Menu
RSS

Items filtered by date: Selasa, 24 April 2018

Beranda Negara, Wilayah Perbatasan Harus Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Boytenjuri mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo menginginkan agar kawasan perbatasan negara menjadi beranda NKRI.

 

Pembangunan 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Entikong, Badau, Aruk (Kalimantan Barat), Motaain, Motamasin, Wini (Nusa Tenggara Timur) dan Skouw (Papua), merupakan upaya dari mewujudkan wilayah perbatasan sebagai beranda negara. Tak hanya itu, di wilayah perbatasan secara bertahap juga direalisasikan kegiatan perekonomian. Sehingga tak hanya dari sisi keamanan (security), sisi kesejahteraan (prosperity) warga pun terpenuhi.

"Sekarang ditetapkan Presiden Jokowi bahwa kawasan perbatasan jadi beranda depan negara, maka harus ditata," kata dia saat pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Permodalan Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Wirausaha Pemula Perbatasan TA 2018, di Badau, Kalbar, Senin (23/4).

Pemerintahan saat ini dalam membangun wilayah perbatasan sudah terintegrasi, terpadu dan berkelanjutan. Ini semua berdasarkan Rencana Induk (Renduk) 2015-2019 yang telah disusun oleh BNPP mengacu kepada RPJMN 2015-2019 serta Perpres Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan. Hal ini sejalan dengan program Nawacita ke-3 yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

"Oleh karena itu pemerintahan Jokowi-JK mempunyai konsep kedepan bahwa kawasan perbatasan tak hanya dipandang dari sisi pertahanan. Perbatasan harus jadi pusat pertumbuhan ekonomi, pusat kegiatan antar negara, sehingga jadi daerah yang maju," katanya.

Bimbingan Teknis terhadap wirausaha pemula di Badau, diyakini menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan wilayah perbatasan sebagai daerah yang maju dan sejahtera warganya. "Maka kegiatan Bimtek perlu dilakukan untuk mendukung peningkatan kompetensi dan pemanfaatan stimulasi bantuan permodalan sehingga mendorong peningkatan kinerja pelaku wirausaha pemula," tutur Boy.

Sementara, Bupati Kapuas Hulu yang diwakili Asisten III Bidang Administrasi Umum, H M Yusuf, meminta 30 peserta wirausaha pemula  di Badau, dapat mengikuti jalannya Bimtek dengan sungguh-sungguh. Pasalnya, kegiatan ini menjadi salah satu upaya pengembangan bisnis di daerah yang mampu mendukung perekonomian masyarakat di perbatasan.

"Diharapkan pertumbuhan ekonomi di perbatasan signifikan dengan pertumbuhan di negara tetangga. Harapan saya setelah ini muncul pengusaha handal yang mampu memproduksi dan memasarkan produk unggulan khas Kapuas Hulu, sehingga menarik perhatian investor dan wirausahawan ke Badau," ucap dia.

Pemda setempat juga mengapresiasi pihak-pihak yang telah memberikan perhatian dan partisipasi aktif pelaksanaan Bimtek demi mewujudkan masyarakat perbatasan yang aman dan sejahtera. (Humas BNPP)

 

Lebih lanjut...

Bekali Wirausaha Pemula, BNPP Berupaya Wujudkan Kesejahteraan Masyarakat Perbatasan

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) menekankan bahwa dalam pengelolaan perbatasan negara tidak hanya terfokus pada inward looking (melihat ke dalam), melainkan sudah mengarah pada outward looking (melihat keluar). Artinya, tidak hanya memperhatikan sisi pertahanan negara namun juga menyejahterakan masyarakat di kawasan perbatasan.

 

Maka, dalam rangka mendorong pendekatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan Negara (BNPP) menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Permodalan Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Wirausaha Pemula di Badau, Kalimantan Barat (Kalbar). Kegiatan ini diyakini sebagai  salah satu pendorong terbangunnya perekonomian di wilayah perbatasan.

"Oleh karena itu, kita dorong pendekatan kesejahteraan masyarakat agar dapat berkelanjutan," kata Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Boytenjuri, di Badau, Kalbar, Senin (23/4).

Bimtek terhadap 30 wirausaha pemula yang berasal dari lima desa di Kecamatan Badau ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi. Hal ini dilakukan agar sisi perekonomian masyarakat di perbatasaan dapat terbangun, sehingga program Presiden Jokowi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan dapat benar-benar terealisasi.

BNPP selaku koordinator sejumlah kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah di perbatasan, mendorong Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk memberi pelatihan dan bantuan modal hingga Rp13 juta terhadap wirausaha pemula. Suntikan modal ini untuk memberi daya ungkit yang tinggi bagi pembentukan pelaku-pelaku usaha lintas batas negara.

"Bapak dan Ibu dilatih dari sisi pertanian, kuliner, kerajinan tangan, dan lain-lain. Sehingga kita harap dapat jadi pengusaha pemula yang mumpuni dan dapat menggulirkan ekonomi masyarakat perbatasaan, khususnya di Badau," ucap Boy.

Selain Kementerian Koperasi UKM, pihaknya juga mendorong Kementerian BUMN, Bank nasional maupun swasta untuk membantu masyarakat di kawasan perbatasan (wirausaha pemula) berupa permodalan dengan bunga ringan maupun bantuan langsung. Sehingga, ekonomi di kawasan perbatasan berjalan sesuai program yang dicanangkan.

