Menu
RSS

Items filtered by date: Selasa, 20 Maret 2018

Era Pemerintahan Jokowi-JK Aturan Keprotokolan Dinamis

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Kepala Bagian Protokol Kementerian Dalam Negeri Imelda menyebutkan bahwa bidang keprotokolan melaksanakan fungsi manajemen untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan pekerjaan dan pengawasan.

 

Ditekankan bahwa hanya ada satu aturan soal keprotokolan, yaitu UU No 9 Tahun 2010, dimana keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan (atau) kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat. 

Menurutnya, belajar soal protokol tidak membutuhkan waktu lama dan hanya dalam hitungan hari sudah bisa mahir.  "Protokol sebagai ilmu, manajemen dan seni," kata Imelda dalam acara Bimbingan Teknis Kehumasan dan Keprotokolan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), di Bogor, Senin (20/3).

Disebutkan bahwa di era pemerintahan Jokowi-JK, aturan keprotokolan sangat dinamis, bahkan para menteri di kabinet kerja sudah tidak menggunakan pengawalan. perubahan di lapangan merupakan hal yang biasa.

"Acara bagus biasa aja, kalau nggak bagus yang disalahin protokolnya," kata dia.

Imelda juga menerangkan soal tata urutan memasuki kendaraan. Dimulai dari pesawat udara, seorang yang paling utama masuk pesawat paling akhir dan turun lebih dulu (pertama). Kemudian kapal laut; orang paling utama naik lebih dahulu dan turun paling dahulu pula. Lalu naik mobil atau kereta api, orang paling utama naik maupun turun lebih dahulu. 

Tak luput, tata urutan datang dan pergi juga masuk dalam pembahasan. Dalam peristiwa resmi, orang yang paling utama beserta rombongan datang paling akhir dan meninggalkan lokasi paling dahulu. Maka, perlu disediakan ruang transit atau ruang tunggu sebelum acara dimulai.

Biro Keuangan, Umum dan Humas (KUH) Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menggelar Bimbingan Teknis Kehumasan dan Keprotokoleran. Kegiatan diikuti seluruh komponen di BNPP, baik dari pusat hingga daerah, dalam hal ini pegawai BNPP yang ada di 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Bimtek menghadirkan Kepala Biro Adpim Setjen Kemendagri Agus Fatoni, Kabag Protokoler Kemendagri Imelda, Kabid Humas Kemendagri Maddaremeng dan praktisi media dari Rakyat Merdeka Sophan Wahyudi.

 

(Humas BNPP)

 

Lebih lanjut...

Sigit: Semua Surat Yang Ditujukan Ke BNPP Wajib Dijawab

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Bagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan pada Biro Keuangan, Umum dan Humas (KUH) Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menggelar Bimbingan Teknis Kehumasan dan Keprotokoleran di Bogor, Senin-Selasa (19-20/3).

Kegiatan diikuti seluruh komponen di BNPP, baik dari pusat hingga daerah, dalam hal ini pada Badan Pengelola Perbatasan di Daerah. Bimtek menghadirkan Kepala Biro Adpim Setjen Kemendagri Agus Fatoni, Kabag Protokoler Kemendagri Imelda, Kabid Humas Kemendagri Maddaremeng dan praktisi media dari Rakyat Merdeka Sophan Wahyudi.

Plt Sekretaris BNPP, Widodo Sigit Pudjianto, menyampaikan, keberadaan humas pemerintah dalam hal ini humas perbatasan tugasnya adalah menginformasikan seluruh kegiatan pemerintah di perbatasan. 

Selain itu, humas hendaknya bisa meredam setiap informasi atau pemberitaan seputar perbatasan yang bernada negatif. Paling tidak, ketika ada informasi mengenai perbatasan yang tidak sesuai, humas bisa meluruskannya. 

"Humas itu, bukan hanya menjual (menginformasikan) BNPP, tapi juga ikut meredakan kalau ada informasi yang kurang positif," tegas Sigit. 

Ia juga menekankan keberadaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) No 14 Tahun 2008. Dimana setiap instansi pemerintah diminta memberikan jawaban atas masukan ataupun kritikan dari masyarakat yang ditujukan kepada instansi dimaksud. 

"Semua surat yang ditujukan ke institusi kita, ke BNPP, wajib dijawab," ucap Sigit. 

Kehumasan perbatasan, lanjut dia, harus terus meningkatkan skill atau ketrampilan dan pengetahunan mengenai dunia penulisan dan informasi yang berkembang di masyarakat. Dengan begitu, informasi apapun mengenai perbatasan tersampaikan ke publik sehingga pada gilirannya rating pemberitaan mengenai perbatasan bisa naik. 

Jangan sampai, misalnya jajaran yang bekerja di BNPP tidak mengetahui mengenai sejarah, visi, misi dan kegiatan serta peran daerah dalam membangun perbatasan. Padahal, saat ini Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla sangat jelas dan tegas melalui Nawacita ketiga, yakni membangun dari pinggiran. 

