Menu
RSS

BNPP Konsolidasi Pengelolaan PLBN di Kalbar Utama

BNPP Konsolidasi Pengelolaan PLBN di Kalbar
BNPP - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melakukan konsolidasi pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), sesuai Perka BNPP No 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan PLBN, di PLBN Badau, Kalimantan Barat (Kalbar), Kamis (16/11). 
 
 
Pada kesempatan ini, Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, BNPP, Robert Simbolon, bersama Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Kepegawaian BNPP, Gutmen Nainggolan, mengadakan pertemuan dengan seluruh unsur Custom, Immigration, Quarantines (CIQ) dan Unit Pengelola/Administrator PLBN Badau.
 
Tak hanya konsolidasi, pihaknya juga mengumpulkan masukan dalam rangka penyiapan bahan penyusunan Pedoman Pengelolaan Sarpras di Kawasan Penunjang PLBN berupa pasar, wisma dan mess karyawan, rumah ibadah, dan lain-lain.
 
Setelah dari PLBN Badau, Deputi I BNPP, Robert Simbolon, dan Tim BNPP juga melakukan hal yang sama di PLBN Aruk dan PLBN Entikong.
 
Diketahui, penerbitan Perka BNPP 7/2017, untuk mewujudkan pelayanan pada pos lintas batas negara yang efektif, efisien, tertib, nyaman dan aman. Untuk itu, perlu dilakukan pengelolaan pos lintas batas negara secara terpadu. Kemudian, dengan akan selesainya pembangunan sarpras kawasan penunjang PLBN, perlu disiapkan pedoman pengelolaan pos lintas batas negara beserta kawasan penunjangnya secara terpadu. Untuk itu, BNPP akan merevisi Perka BNPP 7/2017 tentang Pedoman Pengelolaan PLBN.
 
Selain sebagai pos pemeriksaan dan pelayanan aktivitas lintas batas negara, PLBN juga akan dikembangkan menjadi tempat aktivitas ekonomi masyarakat perbatasan. Dengan demikian dapat mendorong kesejahteraan warga perbatasan, sesuai program Nawacita ke-3 Presiden Joko Widodo.
 
 
(Humas BNPP)
Terakhir dimodifikasi padaSenin, 19 November 2018 03:51
Info for bonus Review William Hill here.