Menu
RSS

Items filtered by date: Senin, 16 April 2018

Gerbangdutas 2018; Sinergi Mewujudkan Perbatasan Sebagai Beranda Depan NKRI

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto selaku Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo selaku Kepala BNPP mencanangkan Program Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) Tahun 2018 di Kabupaten Merauke, Propinsi Papua, Senin 16 April 2018.

Pemukulan Tifa dan pembukaan selubung program dan kegiatan K/L di Kawasan Perbatasan Negara Tahun 2018 secara simbolis menandai dibukanya pencanangan Program Gerbangdutas 2018. Wiranto juga akan menyerahkan secara simbolis daftar program dan kegiatan K/L di Kabupaten/Kota Perbatasan se-Indonesia kepada Bupati/Walikota untuk kemudian meninjau Pos Lintas Batas Negara Terpadu Sota.

Pembangunan kawasan perbatasan diketahui merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, khususnya Pasal 61 ayat (7). Amanat tersebut dipertegas dengan Nawacita Ketiga Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan.

Melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), perwujudan Nawacita Ketiga dikoordinasikan dengan menetapkan kebijakan program dan rencana kebutuhan anggaran untuk pembangunan perbatasan. Berikut koordinasi pelaksanaan pembangunan di perbatasan serta evaluasi dan pengawasannya terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

Pencanangan Program Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan 2018 sendiri bertujuan untuk mendorong percepatan pembangunan kawasan perbatasan Negara secara komprehensif dan terpadu/terintegrasi melalui kegiatan lintas Kementerian/Lembaga di daerah perbatasan.

Secara garis besar, ada empat tujuan dari gelaran pencanangan Gerbangdutas 2018. Pertama untuk mensosialisasikan kebijakan dan program pembangunan kawasan perbatasan Negara, kedua menyerap aspirasi dan melakukan peninjauan lapangan secara sampling untuk menemukenali berbagai permasalahan pengelolaan perbatasan negara dan merumuskan solusi pemecahannya.

Ketiga, dengan dicanangkannnya Gerbangdutas 2018, maka dimulai pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian (LPNK) yang diarahkan untuk pembangunan di kawasan perbatasan Negara. Terakhir, yakni meresmikan program dan kegiatan K/LPNK yang telah selesai dikerjakan di kawasan perbatasan Negara.

Pesan Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan mengenai pentingnya Membangun Indonesia dari Pinggiran, yaitu dari kawasan perbatasan Negara. Semua itu dilakukan sebagai bentuk komitmen merubah wajah perbatasan sebagai beranda depan Negara yang lebih maju dan bermartabat. Sebab selama ini cenderung lebih tertinggal dan kurang mendapatkan perhatian dibandingkan dengan daerah lainnya karena program pembangunan terdahulu lebih mengedepankan inward looking yang menyebabkan ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah.

Membangun perbatasan Negara bukan hal yang mudah, karena mempunyai kompleksitas permasalahan dan multidimensi, sehingga perlu dikelola bersama antara Pemerintah dan masyarakat/stakeholder, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan utamanya BNPP dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah terkait selaku mitra kerja dalam membangun perbatasan Negara.

Melalui pencanangan program kegiatan dan hasil pembangunan di kawasan perbatasan Negara dalam forum Gerbangdutas ini diharapkan akan memperkuat komitmen Kementerian/Lembaga Pemerintah NonKementerian dan Daerah dalam pengelolaan infrastruktur dan pembangunan kawasan perbatasan.

Komitmen bersama K/LPNK ini sangat penting, dengan begitu ke depan akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan Negara. Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang sekarang berkantor di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, sejak awal berdiri dan berkantor di Kampus IPDN, Ampera, Cilandak, secara rutin menyelenggarakan kegiatan Gerbangdutas dengan mengambil tempat yang berpindah-pindah dari wilayah barat hingga wilayah timur Indonesia.

Tahun 2018 dipilih Kabupaten Merauke karena di kabupaten ini telah dibangun beberapa kegiatan yang diharapkan menjadi penggerak dan titik tumbuh pembangunan di kawasan perbatasan Negara, khususnya di Kabupaten Merauke dan Propinsi Papua pada umumnya.

Sesuai rencana, kegiatan Pencanangan Gerbangdutas 2018 di Merauke diikuti pejabat lintas Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK), pejabat BUMN, Forkopimda dan pimpinan instansi vertikal di Propinsi Papua, Bupati/WaliKota Perbatasan se-Propinsi Papua dan Papua Barat dan Kepala Badan/Bagian Perbatasan di 41 Kabupaten/Kota.

Selain itu, kegiatan diikuti Kepala Badan/Biro Perbatasan di 13 Provinsi, SKPD Kabupaten Merauke dan Pemerintah Provinsi Papua dan Kepala Kepala Kampung se-Kabupaten Merauke. (Humas BNPP)

 

Lebih lanjut...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.