Menu
RSS

Susun LKE dan Kelompok Kerja Sebagai Upaya Pembaharuan Penyelenggaraan Pemerintahan Utama

Susun LKE dan Kelompok Kerja Sebagai Upaya Pembaharuan Penyelenggaraan Pemerintahan

BNPP - Terdapat delapan poin dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di lembaga pemerintah. Kedelapan poin adalah manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

 

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mendukung evaluasi pelaksanaan RB yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) selama 30 hari kedepan, terhitung sejak 5 November 2018. Hal ini sebagai upaya pembaharuan dan perubahan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan Keputusan Kepala BNPP No 800.06-133 Tahun 2018 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Ka BNPP No 800.06-026 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi BNPP, disusunlah Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan Kelompok Kerja.

Berikut nama-nama tim pengarah, tim pelaksana dan delapan tim kelompok kerja:

Tim Pengarah

1. Kepala BNPP, Tjahjo Kumolo (ketua)

2. Plt Ses BNPP, Widodo Sigit Pudjianto (Sekretaris)

3. Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Robert Simbolon (anggota)

4. Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, Boytenjuri (anggota)

5. Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan, Restuardy Daud (anggota)

Tim Pelaksana:

1. Plt Ses BNPP, Widodo Sigit Pudjianto (ketua)

2. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Kepegawaian, Gutmen Nainggolan (sekretaris)

3. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama, Anny Julistiani (anggota)

4. Kepala Biro Keuangan, Umum dan Humas, Komedi (anggota)

5. Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara, Rahman Ibrahim (anggota)

6. Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat, Indra Purnama (anggota)

7. Plt Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara, Rusli Baddu (anggota)

8. Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat, Asnil (anggota)

9. Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut, Florensius Gatot Yanrianto (anggota)

10. Plt Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan, Ucup Hidayat (anggota)

11. Asisten Deputi Infrastruktur Fisik, Addy Mus (anggota)

12. Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat, Heru Tjahjono (anggota)

13. Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan, Indrajaya Ramzie (anggota)

Kelompok Kerja I (manajemen perubahan):

1. Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut, Florensius Gatot Yanrianto (koordinator)

2. Kepala Bidang Perencanaan pada Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut, Trisulo Budi Susanto (sekretaris)

3. Kepala Bidang Fasilitasi Pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pada Asisten Deputi Potensi Kawasan, Perbatasan Laut Sriyanto (anggota)

4. Kepala Sub Bidang Kebijakan Program pada Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan, Sujasno (anggota)

5. Kepala Sub Bidang Kebijakan Program pada Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut Hariman Latuconsina (anggota)

6. Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran pada Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut, Andrew F.M Lessil (anggota)

7. Kepala Sub Bagian Analisis dan Advokasi Hukum pada Biro Hukum, Organisasi dan Kepegawaian, Hartati (anggota)

8. Kepala Sub Bagian Penatausahaan dan barang Milik Negara, Sugeng Gunawan (anggota)

Kelompok Kerja II (Penataan Peraturan Perundang-undangan):

1. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Kepegawaian, Gutmen Nainggolan (koordinator)

2. Kepala Bagian Hukum pada Biro Hukum, Organisasi dan Kepegawaian, Novianti Soeromo (sekretaris)

3. Kepala Bidang Fasilitasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi pada Asisten Deputi Infrastruktur Fisik, R Barlianto (anggota)

4. Kepala Sub Bagian TU dan Sekretariat, Endah Evandi (anggota)

5. Kepala Sub Bidang Kebijakan Program pada Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat, Liston Hariston Simatupang (anggota)

6. Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran pada Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan, Heriyana (anggota)

7. JFU Pengelola Data dan Informasi pada Biro Perencanaan dan Kerjasama Rizqie Fitria Putri (anggota)

8. JFU Pengelola Data pada Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara, Sri Wahyuniarti (anggota)

Kelompok Kerja III (Penataan dan Penguatan Organisasi):

1. Plt Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara, Rusli Baddu (koordinator)

2. Kepala Bidang Perencanaan pada Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara, Pantja Adiwibawa (sekretaris)

3. Kepala Bagian Keuangan pada Biro Keuangan, Umum dan Humas, Amaryadi (anggota)

4. Kepala Bidang Fasilitasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi pada Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat, Amrullah Ridha (anggota)

5. Kepala Sub Bidang Kebijakan Program pada Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara Potensi Kawasan Perbatasan, Lukman Hakim Nasution (anggota)

6. Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum pada Biro Hukum, Organisasi dan Kepegawaian, Elprida (anggota)

7. Kepala Sub Bagian Data dan Informasi pada Biro Perencanaan dan Kerjasama, Deki Sahputra (anggota)

8. JFU Pengelola Data Bagian Hukum pada Biro hukum, Organisasi dan Kepegawaian, Hazhiyana Shabrina Luthfi F (anggota)

Kelompok Kerja IV (Penataan Tata Laksana):

1. Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat, Asnil (koordinator)

2. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Pengelola Data Bagian Hukum pada Biro hukum, Organisasi dan Kepegawaian, Amsani (sekretaris)

3. Kabid Fasilitasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi pada Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat, Haerani (anggota)

4. Kepala Bidang Perencanaan pada Asisten Deputi Infrastruktur Fisik, Nursatya Kasihandayani (anggota)

5. Kepala Bagian Perencanaan pada Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat, Ismawan Hariyono (anggota)

6. Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran pada Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara, Noor syamsu Tejo Baskoro (anggota)

7. Kepala Sub Bidang fasilitasi dan Pelaksanaan pada Asisten Deputi Penataan Ruang Perbatasan, Hengki Pranajaya (anggota)

8. JFU Bagian Tata Laksana pada Biro Hukum, Organisasi dan Kepegawaian, Eka Yulianti (anggota)

Kelompok Kerja V (Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur):

1. Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan, Indrajaya Ramzie (koordinator)

2. Kepala Bagian Faslak dan Monev Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan, M Syahrizal Iskandar (sekretaris)

3. Kepala Bagian Kepegawaian pada Biro Hukum, Organisasi dan Kepegawaian, Kunto Bimaji (anggota)

4. Kepala Sub Bagian Mutasi, Disiplin dan Penghargaan pada Biro Hukum, Organisasi dan Kepegawaian, Haris Fadhly (anggota)

5. Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran Pengelolaan Pengelolaan Perbatasan Negara pada Biro Perencanaan dan Kerjasama, Raden Kunrat (anggota)

6. Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran pada Asisten Deputi Pengelolaan Infrastruktur Pemerintahan, Wardah (anggota)

7. Kepala Subbagian Penghapusan dan Tuntutan Ganti Rugi pada Biro Keuangan, Umum dan Humas, Dwi Astutik (anggota)

8. JFU Pengelola Data Kerjasama  pada Biro Perencanaan dan Kerjasama, Eni Puji Astuti (anggota)

Kelompok Kerja VI (Penguatan Pengawasan):

1. Inspektur Inspektorat Wilayah I, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Dadang Sumantri Mochtar (koordinator)

2. Kepala Bagian Umum dan  Barang Milik Negara pada Biro Keuangan, Umum dan Humas, Budi Setyono (sekretaris)

3. Kepala Bidang Faslak dan Monev pada Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan, Lucky Hendarta (anggota)

4. Kepala Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri pada Biro Perencanaan dan Kerjasama, Sultrawan Mangiri (anggota)

5. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum, Organisasi dan Kepegawaian, Swarna Atjo Lopa (anggota)

6. Kepala Sub Bagian Perbendaharaan dan Penggajian pada Biro Keuangan, Umum dan Humas, Riana Lubis (anggota)

7. JFU Pengelola Data Bagian Hukum pada Biro Hukum, Organisasi dan Kepegawaian, Olivia Intan Wulandari (anggota)

8. Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Alamsyah  (anggota)

Kelompok Kerja VII (Penguatan Akuntabilitas Kinerja):

1. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama, Anny Julistiani (koordinator)

2. Kepala Bagian Program dan Anggaran pada Biro Perencanaan dan Kerjasama, Subekti Syarif Agung Hariadin (sekretaris)

3. Kepala Bidang Perencanaan pada Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat, Aris Kurnia (anggota)

4. Plh Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengembangan Karir pada Biro Hukum, Organisasi dan Kepegawaian, Oktiana Tangkis Inuji (anggota)

5. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Perencanaan dan Kerjasama, Wan Nurrahmad (anggota)

6. Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran Sekretariat pada Biro Perencanaan dan Kerjasama, Irvan Amrulloh (anggota)

7. JFU bagian Tata Usaha Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan pada Biro Keuangan, Umum dan Humas, Mubarak Alaydrus (anggota)

8. JFU Pengelola Data pada Asisten Deputi Penataan Ruang Perbatasan, Rizka Kurniati (anggota)

Kelompok Kerja VIII (Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik):

1. Kepala Biro keuangan, Umum dan Humas, Komedi (koordinator)

2. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan pada Biro Keuangan, Umum dan Humas, Andri Indrawan (sekretaris)

3. Kepala Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri pada Biro Perencanaan dan Kerjasama, Irwan (anggota)

4. Kepala Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi pada Biro Keuangan, Umum dan Humas, Thephilus Lukas Ayomi (anggota)

5. Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran pada Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas negara, Teguh Priyadi (anggota)

6. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Deputi Pengelolaan Batas Wilayah Negara pada Biro Keuangan, Umum dan Humas, Yustiarti Podungge (anggota)

7. JFU Pengelola Data pada Sub Bagian Tata Usaha Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan, Muhammad Dwi Wahyu Syahputra (anggota)

8. JFU Pemroses Mutasi Kepegawaian pada Biro Hukum, Organisasi dan Kepegawaian, Dhita Marizki (anggota)

 

(Humas BNPP)

Terakhir dimodifikasi padaSenin, 12 November 2018 03:59
Info for bonus Review William Hill here.