Menu
RSS

Kelola Perbatasan Negara, Kedaulatan Ditopang Kesejahteraan Masyarakat Utama

Deputi bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Robert Simbolon (kiri) Deputi bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Robert Simbolon (kiri)
BNPP - Pengelolaan perbatasan negara tidak hanya dilakukan melalui pendekatan keamanan, melainkan juga dengan pendekatan kesejahteraan dan lingkungan hidup.
 
 
Demikian dikatakan Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Robert Simbolon, saat menjadi narasumber dalam program variety show Pojok Rumah Rakyat dengan tema 'Penguatan Sistem Penjagaan Garis Batas Negara' di stasiun Televisi Republik Indonesia (TVRI), di Jakarta, Kamis (8/11).
 
Dijelaskan, terkait dengan menjaga kedaulatan negara, terdapat dua (2) dimensi yang harus diperhatikan yaitu dimensi batas wilayah negara dan dimensi pembangunan kawasan perbatasan.
 
"Saling berpengaruh, kedaulatan ditopang kesejahteraan masyarakat. Kalau belum mandiri secara ekonomi, maka akan selalu bergantung dengan pihak lain," ujar Robert.
 
Dengan demikian kedua dimensi tadi harus benar-benar dilaksanakan secara simultan dan para pihak terkait saling mendukung satu sama lain.
 
Pemerintah, kata dia, konsisten dalam membangun infrastruktur untuk menunjang kegiatan ekonomi di perbatasan. Kehadiran tujuh (7) Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang ada di Kalimantan Barat (Entikong, Badau, Aruk), Nusa Tenggara Timur (Wini, Motaain, Motamasin) dan Papua (Skouw), yang sudah tampil megah dan indah, akan dilengkapi dengan sejumlah sarana prasarana pendukung. 
 
Salah satu sarana prasarana ini adalah pasar perbatasan, yang tak lain tujuannya untuk meningkatkan aktivitas ekonomi warga di perbatasan (baik itu warga lokal maupun pelintas dari negara tetangga).
 
"Kita juga selalu fasilitasi kementerian/lembaga (K/L) yang menjalankan kegiatan di perbatasan. Misalnya, Kementerian Pariwisata yang aktif menggelar event perbatasan, sehingga menjadi daya tarik untuk dikunjungi warga negara tetangga," ucap Robert.
 
Tahapan hasil pengelolaan perbatasan negara ini membutuhkan tata kelola yang efektif. Maka, seluruh komponen, mulai dari K/L terkait dibawah koordinasi BNPP, TNI-Polri, pemda di perbatasan, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama hingga masyarakat setempat, diharapkan dapat saling mendukung, sehingga Nawacita ke-3 Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, dapat benar-benar terwujud. 
 
 
(Humas BNPP)
Info for bonus Review William Hill here.