Menu
RSS

Pasar Perbatasan di Kawasan PLBN Segera Beroperasi, Ini Ketentuan Yang Harus Diketahui Utama

kios pasar perbatasan di kawasan PLBN Skouw yang sedang dibangun kios pasar perbatasan di kawasan PLBN Skouw yang sedang dibangun
BNPP - Terdapat sejumlah ketentuan yang harus diketahui dalam pengelolaan sebuah pasar, dalam hal ini pasar perbatasan yang ada di kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
 
 
Menurut Kasubdit Perdagangan Antar Pulau dan Perbatasan, Ditjen Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan RI, Dedi Kuswandi, yang pertama kali harus diketahui adalah soal pendataan pedagang. Pedagang pasar di suatu daerah harus didominasi oleh warga setempat, bahkan persentasenya hingga 70 persen dan 30 persen sisanya diperbolehkan dari pendatang. 
 
"Kemudian didata, misal  si A dagang kelontong, berapa banyak yang jual kelontong, di kios nomor berapa. Kemudian si B juga demikan," kata Dedi, di kantor BNPP, Jakarta, Rabu (31/10).
 
Selain itu, lanjutnya, dalam penempatan  mengutamakan pedagang yang lama, lalu dilakukan perjanjian dengan pedagang melalui surat pernyataan di atas materai bahwa kios atau los tidak bisa diperjualbelikan karena aset (kios) tersebut merupakan Barang Milik Negara (BMN). Dipisahkan juga penempatan pedagang berdasarkan zonasi.
 
"Lalu setelah itu pedagang dikumpulkan dan diberitahu bahwa pasar akan mulai ditempati sesuai dengan persyaratan dan aturan yang berlaku," katanya.
 
Perlu juga diberlakukan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pengelolaan pasar perbatasan, diantaranya SOP mengenai tata tertib pedagang, kebersihan, keamanan, pemeliharaan pasar dan pemantauan harga.
 
Dijelaskan, untuk pasar perbatasan di kawasan PLBN Skouw (Papua) yang proses pembangunannya dikerjakan oleh Kementerian PUPR, secara aturan merupakan aset Pemerintah Pusat karena belum ada serah terima.
 
"Pembangunan terpadu (kawasan PLBN) dilaksanakan semua oleh KemenPUPR. Karena pembangunan terpadu ada karantina, kesehatan, asrama polisi, imigrasi, hingga pasar. Maka, aset masih di pemerintah pusat," jelas dia.
 
PPK Pengembangan Kawasan PLBN, PKP Strategis, Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR, Andi Hakim, menambahkan bahwa setiap pembangunan pasar perbatasan di kawasan 7 PLBN memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Perkembangan di lapangan secara keseluruhan pembangunan 6 pasar perbatasan sudah 90 persen. 
 
"Rencana selesai tahun ini enam pasar. Kemungkinan Wini dan Motamasin November 2018 diresmikan," ujar dia.
 
Sementara untuk pasar perbatasan di PLBN Entikong baru selesai pembangunannya pada awal tahun depan.
Info for bonus Review William Hill here.