Menu
RSS

Minta Tarik Pasukan TNI/Polri, Kemendagri Sesalkan Pernyataan Gubernur Papua Utama

Minta Tarik Pasukan TNI/Polri, Kemendagri Sesalkan Pernyataan Gubernur Papua

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyesalkan pernyataan Gubernur Papua Lukas Enembe dan Ketua DPRD Yunus Wonda yang meminta Presiden Joko Widodo menarik pasukan TNI dan Polri dari Kabupaten Nduga. Pernyataan tersebut dinilai telah melanggar konstitusi dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar mengingatkan, tidak seharusnya seorang pimpinan daerah dan ketua DPRD memberikan pernyataan seperti itu. Kehadirian TNI/Polri di Papua murni untuk menegakkan hukum, menjaga keamanan negara dan menjaga stabilitas serta ketentraman ketertiban masyarakat di Nduga, Papua.

”Keberadaan TNI dan Polri di Papua sesuai dan dilindungi konstitusi, yakni UUD 1945, serta menjalankan tugas dan kewajiban negara yang diberikan kepada TNI dan Polri untuk menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta mempertahankan kedaulatan dan keutuhan NKRI, ” kata Bahtiar di Jakarta, Sabtu (22/12/2018).

Gubernur Lukas Enembe dan Ketua DPRD Yunus Wonda sebelumnya meminta TNI untuk menghentikan perburuan kelompok separatis bersenjata yang menewaskan dan membantai 16 pekerja sipil di Nduga.

Mereka beralasan kehadiran TNI membuat penduduk desa trauma. Jika pasukan TNI/Polri ditarik, itu akan memberikan kesempatan bagi para penduduk merayakan Natal dengan damai.

Bahtiar menegaskan, alasan tersebut sangat mengada-ada. Permintaan untuk menarik pasukan TNI/Polri juga tidak pantas disampaikan oleh seorang gubernur yang merupakan wakil pemerintah pusat di daerah.

Gubernur semestinya justru mendukung Polri yang dibantu TNI melakukan upaya penegakan hukum dan menjaga setiap jengkal wilayah NKRI dari kelompok separatis bersenjata yang melakukan kejahatan kemanusian.

Menurut Bahtiar, Polri bersama TNI justru melindungi dan menjamin keamanan warga masyarakat yang sedang merayakan Natal dan Tahun Baru di seluruh wilayah NKRI termasuk di Nduga, Papua. Enembe dan Yunus diminta tidak membuat pernyataan yang tendensius dan mengada-ada bahkan cenderung provokatif.

“Salah satu kewajiban Gubernur telah ditegaskan dalam Pasal 67 UU Nomor 23 Tahun 2014, yakni memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, kepala daerah dan anggota DPRD harus bersinergi dengan seluruh instansi/lembaga penyelenggara di daerah," ucap Bahtiar.

Terkait dengan pernyataan Enembe, Bahtiar mengingatkan tentang sanksi yang bisa diberikan kepada kepala daerah yang melanggar.

“Dalam Pasal 78 ayat 2 dan Pasal 108 UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sudah jelas bahwa Kepala Daerah dan anggota DPRD dapat diberhentikan karena melanggar sumpah janji, tidak menjalankan kewajiban, tidak menjaga etika penyelenggaraan negara, melakukan perbuatan tercela dan tidak patuh pada konstitusi dan UU negara," ujarnya.

Kemendagri, kata dia, mendukung sepenuhnya segala bentuk upaya Polri yang didukung TNI melakukan pemburuan dan penumpasan kelompok separatis bersenjata yang telah membantai pekerja warga sipil di Nduga, Papua.

"Hukum negara harus ditegakkan. Kepala Daerah dan DPRD wajib mendukung dan bersinergi dengan TNI dan Polri. Indonesia adalah Negara Kesatuan, otonomi daerah dijalankan tetap kerangka memperkuat NKRI bukan sebaliknya. Kepala Daerah dan anggota DPRD dimanapun termasuk Saudara Gubernur Papua dan Ketua DPR Papua wajib menjaga keamanan dan kedaulatan NKRI, ” ucap Bahtiar.

Seperti diketahui, Provinsi Papua sendiri merupakan salah satu Provinsi yang berbatasan dengan negara tetangga, yakni Papua Nugini. Keamanan di kawasan perbatasan menjadi prioritas pemerintah dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

(Humas BNPP)

Info for bonus Review William Hill here.