Menu
RSS

Pengelolaan Data dan Informasi Untuk Kesinambungan Pembangunan Kawasan Perbatasan Utama

Pengelolaan Data dan Informasi Untuk Kesinambungan Pembangunan Kawasan Perbatasan

BNPP - Rapat Koordinasi (Rakor) teknis pengelolaan data dan informasi pengelolaan perbatasan negara (PPN) tahu 2015-2018 sebagai bahan rancangan rencana induk (Renduk) PPN tahun 2020-2024, memiliki beberapa tujuan.

 

 

Pertama, mengkonfirmasi dan menyempurnakan data dan informasi evaluasi paruh waktu Renduk PPN tahun 2015-2018 yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga (K/L) sebagai bahan masukan untuk menyusun rancangan Renduk pengelolaan perbatasan negara tahun 2020-2024.

"Kedua, mewujudkan efektivitas dan konsistensi antara arahan kebijakan, program, kegiatan dan anggaran dengan proses pelaksanaan dan hasil yang dicapai dalam pengelolaan perbatasan negara secara terpadu, terarah dan berkelanjutan," kata Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Anny Julistiani, di Bandung, Jawa Barat, Rabu (31/10).

Selain itu juga untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan kawasan perbatasan dari periode lima (5) tahun pemerintah ke periode 5 tahun berikutnya.

Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan Renduk PPN 2020-2024 dapat dilakukan melalui beberapa acuan, seperti mengevaluasi Renduk pengelolaan perbatasan negara (pelaksanaan program k/l dan pemda di kawasan perbatasan selama periode 2015-2018), mempedomani Perpres Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara (7 Perpres RTR KPN yang telah disusun), RDTR Kawasan Perbatasan Negara pada 10 PKSN.

"RDTR kawasan perbatasan negara pada 187 lokpri (RDTR lokpri yang telah disusun dokumen teknisnya), indikasi program business plan pengelolaan potensi kawasan perbatasan negara, mempertimbangkan isu strategis yang belum diselesaikan dan dinamika aktual yang berkembang di kawasan perbatasan negara serta usulan kebutuhan daerah perbatasan negara," ucap Anny.

Disamping  itu, untuk meningkatkan keterpaduan pengelolaan perbatasan negara perlu dilakukan pendekatan pembangunan berbasis spasial serta pembangunan sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu dengan K/L maupun pemda (membangun dan memelihara database hasil pembangunan di kawasan perbatasan negara).

Untuk diketahui, sasaran dan target lokasi pengelolaan perbatasan tahun 2015-2019 adalah 10 PKSN sebagai konsentrasi pengembangan (ditambah 16 PKSN dalam tahapan persiapan pengembangan). Kemudian 187 kecamatan sebagai lokasi prioritas (Lokpri) di 41 kabupaten/kota pada 13 provinsi serta pembangunan 7 PLBN terpadu beserta sarana prasarana penunjang di kawasan perbatasan.

Kegiatan ini dihadiri 21 perwakilan pejabat kementerian/lembaga, diantaranya dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Polri, BNN.

 

(Humas BNPP)

Info for bonus Review William Hill here.