Menu
RSS

Catatan Akhir Tahun BNPP: Pembangunan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Utama

Catatan Akhir Tahun BNPP: Pembangunan Infrastruktur Kawasan Perbatasan

BNPP - Pengelolaan batas wilayah dan potensi di perbatasan memerlukan dukungan pembangunan infrastruktur yang memadai. Hal ini guna menyempurnakan wujud beranda negara yang aman dan sejahtera.  Sejak tahun 2015-2018, pembangunan jalan di perbatasan mencapai 2.780,63 km dari total 3.183,83 km. Pembangunan jalan perbatasan ini terbagi di Kalimantan, NTT dan Papua. Untuk jalan perbatasan Kalimantan dari total panjang 1.906 km, terbangun 1.692 km, sementara untuk jalan perbatsaan di NTT dari total panjang 179,63 km, terbangun 179,63 km. Terakhir, jalan perbatasan di Papua dari total panjang 1.098,2 km, terbangun 909 km.

 

Lalu pada tahun 2017 direncanakan pembangunan (peningkatan) 33 bandara dan delapan pelabuhan/dermaga di kawasan perbatasan negara. Ke-33 bandara itu adalah bandara Maimun Saleh, Letung, Matak, Ranai/Natuna, Sei Bati, Pangsuma, Tambelian, Maratua, Kalimarau, Yuvei Semaring, Long Apung, Roberty Atty Bessing, Haliwen, Mali, Kabir, Tardamu, Naha, dan bandara Miangas. Selain itu, bandara Melonguane, Kisar/John Backer, Larat, Saumlaki, Dobo, Marinda, Batom, Kiwirok, Oksibil, Manggelum, Korowai Batu, Bomakia, Tanah Merah, Mopah, Kimam, dan bandara Okaba. 

 

Sedangkan, kedelapan pelabuhan (dermaga) yang direncanakan akan dibangun (ditingkatkan) itu adalah pelabuhan Balohan, Pecah Buyung, Matak, Sungai Durian, Sungai Batu Dinding, Raijua, Sangihe, dan pelabuhan Miangas. Pada tahun 2017 juga dilakukan subsidi 3 kapal perintis di NTT dan pelayaran 1 kapal perintis di Kaltara. Turut diadakan kapal nelayan berukuran 5-30 GT sebanyak 734 unit.

 

Pembangunan infrastruktur pendidikan yang merupakan kebutuhan sosial dasar menjadi perhatian pemerintah. Hingga pertengahan Tahun 2018, telah dibangun sekolah dasar sebanyak 2.424 unit di Lokpri dan 192 di PKSN. Lalu pembangunan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sebanyak 775 unit di  Kecamatan Lokpri, dan 82 unit di PKSN .

 

Pembangunan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sekolah Menengah Kejuruan (SLTA/SMK) sebayak 288 unit di Lokpri dan 37 Unit di PKSN,  pembangunan 3 unit Sekolah Garis Depan (SGD) di 3 Kecamatan Lokri yakni Ketungau Tengah, Sota, dan Malaka Tengah. Selain itu, dilakukan distribusi tenaga pendidik di 187 Kecamatan Lokpri dengan program Guru Garid Depan sebanyak 9.161 tenaga guru, terdapat 6.077 dengan keahlian ganda dan tersertifikasi. 

 

Sementara, untuk kebutuhan sosial dasar lain yaitu infrastruktur kesehatan, pemerintah telah melakukan pembangunan puskesmas di 185 Lokpri, dan hanya 2 Lokpri yaitu Kec. Ayau di Papua Barat dan Wetar Barat di MTB yang belum memiliki  Puskesmas karena alasan kondisi geografis dan kependudukan.

 

Pemenuhan kebutuhan energi menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan negara. Untuk mendukung kebutuhan tersebut, pemerintah mendukung kedaulatan energi melalui pembangunan energi listrik serta pembangunan dan perluasan jaringan listrik PLN. Pada tahun 2017, BNPP bersama K/L terkait menetapkan program pembangunan 6 energi listrik (PLTS) di 9 Lokpri, diantaranya di Kecamatan Ketungau Hulu, Ketungau Tengah, Mataru, Alor Barat Daya, dan Oksibil. 

 

Selain itu, rencana pembangunan listrik melalui program Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) sebanyak 916 kk pada tahun 2015-2017 dan program pembangunan atau perluasan jaringan listrik PLN (2015-2017) sebanyak 1.188 unit di 120 desa yang tersebar di 43 Lokpri., pada tahun 2018 sebanyak 140 unit perluasan jaringan listrik PLN.

 

Dilakukan juga pembangunan atau revitalisasi 57 unit pasar, antara lain di Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara, Kalabahi di Kabupaten Alor, dan Melonguane di Kabupaten Talaud. Pembangunan infrastruktur perdagangan di kawasan perbatasan yang terealisasi adalah pembangunan pasar tipe C dan D yang bahkan sudah melebihi target. 

 

 

 

 

(Humas BNPP)

 

Terakhir dimodifikasi padaJumat, 28 Desember 2018 13:50
Info for bonus Review William Hill here.