Menu
RSS

Items filtered by date: Sabtu, 14 Juli 2018

Sejumlah Perguruan Tinggi Dorong Pembentukan Forpertas

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Sebanyak enam (6) perwakilan perguruan tinggi dari Universitas Gajah Mada, Universitas Diponegoro, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Institut Teknologi Bandung, Institut Petanian Bogor, dan Universitas Airlangga, bersepakat untuk mendorong pembentukan Forum Perguruan Tinggi Untuk Perbatasan (Forpertas).

 

Keenam perguruan tinggi memberikan dukungan dalam bentuk deklarasi agar segera dibentuk Forpertas yang rencananya dilaksanakan pada awal Agustus 2018 dan dihadiri Mendagri sekaligus Kepala BNPP Tjahjo Kumolo, Menristek Dikti Mohamad Nasir dan para rektor.

"Kami yang bertandatangan dibawah ini sepakat mendorong pembentukan Forum Perguruan Tinggi untuk Perbatasan Negara," kata Sekretaris Pusat Kajian Pemukiman, Transmigrasi, dan Perbatasan, Fakultas Geografi, Universitas Gajah Mada, Agung Satriyo, mewakili enam perguruan tinggi, dalam Rapat Pembentukan Forum Perguruan Tinggi untuk Perbatasan Negara, di Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/7).

Rencana pembentukan forum ini sebagai bentuk kontribusi dalam pengelolaan perbatasan negara. Forum ini nantinya juga terbuka untuk semua perguruan tinggi yang terpanggil untuk membangun kawasan perbatasan negara, terutama dalam hal kesejahteraan dan peningkatan ekonomi masyarakat di perbatasan. 

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Harus Terpadu dan Berkelanjutan

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Deputi II bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Boytenjuri mengatakan bahwa terdapat dua aspek dalam pengelolaan kawasan perbatasan, yaitu pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan.

 

Khusus untuk pembangunan kawasan perbatasan, diperlukan pengelolaan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) di perbatasan demi meningkatkan kesejahteraan warganya. 

"Kita bangun SDM dan segala macam. Tinggal evaluasi Rencana Induk (Renduk) dan Rencana Aksi (Renaksi) apa yang kurang didorong. bagaimana konsep kedepan, konsep perjanjian kerjasama apa yang ingin dilakukan," kata Boy, saat Rapat Pembentukan Forum Perguruan Tinggi untuk Perbatasan Negara, di Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/7).

Forum bersama sejumlah perguruan tinggi merupakan ajang yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan dan dukungan pembangunan di kawasan perbatasan, khususnya dalam hal peningkatan kesejahteraan serta bergeraknya roda perekonomian . 

Dipaparkan, penanganan pengelolaan kawasan perbatasan saat ini dilakukan dengan gencar, terutama terkait program Nawacita ke-3 pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) yaitu 'membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan'.

"Dijabarkan dalam RPJMN 2015-2019 fokus dan lokus yang ingin dibangun yaitu di 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan 187 kecamatan (lokasi prioritas). Ini dulu yang difokuskan pemerintah pada 2015-2019," katanya.

Masih adanya warga perbatasan yang terisolir dan miskin menjadikan konsep pengelolaan perbatasan tak lagi sebatas pertahanan, melainkan juga kesejahteraan. Maka, setiap potensi yang ada di kawasan perbatasan perlu ditangani secara terpadu oleh pemangku kepentingan dan didukung oleh kelompok atau lembaga seperti perguruan tinggi.

"Kita lakukan pembangunan berkelanjutan. pertahanan, kesejahteraan dan lingkungan yang dijaga. Sehingga mempercepat pertumbuhan perekonomian," katanya.

Potensi yang ada di sejumlah daerah di kawasan perbatasan menurutnya dapat dikelola lebih maksimal dan efektif. Diantaranya, daging sapi yang diperoleh dari NTT, NTB, Bali dan Jatim. Kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap daging sapi setiap tahunnya 633 ribu ton lebih, namun 259.622 ribu ton-nya merupakan impor dari luar negeri. Harga daging sapi yang tergolong tinggi bisa ditangani bila ada pengelolaan yang lebih maksimal dan terpadu. 

Begitupun dengan pengadaan lahan pertanian di Papua dan daerah kawasan perbatasan lain serta potensi wisata yang ada di Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT), yang juga perlu pengelolaan secara terpadu.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.