"Jangan sampai orang lain lebih mengerti BNPP daripada saudara-saudara sekalian, malu. Kita harus ngerti, paham, apa visi, misi, program dan kegiatan serta peran daerah mengenai perbatasan," jelas Sigit. 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Paradigma Berubah, Humas Harus Berkembang Dalam Mengekspos Pemberitaan

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Maddaremmeng mengatakan bahwa paradigma kehumasan mengalami perubahan semenjak pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)- Jusuf Kalla (JK).

 

Hal ini dikarenakan adanya arahan dari Presiden Jokowi yang menyebut bahwa kinerja pemerintahan jangan sampai tidak terekspos ke masyarakat. Bila itu terjadi, masyarakat bisa menilai bahwa pemerintahan tidak bekerja. 

"Artinya, disamping bekerja, kita juga sampaikan ke masyarakat sehingga masyarakat bisa beri masukkan terhadap apa yang kita kerjakan," kata dia saat memberi paparan di acara Bimbingan Teknis Kehumasan dan Keprotokolan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Bogor, Jawa Barat, Senin (19/3).

Pria yang akrab disapa Aco ini menekankan sejumlah arahan yang diberikan presiden tentang kehumasan. Pertama, kementerian/lembaga (K/L) harus aktif berkomunikasi kepada rakyat, jangan sampai menunggu informasi yang belum tentu benar ramai beredar di masyarakat dan telat mengklarifikasi.

"Kedua, kementerian/lembaga (K/L) harus punya agenda setting dan narasi tunggal dalam berkomunikasi ke rakyat. Pemerintah harus punya framing atas isu. Kita komunikasikan semua kegiatan yang kita lakukan. Kita harus paham betul apa yang sebenarnya jadi kegiatan kita.  itu kita komunikasikan ke K/L agar dibantu dalam melakukan eksposnya," ucap dia.

Kemudian, lanjutnya, jelaskan isu secara terbuka kepada masyarakat. Karena kalau tidak, masyarakat akan berfikir negatif ke pemerintah. Keempat, jangan ego sektoral dan tarung informasi antar instansi pemerintah. Lalu terakhir, dorong keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan. Dengan mengekspos kegiatan yang dilakukan, akan mendorong keterlibatan publik. Apalagi sekarang ini setiap informasi terpublikasi di media sosial (medsos), sehingga masyarakat terlibat melalui komentar-komentarnya terkait kebijakan yang dilakukan. 

"Yang harus kita lakukan sekarang dalam melakukan kegiatan kehumasan harus formal tapi bukan berarti 'ngga bisa lari'. di satu sisi kita harus formal terkait aturan tapi juga melakukan pengembangan dalam ekspos pemberitaan," katanya.

Dirinya juga mengingatkan agar tidak melupakan keberadaan medsos yang kini sudah menjadi kebutuhan masyarakat dalam mencari informasi. Hal ini juga terkait dengan perhatian pemerintah terhadap medsos, sehingga masyarakat secara utuh memahami kegiatan dan program yang dijalankan. 

"Intinya bagaimana efektifitas pemberitaan tergantung kita melihat hal penting yang bisa diekspos. Permudah eksposnya, koordinasi dengan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin). Kita harus merubah paradigma Humas karena BNPP seksi-seksi isunya, tinggal diolah lebih maksimal."

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Foto: Bimtek Kehumasan dan Keprotokoleran Badan Nasional Pengelola Perbatasan

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Biro Keuangan, Umum dan Humas (KUH) Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menggelar Bimbingan Teknis Kehumasan dan Keprotokoleran di Bogor. Berikut snapshot kegiatan tersebut;

 

1. HARUS PAHAM - Plt Sekretaris BNPP Widodo Sigit Pudjianto : Jangan sampai orang lain lebih mengerti BNPP daripada saudara-saudara sekalian, malu. Kita harus ngerti, paham, apa visi, misi, program dan kegiatan serta peran daerah mengenai perbatasan. 

 

2. ISU SEKSI - Kabag Humas BNPP Andri Indrawan: Pemberitaan tentang perbatasan relatif sedikit, padahal isu-isu perbatasan sangat banyak. Bahkan bisa menjadi isu seksi kalau kita bisa mengelolanya menjadi pemberitaan yang menarik untuk dibaca masyarakat.

 

3. SALING PANDANG - Kabag Protokol Kemendagri Imelda dan Kabid Humas Kemendagri Maddaremeng saling menatap saat mengisi materi mengenai Kehumasan dan Keprotokoleran.

 

4. MENATAP TAJAM - Kasubag Publikasi dan Dokumentasi Biro KUH BNPP, Lukas Ayomi, menatap tajam Kabag Protokol Kemendagri Imelda dalam Bimtek Kehumasan dan Keprotokoleran di Bogor.

 

5.  5W+1H - Tenaga Ahli Humas BNPP Karel Stefanus Ratulangi tengah memberikan materi mengenai teknis penulisan berita kepada peserta Bimtek.

 

6. JANGAN LUPA SWAFOTO - Peserta Bimtek tidak lupa melakukan swafoto disela-sela istirahat. Cantik-cantik kan? (Humas BNPP)

Lebih lanjut...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.