanjutnya tahun ini sudah harus bersiap untuk melaksanakan Pemilu dan PilpresTahun 2019.

Terkait hal tersebut, dalam pengelolaan perbatasan negara, peran pemerintah di daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memiliki kawasan perbatasan harus memiliki unit kerja yang menangani pengelolaan perbatasan negara. "Sehingga, dapat bersinergis dengan BNPP yang ada dipusat, terutama dalam menyiapkan bahan dan data serta kebutuhan program dan anggaran di kawasan perbatasan negara," kata dia.

Penyelenggaraan Rakor diantaranya untuk mengidentifikasi program (kegiatan) prioritas untuk pembangunan infrastruktur pemerintahan di kawasan perbatasan dan menginventarisir data dan informasi kondisi eksisting pembangunan infrastruktur pemerintahan di kawasan perbatasan negara, meliputi kantor camat, BPU, rumah dinas camat dan aparatur, rumah singgah serta sarana prasarana desa/kelurahan di kawasan perbatasan.

Peserta dari kegiatan ini terdiri dari kepala bagian yang membidangi pemerintahan dan pengelolaan perbatasan negara di 13 provinsi serta kepala bagian yang membidangi pengelolaan perbatasan negara di 43 kabupaten/kota.

 

(Humas BNPP)

 

 

 

Terakhir dimodifikasi padaRabu, 31 Oktober 2018 11:16
Info for bonus Review William Hill here.