Menu
RSS

Items filtered by date: Rabu, 14 Maret 2018

Dukung Pembangunan Monumen di Perbatasan, 5 Pemda Rekomendasikan Lokasi Strategis

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Sebanyak lima pemerintah daerah (pemda) yang termasuk dalam kawasan perbatasan negara menanggapi positif rencana pembangunan monumen patung tokoh kemerdekaan Ir. Soekarno di sejumlah titik lokasi yang akan ditentukan kemudian.

 

Wakil Bupati Sangihe Helmud Hontong menyambut antusias rencana pembangunan patung Ir. Soekarno di daerahnya. Menurut dia, terpilihnya Kabupaten Sangihe, Sulawesi Utara,  sebagai salah satu lokasi pembangunan patung Ir. Soekarno merupakan hal yang luar biasa dan dengan setulus hati akan mendukung pembangunannya.

"Ini (akan) menjadi salah satu tempat wisata yang luar biasa ketika selesai dibangun," kata Helmud, saat rapat implementasi Peraturan Kepala BNPP 8/2017 Tentang Monumen Kawasan Perbatasan Negara, di Bogor, Jawa Barat, Selasa (13/3).

Asisten I Pemerintah Kabupaten Berau (Kalimantan Timur), H Anwar, bahkan merekomendasikan lokasi pembangunan monumen di Pulau Maratua. Pasalnya, Pelabuhan Maratua disebut sebagai lokasi yang strategis dan dari sisi estetika viewnya mengarah ke laut dan berhadapan langsung dengan negara tetangga yaitu Malaysia dan Filipina.

Senada, tiga perwakilan pemda lain, yaitu Pemkot Medan, Pemkab Talaud dan Pemkab Natuna, juga mengapresiasi dan mendukung rencana pembangunan monumen di wilayah perbatasan. Bahkan, tiga Pemkab mengusulkan dua alternatif tempat yang dinilai strategis untuk lokasi pembangunan patung Soekarno.

 

Berikut rekomendasi lokasi pembangunan patung Ir. Soekarno:

1. Kota Medan: Kawasan Lampu Satu, Belawan

2. Kabupaten Natuna: Taman Pantai Kencana dan Simpang Bukit Arai

3. Kabupaten Berau: Pelabuhan Maratua

4. Kabupaten Kepulauan Sangihe: Puncak Lose dan Marore

5. Kabupaten Kepulauan Talaud: Desa Damau (Pulau Kabaruan) dan Pulau Sara'a Besar

Diketahui, berdasarkan Peraturan Kepala BNPP Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Monumen Kawasan Perbatasan Negara, BNPP mengundang sejumlah daerah yang termasuk dalam wilayah perbatasan negara, untuk turut bersinergi membangun patung tokoh kemerdekaan Ir. Soekarno. Hal ini sebagai salah satu upaya mewujudkan wilayah perbatasan sebagai beranda negara. 

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Sungai Bensbach, Ujung Selatan Perbatasan Darat Indonesia - Papua Nugini

BNPP - Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 9 Mei 2017 atau setahun lalu meresmikan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Skouw, Jayapura, Papua. PLBN Terpadu Skouw menjadi batas darat antara Republik Indonesia dengan Papua Nugini (PNG). 

Saat itu, Presiden menyampaikan atau lebih tepatnya menggambarkan, bahwa garis batas darat antara Papua dengan Papua Nugini (PNG) mencapai kurang lebih 860 KM. Panjang garis batas darat itu membentang di lima kabupaten/kota di Papua. 

PLBN Terpadu Skouw mengusung tema budaya lokal Papua, desainnya mengadaptasi bentuk bangunan khas Rumah Tangfa. Selain menggunakan ornamen lokal, PLBN Terpadu Skouw yang dibangun diatas lahan seluas 10,2 hektare itu juga menerapkan prinsip-prinsip bangunan hijau (green building). 

Kini, bangunan megah PLBN Terpadu Skouw disambut antusias masyarakat setempat. Dari daerah yang sebelumnya relatif tertutup, masyarakat dari Kota Jayapura hingga negara tetangga banyak yang berdatangan terutama pada hari libur. 

 

*Batas Darat Indonesia-PNG

Skouw jadi penanda garis batas negara antara Indonesia dengan PNG. Skouw ada di sebelah utara dan membentang hingga ke Muara Sungai Bensbach, Merauke, di sebelah selatan. Seperti disampaikan Presiden Jokowi bahwa garis batas darat Indonesia-PNG melintasi luma kabupaten di Provinsi Papua. 

Apa saja daerah tersebut? Dalam Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019 sebagaimana diatur Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melalui Peraturan BNPP Nomor 1 Tahun 2015, diketahui jika lima daerah itu adalah Kabupaten Keerom, Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Pegunungan Bintang dan Kota Jayapura.

Delimitasi batas darat Indonesia dengan Papua Nugini di Pulau Papua mengacu kepada perjanjian antara Indonesia dan Australia mengenai garis-garis batas tertentu antara Indonesia dan Papua Nugini tanggal 12 Februari 1973, yang diratifikasi dengan UU No. 6 tahun 1973, serta deklarasi bersama Indonesia dan Papua Nugini tahun 1989-1994. 

Garis batas Indonesia dengan Papua Nugini yang disepakati merupakan garis batas buatan atau artificial boundary, kecuali pada ruas Sungai Fly yang menggunakan batas alam yang berupa titik terdalam dari sungai (thalweg). 

Garis batas RI-PNG menggunakan meridian astronomis 141º 01’00”BT mulai dari utara Irian Jaya (Papua) ke selatan sampai ke sungai Fly mengikuti thalweg ke selatan sampai memotong meridian 141 º 01’ 10” BT. 

Demarkasi batas sepanjang perbatasan kedua negara (±820km) telah dilaksanakan bersama antara Indonesia dengan PNG dengan menempatkan sebanyak 52 pilar dari MM 1 sampai dengan MM 14A yang merupakan batas utama Meridian Monument yang telah disepakati dalam perjanjian RI – PNG 12 Februari 1973.

Saat ini, pengelolaan batas Negara Indonesia – Papua Nugini ditangani dua lembaga yaitu Joint Border Committee (JBC) Indonesia – Papua Nugini yang dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri, serta Sub Komisi Teknis Survei Penegasan dan Penetapan Batas Indonesia – Papua Nugini yang dikoordinasikan Kementerian Pertahanan.

Penting pula untuk diketahui bahwa di wilayah perbatasan Provinsi Papua masih kental budaya kepemilikan tanah hak ulayat, baik bagi penduduk Papua sendiri maupun penduduk PNG. Tanah Hak ulayat adalah tanah warisan yang dipercaya oleh penduduk setempat merupakan peninggalan dari nenek moyang dan difungsikan sebagai tempat dilangsungkannya upacara atau kegiatan adat. 

Kedekatan yang erat antara suku di kawasan perbatasan Indonesia dengan PNG ini pada gilirannya turut berpengaruh besar pada interaksi dan perilaku sehari-hari antara keduanya. (Humas BNPP)

Lebih lanjut...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.