Menu
RSS

Komitmen Perbaiki Sistem Kepegawaian, Tim Monitoring BNPP Road Show ke 7 PLBN Utama

Komitmen Perbaiki Sistem Kepegawaian, Tim Monitoring BNPP Road Show ke 7 PLBN

BNPP – Dalam memenuhi komitmen untuk memperbaiki sistem kepegawaian di lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris BNPP, Widodo Sigit Pudjianto, menugaskan Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Kepegawaian (HOK) BNPP untuk terjun langsung ke 7 (tujuh) Pos Lintas Batas Negara (PLBN), yakni: PLBN Motaain, PLBN Wini, PLBN Motamasin, PLBN Skouw, PLBN Entikong, PLBN Badau dan PLBN Aruk.

“Berdasarkan surat tugas dari Bapak Plt. Sekretaris BNPP, kami melaksanakan roadshow monitoring dan evaluasi disiplin pegawai di lingkungan 7 PLBN,” kata Kepala Biro HOK, Dr. Gutmen Nainggolan, SH, M.Hum, (28/12/2018).

Roadshow dimulai dari PLBN yang berada di Provinsi NTT, yang dilaksanakan pada tanggal 11 sampai dengan 15 Desember 2018 di PLBN Motaain, Kabupaten Belu, lalu PLBN Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), dan PLBN Motamasin di Kabupaten Malaka. Selanjutnya berlanjut ke PLBN Skouw yang berada di Kota Jayapura Provinsi Papua  pada tanggal 16 sampai dengan 19 Desember. Roadshow terakhir di Provinsi Kalimantan Barat, pada tanggal 26 sampai dengan 29 Desember 2018, yaitu: PLBN Entikong Kabupaten Sanggau,  PLBN Badau Kabupaten Kapuas Hulu, dan PLBN Aruk Kabupaten Sambas.

Menurut Gutmen, beberapa hal yang didapatnya dalam roadsow tersebut diantaranya terkait status kepegawaian PLBN, seluruh pegawai PLBN Wini berjumlah 15 orang yang sebelumnya merupakan PNS Kabupaten TTU dan PNS Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan 5 PNS yang di pekerjakan di PLBN Skouw yang sebelumnya merupakan PNS Provinsi Papua telah selesai alih status menjadi pegawai Pusat. “Sehingga menyangkut hak dan kewajiban PNS tersebut akan dilayani oleh BNPP sepenuhnya,” ungkapnya.

Sedangkan, progres alih status 5 PLBN yang lainnya, masih dalam proses di Biro Kepegawaian Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) . Harapannya, tahun 2019 seluruh PNS daerah yang dipekerjakan di PLBN telah beralih status menjadi PNS pusat pada BNPP.

Gutmen melanjutkan, dari sisi hasil evaluasi produktivitas kerja PNS di PLBN, masih terdapat PNS yang belum melaporkan kinerjanya. Hal ini perlu percepatan pelaporan, karena akan menjadi bahan pemberian tunjangan kinerja bagi PNS di PLBN. Hasil evaluasi pelaporan kinerja, untuk memberikan laporan yang lebih efektif dan efisien serta  tepat waktu, PNS PLBN akan difasilitasi oleh Bagian Kepegawaian dengan aplikasi E-kerja untuk melaporkan kinerjanya pada setiap bulan. “Hal ini akan dimulai Januari tahun 2019,” ujarnya.

Hal lainnya, kat Gutmen, terkait hasil evaluasi Reformasi Birokrasi di BNPP oleh Menpan RB, berdasarkan surat permohonan Kenaikan Kelas Jabatan yang dikirim oleh Kepala Biro HOK tertanggal 18 september 2017, melalui Surat Menpan RB tertanggal 31 Oktober 2018, maka mulai November 2018 telah diberikan kenaikan kelas jabatan bagi pejabat di BNPP. Adapun kenaikan kelas jabatan di PLBN, yaitu: JFU berdasarkan pangkat dan golongan ruang yang semula 5 dan 6 menjadi 5, 6, atau 7. Pejabat Pengawas (Kepala Sub Bidang Pengelolaan PLBN/Eselon IV) yang sebelumnya kelas jabatan 8 menjadi 9, dan Jabatan Administrator (Kepala Bidang Pengelolaan PLBN/Eselon IV) yang sebelumnya 11 menjadi 13. “Hal ini akan meningkatkan jumlah tunjangan kinerja pejabat tersebut,” tuturnya.

Tentunya, Gutmen menekanan, kewajiban Kepala Bidang Pengelolaan PLBN dan pejabat pengadaan Barang/Jasa untuk mengisi LHKPN melalui website: http://elhkpn.kpk.go.id setiap tahun untuk melaporkan seluruh kekayaannya kepada KPK dan seluruh ASN juga melaporkan kekayaannya melalui LHKASN.

Hal lainnya, kontrak Suporting Staff (SS) di PLBN tahun 2018 akan selesai pada 31 Desember 2018 dan akan dilakukan penerimaan kembali SS di PLBN untuk tahun 2019.

Dalam roadshow tersebut, ikut mendampingi Kepala Biro HOK , antara lain: Kunto Bimaji, SH, M.Si (Kepala Bagian Kepegawaian), Oktiana Tangkis Inuji, S.IP (Plh. Kepala Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Karir) dan Harris Fadhly, ST, MT (Kepala Subbagian Mutasi, Disiplin, dan Penghargaan) serta JFU pada Biro HOK. 

(Humas BNPP)

Info for bonus Review William Hill here.