Selain itu, tujuan dari menciptakan wirausaha handal di perbatasan adalah agar kedepanya dapat bersaing dengan negara tetangga dari segi perekonomian. Kemampuan dalam memasarkan kuliner khas daerah, kerajinan tangan, hingga tempat wisata lokal, kiranya bisa menjadi pemikat dan berujung pada transaksi ekonomi masyarakat perbatasan kedua negara.

"Nantinya kalau 30 orang wirausaha pemula ini berhasil, kedepannya bisa bertambah pengusaha pemulanya. Mudah-mudahan pengusaha pemula yang sekarang bisa jadi pengusaha menengah. kita terus cetak pemula, pemula jadi menengah, menengah jadi pengusaha besar," katanya. (Humas BNPP)

 

Lebih lanjut...

Kaltara Layak Ditetapkan Menjadi Daerah Otonomi Penuh

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa Propinsi Kalimantan Utara (Kaltara) sangat layak ditetapkan menjadi daerah otonomi penuh. Propinsi baru hasil dari pemekaran Propinsi Kalimantan Timur disebutkan telah mengalami banyak kemajuan.

"Perjalanan 5 tahun sejak terbentuknya Provinsi Kaltara, sudah banyak yang telah dicapai. Semua aspek yang dipersyaratkan untuk menjadi daerah otonomi penuh telah dipenuhi," terangnya saat menghadiri sekaligus menjadi Inspektur Upacara pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-5 Provinsi Kaltara di Lapangan Agatish, Tanjung Selor, Senin (23/4). 

Tjahjo yang juga Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengungkapkan, berdasarkan hasil evaluasi Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, pihaknya memutuskan daerah otonomi baru Provinsi Kaltara resmi menjadi daerah otonomi penuh.

Ia berharap pasca masa transisi daerah otonomi baru ke daerah otonom penuh, Kaltara bisa makin memperkuat otonomi daerahnya baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Diingatkan pula agar jajarannya menjaga sinergisitas guna memacu pembangunan infrastrutur dan ekonomi serta percepatan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kaltara dan Indonesia pada umumnya.

Mendagri juga menyampaikan, soal pentingnya pemerintah daerah melaksanakan efisiensi belanja agar pendapatan dan pengeluaran daerah bisa lebih berimbang. 

Kaltara memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar. Untuk itu, diharapkan kekayaan ini bisa dimaksimalkan agar bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah yang pada gilirannya diarahkan untuk kemakmuran masyarakat Kaltara. 

"Investasi harus bermanfaat untuk rakyat Kaltara. Jangan uangnya lari ke Jakarta semua," tegas Tjahjo. 

Dalam kesempatan itu, ia menyoroti persoalan penurunan angka kemiskinan. Setiap kepala daerah di Kaltara diminta berkreasi dengan tetap berkoordinasi yang baik agar lapangan kerja terbuka lebar. Selain diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing dengan berkoordinasi yang baik untuk menekan inflasi.

Berdasar aturan tentang pemerintahan daerah, usia 5 tahun atau 1 lustrum menjadi patokan apakah sebuah Daerah Otonomi Baru (DOB) itu memenuhi syarat untuk menjadi daerah otonomi penuh, atau gagal dan digabung kembali ke provinsi induk. 

Kaltara sendiri disebutkan Gubernur Irianto Lambrie sudah sangat memenuhi syarat untuk menjadi daerah otonomi penuh. Dari 10 item persyaratan, sesuai Permendagri Nomor 23 Tahun 2010, tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Daerah Otonomi Baru, tinggal menunggu satu item lagi yang segera akan dipenuhi. 

Satu item tersisa itu adalah penyelesaian batas wilayah, yang mana sejauh ini sudah sebagian besar dapat selesaikan. Secara persentase sudah sekitar 96 persen, Kaltara memenuhi syarat untuk menjadi daerah otonomi penuh. 

Irianto menambahkan, selain wajib disyukuri, dinyatakannya Kaltara sebagai daerah otonomi penuh merupakan momentum awal untuk bekerja lebih baik, dalam mewujudkan cita-cita Kaltara menjadi provinsi yang maju dan terdepan. 

"Dengan menjadi daerah otonomi penuh, sekarang Kaltara sudah sejajar dengan provinsi lain di Indonesia. Sekaligus menjadi tantangan bagi kita untuk lebih bersemangat membangun Kaltara, guna tercapainya kesejahteraan masyarakat," kata dia. 

"Keberhasilan Kaltara tidak terlepas dari dukungan masyarakat. Untuk itu, tidak henti-hentinya saya meminta kepada masyarakat untuk memberikan dukungan terhadap program-program pemerintah. Termasuk dalam hal investasi, masyarakat harus berpikiran terbuka, jangan berprasangka buruk, tetap menjaga kebersamaan. Karena itu sangat penting," demikian Irianto Lambrie. 

(Humas BNPP)

 

Lebih lanjut...

FOTO: Humas Setkab Beserta Pegiat Media Sosial Kunjungi PLBN Entikong

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Perwakilan Biro Keuangan Umum dan Humas (KUH) dan Asdep Lintas Batas Negara BNPP mendampingi rombongan Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (setkab RI) bersama empat orang penggiat media sosial (blogger & youtuber) mengunjungi PLBN Entikong pada Selasa (24/4).

Kunjungan dilakukan dalam rangka memperkenalkan aktivitas pengelolaan perbatasan negara, khususnya di PLBN Entikong, kepada para netizen (pengguna media sosial/internet) melalui tulisan dan postingan yang akan diunggah melalui Blog, Twitter, Instagram. Pada kesempatan ini rombongan diterima oleh Kabid Pengelolaan PLBN Entikong dan perwakilan CIQS. (Humas BNPP)

Lebih lanjut...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.