Menu
RSS

Items filtered by date: Selasa, 13 Maret 2018

BNPP Mantapkan Rencana Pembangunan Monumen di 12 Titik Wilayah Perbatasan

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Pelaksana Tugas Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Plt Ses BNPP) Widodo Sigit Pudjianto mengatakan bahwa untuk mewujudkan wilayah perbatasan sebagai beranda negara, maka harus dilakukan kegiatan perekonomian serta jaminan keamanan.

 

Selain itu, perlu juga diisi dengan simbol-simbol kepahlawanan sebagai bentuk penghormatan kepada pahlawan yang sudah berjuang untuk bangsa. Maka dari itu, sesuai Peraturan Kepala BNPP Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Monumen Kawasan Perbatasan Negara, BNPP mengundang sejumlah daerah yang lokasinya berada di perbatasan negara untuk turut bersinergi membangun patung tokoh kemerdekaan Ir. Soekarno.

"Pemerintahan Jokowi-JK menginginkan ada kejelasan soal perbatasan, terutama perbatasan darat, laut maupun udara. Kita ingin perbatasan sebagai beranda negara maka harus terlihat bagus .Untuk bisa demikian, selain kita melakukan kegiatan yang sifatnya ekonomi dan keamanan terhadap masyarakat di perbatasan, kita berikan simbol-simbol bahwa ini adalah bagian dari negara kita dengan dilakukan pembangunan patung atau monumen di kawasan perbatasan yang isinya gapura, tugu dan patung Ir. Soekarno," kata dia, dalam rapat implementasi Peraturan Kepala BNPP 8/2017 Tentang Monumen Kawasan Perbatasan Negara, di Bogor, Jawa Barat, Selasa (13/3).

Pihaknya membahas rencana pembangunan monumen dengan sejumlah daerah terkait. Dikatakan, ada 12 titik wilayah perbatasan yang dibangun patung Ir. Soekarno pada tahun ini. Sebanyak 7 titik yang sudah dibangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN)  yaitu di Aruk, Entikong, Badau (Kalimantan Barat), Motaain, Motamasin, Wini (NTT) dan Skouw (Papua). Kemudian 5 titik lainnya di Kota Medan (Sumatera Utara), Kabupaten Natuna (Kepulauan Riau), Kabupaten Berau (Kalimantan Timur), Kabupaten Sangihe (Sulawesi Utara) dan Kabupaten Talaud (Sulawesi Utara), yang lokasinya menyusul kemudian.

Pembahasan kali ini lebih difokuskan pada lima daerah yang diharapkan kesiapannya terkait lahan pembangunan monumen, sementara pembangunan fisiknya dilakukan oleh pemerintah pusat. Maka, diharapkan segera didapat kepastian rekomendasi titik lokasi pembangunan dari 5 daerah yang hadir,  melalui tanggapan dan penjelasannya masing-masing.

"Pembahasan ini sebelumnya sudah dibicarakan dengan Kementerian PUPR yang initinya menyepakati untuk dilakukan pembangunan monumen," ucapnya.

Deputi I Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Robert Simbolon menambahkan bahwa perlu dihadirkan simbol-simbol kenegaraan dan kebangsaan, bersamaan dengan upaya percepatan pembangunan fisik di kawasan perbatasan negara. Terutama, berkaitan dengan upaya mengatasai keterisolasian.

"Sebagai halaman depan, kita ingin mengaktualisasikan perbatasan negara sebagai simbol identitas nasional. Maka, di Perka BNPP ini dijelaskan bahwa kawasan perbatasan negara sebagai wujud kehadiran simbol kenegaraan," kata Robert.

Sebanyak 7 lokasi yang sudah dibangun PLBN dan sudah beroperasi tadi, relatif  tak ada masalah untuk dibangun patung Ir. Soekarno. Pasalnya, lokasi sudah sepenuhnya milik pemerintah pusat,dalam hal ini BNPP. Dijelaskan, serah terima aset (PLBN) dalam konteks pemanfaatan penggunaan telah dilakukan Kementerian PUPR kepada BNPP beberapa waktu lalu.

"Kita tinggal melakukan proses lanjutan dimana menentukan titik pembangunan patung. Nanti (patung) menghadap ke negara tetangga," ujarnya.

Turut hadir pada pembahasan ini 5 perwakilan dari pemerintah daerah terkait, yaitu Kadis PU Pemkot Medan Khairul Syahwan, Kepala Badan Perbatasan Daerah Natuna Marka, Asisten I Pemkab Berau H Anwar, Wakil Bupati Sangihe Heimut Hontong dan Asisten Ekonomi Pembangunan Talaud.  

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Dari Tanjung Datu Hingga Pulau Sebatik, Ini Garis Batas Darat Indonesia di Kalimantan

BNPP - Perbatasan darat antara Indonesia dengan Malaysia memiliki jarak yang sangat panjang, yakni mencapai 2.004 km. Saking panjangnya, tidak cukup sehari untuk melintasi jalur darat tersebut menggunakan kendaraan. Apalagi jalan kaki, bisa bengkak borderers.

Jarak panjang itu membentang dari Tanjung Datu di Kelurahan Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat di sebelah barat hingga ke Pulau Sebatik di Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara di sebelah timur. Simpelnya, dari Tanjung Datu hingga Pulau Sebatik. Itu masing-masing ujungnya.

Mari dibaca pelan-pelan. Merujuk, Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019 sebagaimana diatur Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melalui Peraturan BNPP Nomor 1 Tahun 2015, diketahui jika garis batas darat dari Tanjung Datu ke Pulau Sebatik itu melintasi 8 kabupaten di tiga propinsi. Masing-masing Kalimantan Barat, Kalimatan Timur dan Kalimantan Utara. 

Di Propinsi Kalimantan Barat, daerah yang dilintasi garis batas darat ada di lima kabupaten. Rinciannya Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Bengkayang.

Berlanjut di Propinsi Kalimantan Timur, tercatat ada satu kabupaten yang dilintasi garis batas darat yaitu Kabupaten Kutai Barat. Terakhir, dua kabupaten di Kalimantan Utara masing-masing Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan.

Penting diingat lagi borderers, batas darat Indonesia dengan Malaysia memiliki jarak 2.004 km, membentang di tiga propinsi dimana ujung sebelah barat berada di Tanjung Datu dan ujung sebelah timur berada di Pulau Sebatik. 

Dari 2.004 km batas darat Indonesia dengan Malaysia, rincian garis perbatasan darat di Kalimantan Barat tercatat sepanjang 966 km. Perlu diketahui juga bahwa batas darat di Kalimantan Barat ini memisahkan wilayah NKRI dengan wilayah Serawak Malaysia. 

Sementara garis perbatasan darat di Provinsi Kalimantan Timur sepanjang 48 kilometer dan di Kalimantan Utara sepanjang 990 km memisahkan wilayah NKRI dengan negara bagian Sabah dan Serawak, Malaysia.

Semoga bermanfaat

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.