Menu
RSS

Items filtered by date: Senin, 05 Maret 2018

BNPP Fasilitasi Pembahasan Pengaturan Pengelolaan Ruang Udara

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) baru-baru ini menggelar rapat Konsolidasi Awal Pengelolaan Batas Negara Wilayah Udara Tahun 2018 di Cirebon, Jawa Barat. Kegiatan diikuti seluruh Kementerian/Lembaga terkait.

Plt Sekretaris BNPP Widodo Sigit Pudjianto melalui Asisten Deputi Lintas Batas Wilayah Udara, Rahman Ibrahim, menyampaikan bahwa kegiatan diselenggarakan dalam rangka memfasilitasi koordinasi pembahasan substasi pengaturan pengelolaan ruang udara nasional yang menyeluruh dan terpadu.

Secara khusus, rapat konsolidasi membahas tindak lanjut dari Rancangan Peraturan Presiden tentang Penetapan ADIZ Indonesia, konsolidasi pembahasan terkait pengelolaan ruang udara nasional lintas K/L dan menginventarisir urgensi kompleksitas pengelolaan ruang udara nasional. 

"Kegiatan juga untuk memonitor perkembangan terkini kesiapan Realignment FIR sekaligus memantapkan agenda kerja K/L tahun 2018, khususnya terkait dengan langkah-langkah strategis yang menjadi instrumen pendukung dalam pengelolaan ruang udara nasional," jelas Rahman di Jakarta, Senin (5/3/2018). 

Disampaikan bahwa ruang udara merupakan unsur utama pembentuk wilayah suatu Negara yang tidak terpisahkan dari wilayah darat dan lautnya. Berbagai konsep hadir untuk menjawab permasalahan batas maupun luasnya kedaulatan negara di udara, namun secara garis besar terdapat 2 (dua) konsep utama. 

Dua garis besar itu adalah pertama Konsep Udara memiliki sifat yang bebas (The Air Freedom Theory) dan Konsep Negara yang memiliki kedaulatan terhadap ruang udara di atas wilayah negaranya (The Air Sovereignty Theory).

Rahman merujuk Konvensi Chicago Tahun 1944 tentang Penerbangan Sipil Internasional atau The International Civil Aviation Convention, khususnya di dalam Pasal 1. Dimana disebutkan bahwa 'Negara-negara yang terikat dalam perjanjian ini mengakui bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang penuh dan eksklusif di dalam ruang udara di atas wilayahnya'.

"Ruang udara sebagai wilayah kedaulatan mempunyai fungsi strategis sebagai asset nasional yang sangat berharga, tidak hanya untuk kepentingan pertahanan keamanan Negara, juga untuk berbagai kepentingan sosial dan ekonomi lainnya, baik yang bersifat publik maupun privat," kata dia. 

Ia menambahkan bahwa Indonesia sebagai wilayah yang beriklim tropis berada di posisi strategis lintasan khatulistiwa, diantara dua benua Asia-Australia dan dua Samudera Pasifik dan Hindia, memiliki kekhasan atmosfer yang menjadi penggerak sistem sirkulasi udara global dan berperan dalam pembentukan iklim dunia. 

"Hanya ada tiga Negara di dunia yang ruang udaranya memiliki kekhasan atmosfer tersebut," ucap Rahman.

Keunggulan komparatif global ini telah mengarahkan wilayah Indonesia sebagai natural laboratory untuk kegiatan-kegiatan pengamatan gejala iklim dunia yang berpotensi ekonomis dan menjadi tantangan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (Humas BNPP)

 

Lebih lanjut...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.