Menu
RSS

Items filtered by date: Kamis, 13 Desember 2018

Mendagri Optimis Pemilu Serentak 2019, Berlangsung Luber, Jujur dan Adil

  • Diterbitkan pada berita

 

LUWUK BANGGAI - Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Tjahjo Kumolo, dalam kapasitasnya sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri), meyakini Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 akan berjalan Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (Luber) dan Jujur Adil (Jurdil). Hal tersebut sesuatu yg tidak bisa ditawar dan merupakan perintah konsitusi dan Undang-Undang (UU) Pemilihan Umum (Pemilu).

Seperti diketahui, landasan hukum.pelaksanaan pemilu adalah UU Nomer 7 tahun 2017 tentang Pemilu. "UU tersebut mengikat semua pihak, baik penyelenggara pemilu, pemerintah dan pemda, parpol, kontestan dan seluruh aktor-aktor terkait dgn penyelenggaraan pemilu," kata Tjahjo.

Menurutnya, UU telah mengatur secara baik dan sistematik guna mewujudkan tatakelola pemilu yg luber, jujur dan adil. Bahkan telah disusun aturan lebih teknis oleh penyelenggara pemilu, yakni KPU, Bawaslu dan DKPP. "Aturan tersebut mengikat semua pihak," ujar Mendagri, dalam siaran pers nya.

Penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP), lanjutnya, adalah lembaga yg bersifat nasional, mandiri dan tetap. Keputusannya sangat independen dan siapapun tidak dapat mengintervensi penyelenggara pemilu.

Jika ada yang coba-coba menyalahi aturan, maka hal itu beresiko terkena pidana pemilu sesuai UU pemilu.

"Kita bersyukur rekan penyelenggara pemilu saat ini adalah orang-orang yang berintegritas tinggi, dipilih melalui seleksi yg ketat oleh pansel independen dan persetujuan DPR," puji Tjahjo.

Disisi lain, beliau menekankan, kontrol publik terhadap proses dan tahapan pemilu sangat ketat dilakukan oleh pers, masyarakat sipil, perguruan tinggi, NGO/LSM, termasuk dunia internasional.

"Jadi tidak ada ruang sedikitpun bagi pihak-pihak yg coba-coba berbuat curang, tidak jujur dan tidak adil," ujarnya.

Disamping itu, masih ada mekanisme pengujian keputusan, baik melalui pengawas pemilu, sentra Gakumdu PTUN, MA dan, MK . "Dan untuk pertama kalinya Pemilu nasional.kita memiliki pengawas pemilu sampai tingkat TPS sesuai UU 7 tahun 2019," paparnya.

Disamping adanya saksi dari masing-masing Parpol dan Paslon, diyakini pula, bahwa tata kelola pemilu saat ini jauh lebih baik dari masa-masa sebelummya.

Meski demikian, Tjahjo memaklumi, apapun isu bisa diseret-seret ke ranah politik. Menurutnya, hal tersebut sebenarnya hal biasa saja dalam.proses pembangunan demokrasi. Demokrasi sebagai sebuah proses maka pasti terjadi saling kontrol antara lembaga-lembaga dan cabang-cabang kekuasaan negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, termasuk adanya kontrol dari infra.struktur politik dari parpol, pers, akademisi, ormas/LSM/NGO dan tokoh masyarakat. Hal tersebut sebagai bentuk check and balance  dalam pengelolaan kekuasaan negara. 

"Hal tersebut harus dimaknai bahwa justru dengan hal tersebut bahwa demokrasi Indonesia semakin matang dan maju," tandas mantan anggota DPR beberapa periode ini.

 

Kasus KTP-el Tidak Berhubungan dengan Pemilu

Terkait persoalan kasus penemuan sekarung blangko KTP-el baru-baru ini, Mendagri menjelaskan, dalam tata kelola blanko KTP-el tersebut, terdapat pelanggaran Standar Operational Procedure (SOP) sehingga terdapat KTP rusak/invalid dan lain-lain yang tidak.dimusnahkan, serta adanya tindak pidana pencurian dan perbuatan oknum yang sengaja membuang KTP-el rusak/invalid/kedaluarsa yang merupakan murni tindak pidana.

"Dan kami sangat serius minta Kabareskrim Polri mengusut, menangkap dan menghukum seberat-beratnya para pelaku.

