Menu
RSS

Mendagri Instruksikan Kepala Daerah, Segera Musnahkan KTP-el Rusak atau Invalid Utama

Mendagri Instruksikan Kepala Daerah, Segera Musnahkan KTP-el Rusak atau Invalid

Jakarta – Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Tjahjo Kumolo, dalam kapasitasnya sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menginstruksikan dengan tegas kepada Bupati/Walikota agar menugaskan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kadis Dukcapil) dalam satu minggu ke depan segera melakukan pemusnahan KTP-el rusak atau invalid. Demikian disampaikan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar, dalalm siaran persnya, (18/12).

Lebih lanjut Bahtiar juga mengungkapkan, mekanisme pemusnahan KTP-el rusak atau invalid berpedoman pada Surat Edaran Mendagri Nomor: 470.13/11176/SJ Tentang Penatausahaan KTP-el Rusak atau Invalid, dan pastikan dilakukan pencatatan dan segera pemusnahannya dengan cara dibakar serta dibuatkan berita acara pemusnahannya.

“Dalam proses pemusnahannya agar mengundang kawan-kawan media massa/pers dan instansi terkait lainnya didaerah untuk menyaksikan secara langsung” pintanya.

Langkah cepat yang dilakukan Kemendagri sebagai bagian dari  bentuk komitmen kuat dari Kemendagri untuk menjaga, mencegah dan menjamin tidak terjadinya penyalahgunaan KTP-el rusak atau invalid terhadap perbuatan atau tindakan  yang bertentangan dengan hukum termasuk terkait dengan Kepemiluan.

“Kami tegaskan siapapun yang coba-coba berbuat curang dalam pelaksanaan Pemilu pasti akan ditindak oleh Bawaslu dan jajarannya yang dibantu aparat penegak hukum”, ungkap Bahtiar. 

Lebih lanjut kata Bahtiar, Menteri Dalam Negeri, telah instruksikan Dirjen Dukcapil dan jajaran Dukcapil provinsi dan kabupaten/kota agar secara sungguh2 memperhatikan, mematuhi dan melaksanakan Standar Operasional Prodesedur (SOP) pemusnahan KTP-el rusak atau invalid tersebut. Walau hanya 1(satu) atau 2(dua) blanko rusak atau invalid segera dimusnahkan dengan cara dibakar yamg disertai dengan berita acara. 

“Kemendagri bersama Kepala Daerah tidak ragu - ragu akan memberikan tindakan tegas termasuk opsi sanksi mencopot pejabat Dukcapil dan  memproses secara hukum hingga tuntas siapapun  aparat Dukcapil Pusat sampai daerah serta aparat lainnya, apabila terbukti melanggar SOP tersebut”, tutup Bahtiar.

 

(Humas BNPP)

Info for bonus Review William Hill here.