Menu
RSS

Catatan Akhir Tahun BNPP: Wujudkan Perbatasan sebagai Beranda Negara Utama

Catatan Akhir Tahun BNPP: Wujudkan Perbatasan sebagai Beranda Negara

BNPP - Mewujudkan Nawacita ke-3 yaitu Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, menjadi salah satu program prioritas pasangan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Upaya perwujudan ini dilakukan sebagai bentuk perhatian terhadap masyarakat yang ada di pelosok daerah, khususnya wilayah perbatasan negara, dalam hal pemenuhan rasa aman dan sejahtera.

 

“Kawasan perbatasan harus diperhatikan dan dibangun sehingga menjadi beranda terdepan Indonesia serta menjadi etalase bangsa yang membanggakan,” kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas tentang Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas di Provinsi Kalimantan Barat,  beberapa waktu lalu.

 

Untuk mewujudkannya, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sesuai Perpres 12/2010 Jo Perpres 44/2017 tentang BNPP, memiliki tugas menetapkan kebijakan program pembangunan, merumuskan kebutuhan anggaran, melaksanakan evaluasi dan pengawasan serta mengkoordinasikan pelaksanaan. Pelaksana teknis pembangunan kawasan perbatasan dilakukan oleh kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah setempat (Pemprov, Pemkab, Pemkot). Kepala BNPP ex-officio dijabat oleh Menteri Dalam Negeri.

 

BNPP melaksanakan tanggung jawabnya dengan membuat grand desain berupa program (kegiatan) yang kemudian diturunkan dalam kegiatan  lima tahunan yaitu Rencana Induk (Renduk) dan program (kegiatan) tahunan yaitu Rencana Aksi (Renaksi) yang dijadikan panduan oleh 27 K/L dan pemda setempat. Renduk dan Renaksi disusun berdasarkan Rencana Tata Ruang (Rencana Zonasi Kawasan Perbatasan) serta pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan kawasan pendukung di PLBN.

 

Fokus penanganan yang dilakukan terhadap 187 kecamatan yang menjadi lokasi prioritas (Lokpri) di 41 Kabupaten dan 13 Provinsi. Kemudian juga ada 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang terbagi di darat (Aruk, Entikong, Badau, Atambua, Jayapura) dan di laut (Sabang, Ranai, Sebatik, Tahuna dan Saumlaki).

 

BNPP yang melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas (KISS) dengan para stakeholder demi mewujudnyatakan kawasan perbatasan sebagai beranda  (halaman depan) negara. Percepatan pembangunan serta pemenuhan kebutuhan warga perbatasan merupakan tujuan terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

 

Dalam pemenuhan rasa aman, pembangunan infrastruktur dan upaya peningkatan kesejahateraan masyarakat perbatasan menunjukkan hasil positif dengan adanya Kebijakan Pengelolaaan Perbatasan Negara. Mulai dari pengelolaan batas wilayah negara, pengelolaan potensi kawasan perbatasan hingga pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan, secara bertahap sudah dipenuhi. Hasil ini merupakan upaya bersama dengan para K/L, antara lain Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), TNI-Polri serta pemda yang ada di perbatasan.

 

 

 

(Humas BNPP)

Terakhir dimodifikasi padaJumat, 28 Desember 2018 13:53
Info for bonus Review William Hill here.