Menu
RSS

Items filtered by date: Kamis, 03 Mei 2018

BNPP Mantapkan Koordinasi Dalam Pengelolaan Batas Negara Wilayah Udara

  • Diterbitkan pada berita
BNPP - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melakukan beberapa koordinasi bersama sejumlah kementerian/lembaga (K/L) terkait persiapan pengaturan batas negara wilayah udara. 
 
 
Menurut Asisten Deputi (Asdep) Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara, Rahman Ibrahim, koordinasi yang sudah dilakukan sebelumnya adalah Rapat Persiapan Koordinasi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Udara pada 23 Maret 2018, yang menghasilkan sejumlah poin kesepakatan, yaitu Kementerian Agraria Tata Ruang (ATR) setuju usulan pemrakarsa penyusunan regulasi Pengelolaan Ruang Udara Nasional (PRUN) sesuai domain merupakan substansi dari Kementerian Pertahanan. 
 
Poin lain, Asisten Potensi Dirgantara (Aspotdirga) AU mendukung pembahasan dengan menyiapkan draft naskah akademis. Lalu, Bappenas sebagai fasilitator pembahasan usulan pemrakarsa penyusunan regulasi PRUN yang semula di ATR dilimpahkan kepada Kemhan.
 
"Settap BNPP akan mengkomunikasikan lebih lanjut secara intensif dengan K/L teknis terkait sebelum pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Udara ke-dua yang direncanakan dilaksanakan 2 Mei 2018," kata dia, di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Rabu (2/5).
 
Kemudian dilakukan juga koordinasi Settap BNPP dengan Aspotdirga AU pada 26 Maret 2018, yang hasilnya adalah TNI AU mendukung penuh penetapan ADIZ Indonesia dan penyusunan UU PRUN. untuk itu Settap BNPP memfasilitasi pertemuan di lingkup TNI dan Kemhan sebelum pelaksanaan rapat koordinasi di NTB guna memantapkan penetapan ADIZ Indonesia melalui Keppres dan dukungan terhadap usulan pemrakarsa PRUN. Kemudian, TNI AU mengupayakan penetapan ADIZ Indonesia selesai pada tahun 2018 dalam bentuk Keppres.
 
"TNI AU mengharapkan dukungan Settap BNPP untuk terus memfasilitasi koordinasi pengelolaan ruang udara, khususnya upaya penyusunan UU PRUN," ujar Rahman.
 
Koordinasi antara Settap BNPP dengan Bappenas pada 27 Maret 2018,  menghasilkan beberapa poin. Pertama, Bapennas mendukung penuh penyusunan UU PRUN sesuai target RPJMN 2015-2019. Secara internal Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas melakukan koordinasi dengan Direktorat Hankam Bappenas agar dapat diintegrasikan sesuai kewenangan tugas dan fungsi. 
 
"Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan akan melakukan komunikasi dua arah dengan Kementerian ATR guna membahas pengalihan usul pemrakarsa penyusunan UU PRUN dari Kementerian ATR kepada Kementerian Pertahanan," katanya.
 
Untuk pertemuan Rapat koordinasi penangangan batas wilayah udara selanjutnya (yang ke 3) akan dilaksanakan pada awal Agustus 2018 dengan fokus membahas ADIZ. (Humas BNPP)
Lebih lanjut...

Pengaturan Batas Negara Wilayah Udara Demi Kesejahteraan dan Pertahanan Negara

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melalui Asdep Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara, menyelenggarakan Rapat Koordinasi 'Konsolidasi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Udara ke-dua' di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Rabu (2/5).

 

Rapat yang melibatkan sejumlah kementerian/lembaga (K/L) ini dimaksudkan untuk memfasilitasi koordinasi lanjutan pembahasan substansi pengaturan pengelolaan ruang udara nasional yang komprehensif dan integratif. Sementara  tujuan dari rapat ini adalah membahas sejumlah substansi.

"Pertama, tindak lanjut penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang penetapan Air Defense Identification Zone (ADIZ). Kemudian urgensi pengelolaan ruang udara nasional dalam RPJMN 2015-2019," kata Pelaksana Tugas Sekretaris BNPP Widodo Sigit Pudjianto dalam sambutan yang diwakili Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP Boytenjuri.

Ketiga, sambungnya, monitor perkembangan terkini terkait kesiapan Realignment FIR Jakarta. Dan terakhir, memantapkan agenda kerja K/L tahun 2018, khususnya terkait dengan langkah strategis yang menjadi instrumen pendukung dalam pengelolaan ruang udara nasional.

Rapat kali ini difokuskan membahas tindak lanjut pertemuan konsolidasi awal yang digelar pada akhir Februari 2018.  Dalam pelaksanaannya, Sekretariat Tetap (Settap) BNPP telah melakukan beberapa pertemuan untuk berkoordinasi dan menghasilkan sejumlah poin-poin kesepakatan. 

"Patut kita syukuri bersama bahwa pada akhirnya pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia, sehingga dapat menjadi landasan pembentukan Keppres Penetapan ADIZ Indonesia," ucapnya.

Maka dari itu, pihaknya mengapresiasi kegigihan K/L dan TNI AU dalam memperjuangkan koridor hukum untuk menjaga pertahanan dan keamanan demi keutuhan kedaulatan NKRI. Pengelolaan wilayah udara didefinisikan sebagai suatu upaya terpadu dalam perencanaan, pemanfaatan, pembinaan dan pengawasan kegiatan di ruang udara. Hal ini guna mencapai keserasian dan keseimbangan dengan pengelolaan sumber daya alam lain di daratan dan perairan yang berada dibawahnya untuk kesejahteraan rakyat.

Kemudian dari definisi tersebut, lanjut Boy, dapat disimpulkan bahwa RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional (PRUN) akan mengatur wilayah udara yang meliputi penataan ruang, pemanfaatan  baik untuk kepentingan kesejahteraan bangsa dengan tetap memperhatikan kepentingan pertahanan negara, pengaturan mengenai instansi yang berwenang mengatur pengelolaan dan pengawasan agar pengelolaan wilayah udara dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Untuk itu, dalam pertemuan ini kita perlu memfokuskan diri dan melaksanakan komitmen bersama sesuai amanah tugas dan fungsi yang kita emban. Semoga hari ini mendapatkan solusi atas masalah dan tantangan yang ada di hadapan kita, dan merumuskan langkah-langkah yang semakin maju dalam upaya pengelolaan batas wilaytah udara nasional," katanya.

Rapat dihadiri perwakilan dari Kemenkopolhukam, Lanud RBA, Airnav Indonesia, Setkab, Kemenlu, BIN, Kemenhan dan Kementerian ATR. (Humas BNPP)

 

Lebih lanjut...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.