Kami pasti tindak aparatur siapapun yang terlibat termasuk pecat. Dan pidanakan. Kami tidak pernah lindungi aparatur yg korup dan tidak bertanggungjawab," kata Tjahjo tegas.

Tjahjo juga menegaskan, masalah KTP--el.akhir-akhir ini tidak ada hubungannya dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu. Soal DPT adalah otoritas mutlak KPU dan penyelenggara Pemilu.

"Kemendagri hanya memberikan DP4 sesuai amanat UU 7 tahun 2017 tentang pemilu. Hal tersebut sudah dilaksanakan. DP4 diserahkan Kemendagri kepada KPU tahun lalu, tanggal 17 Desember 2017," urainya.

Jadi masalah KTP-el, beliau kembali menekankan, sama sekali tidak ada hubungannya dengan DPT Pemilu. "Dan kami tidak punya hak untuk mencampuri kewenangan KPU. Tugas pemerintah dan pemda sesuai UU hanya membantu saja," jelasnya

Menurutnya lagi, yang tentukan DPT dan tahapan pemilu sepenuhmya wewenang penyelenggara pemilu. Demgan demikian, tidak.tepat jika.soal tindak pidana terkait KTP-el dikaitkan dengan pemilu. Jumlah pemilih dan yang terdaftar setiap TPS akan di umumkan oleh KPU dan bisa diakses oleh masyarakat.

"Jadi dengan mudah dapat dilacak. jika ada orang mau.datang tiba-tiba coblos sembarangan dan penyelenggara pemilu berhak tolak," tandasnya.

Dipaparkannya, jumlah pemilih setiap TPS hanya maksimal 300 orang jadi masyarakat di TPS saling kenal, saling awasi, kontestan, saksi parpol, paslon, dan pengawas TPS, akan saling kontrol dan saling mengawasi. 

Jadi, tegas Tjahjo, tidak benar asumsi dan dugaan tersebut. Dan itu adalah tindak pidana pemilu jika ada yang curang.

Pihaknya selalu ingatkan untuk melawan racun demokrasi, berupa: politik uang, politisasi sara dan kampanye negatif.

"Dan hari ini, saya Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo menegaskan mari kita tolak dan lawan siapapun yang coba-coba melakukan kecurangan dalam pemilu," katanya.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Kepala BNPP Prihatin Masih Ada OTT Kepala Daerah

  • Diterbitkan pada berita

 

LUWUK BANGGAI – Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Tjahjo Kumolo, dalam kapasitasnya sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri), menyampaikan keprihatinannya dengan terus terjadi kasus operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah. Hal ini Ia ungkapkan pada saat tiba di Luwuk untuk peringati Hari Nusantara, Rabu (12/12).

“Tentu saya prihatin OTT kepala daerah terus terjadi. Beberapa waktu yang lalu tersiar kabar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap enam orang dalam kegiatan operasi tangkap tangan di Cianjur, Jawa Barat, Salah satu yang ditangkap adalah kepala daerah yang dalam hal ini bupatinya,” ujarnya.

Padahal dirinya selaku Mendagri, pada setiap forum apapun dan pada kesempatan di manapun , selalu ingatkan semua aparat, kepala daerah dan termasuk aparat di internal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan BNPP sendiri selalu mengingatkan area rawan korupsi.

"Sebagai Mendagri dan pribadi, jujur sangat sedih masih terjadi OTT. Mulai dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden  Ketua KPK serta saya sendiri selalu ingatkan area rawan korupsi, dintaranya: perencanaan anggaran, dana hibah dan  Bansos, retribusi pajak, jual beli jabatan, perijinan  serta mekanisme pembelian barang dan jasa," paparnya.

Kemendagri dan BNPP mendukung penuh segala bentuk dan upaya pencegahan serta penindakan dari tindak pidana korupsi dalam rangka pemberantasan korupsi sebagai ancaman keberlanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara negara.

"Mari kita hindari dan ikut mekanisme sesuai dengan aturan dan etika yang ada. Pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semangat progresif revolusioner dari semua pihak," tegasnya.

Menyikapi hal tersebut, Ia juga menyatakan agar setiap kepala daerah yang tersangkut tindak pidana korupsi agar kooperatif dengan KPK dengan tetap berpegang asas praduga tidak bersalah sampai berkekuatan hukum tetap, pungkasnya.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.