Menu
RSS

Sesuai UU, Penataan Ruang Untuk Perbatasan Yang Aman dan Sejahtera Utama

Sesuai UU, Penataan Ruang Untuk Perbatasan Yang Aman dan Sejahtera

BNPP - Kebijakan Rencana Tata Ruang (RTR) dan Rencana Detail Tata Ruang dalam membangun sarana dan prasarana di kawasan perbatasan negara sebagai upaya mewujudkan beranda negara yang aman dan sejahtera.

 

 

Koordinasi mengenai kebijakan tata ruang sesuai dengan UU 43/2008 Tentang Wilayah Negara dan Perpres 44/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 12/2010 Tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) terkait tata ruang, yaitu Rencana Induk (Renduk) yang disusun BNPP menjadi acuan dasar dalam melakukan Rencana Aksi (Renaksi) yang disusun berdasarkan rencana tata ruang dan Rencana Zonasi Kawasan Perbatasan. 

Kewenangan pemerintah pusat di kawasan perbatasan meliputi seluruh pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan. 

"Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai wilayah negara," ujar Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP, Boytenjuri, dalam Rapat Penyusunan Bahan Masukan Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2020-2024 Bidang Penataan Ruang, di Batam, Kamis (15/11).

Hal ini kemudian dapat dijadikan acuan untuk penyusunan Renduk tahun 2020-2024, khususnya bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang (KemenATR) selaku salah satu anggota BNPP. 

Sebagai bahan evaluasi, sejumlah capaian terkait penataan ruang berupa penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), yaitu di Sabang (Provinsi Aceh), Ranai (Provinsi Kepri), Entikong (Provinsi Kalimantan Barat), Paloh Aruk (Provinsi Kalimantan Barat), Nanga Badau (Provinsi Kalimantan Barat).

"Nunukan (Kalimantan Utara), Atambua (Provinsi NTT), Tahuna (Provinsi Sulawesi Utara), Saumlaki (Provinsi Maluku) dan Jayapura (Provinsi Papua)," kata dia.

Capaian lain, menyusun materi teknis RDTR PKSN dan lokasi prioritas (Lokpri) di Bikomi Ninulat (Kab TTU, Provinsi Nusa Tenggara Timur), Senggi (Kab Kerom, Provonsi Papua), Malaka Tengah (Kab Malaka (NTT), Batang Lupar (Kab Kapuas Hulu, Provinsi Kalbar), Long Apari (Kab Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur), Wetar (Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku).

Lalu, Sebatik Utara (Kab Nunukan, Kalimantan Utara), Amfoang Timur (Kab Kupang, Provinsi NTT), Siding (Kab Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat) dan Sota (Kab Merauke, Provinsi Papua).

Terakhir, penyusunan materi teknis RDTR di 7 lokpri, yaitu di Rupat (Kab Bengkalis, Provinsi Riau), Bintan Pesisir (Kab Bintan, Provinsi Kepulauan Riau), Serasan (Kab Natuna, Provinsi Kepulauan Riau), Ketungau Hulu (Kab Sintang, Provinsi Kalimantan Barat), Jagoi Babang (Kab Bengkayang, Kalimantan Barat), Sebatik Timur (Kab Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara) serta Selaru (Kab MTB, Provinsi Maluku).

 

Terakhir dimodifikasi padaSenin, 19 November 2018 03:29
Info for bonus Review William Hill here.