Menu
RSS

Items filtered by date: Kamis, 05 Juli 2018

Pemerintah Beri Perhatian Khusus Kepada Camat di Perbatasan

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo menyebutkan bahwa camat di kawasan perbatasan perlu mendapat perhatian khusus. Pasalnya, kawasan perbatasan negara terhubung langsung dengan negara tetangga.

 

"Perhatian itu artinya diberi kewenangan tambahan,amanah lain. Kemudian kriterianya diberikan bimtek,apakah itu kaitannya hukum internasional, bagaimana pengelolaan PLBN, antisipasi kerawanan di perbatasan," kata Hadi saat membuka Rapat Koordinasi Penguatan Kapasitas Camat di Kawasan Perbatasan Negara, mewakili Mendagri yang juga Kepala BNPP Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Kamis (5/7).

Kewenangan tambahan untuk camat di kawasan perbatasan ini sedang dalam pembahasan bersama dengan pihak terkait, termasuk kementerian/ lembaga (K/L) yang terlibat dalam pengelolaan perbatasan. "Sedang kita bahas ,saat ini kita maju untuk beri kewenangan secara nyata dan tegas disusun untuk pemberian kewenangan tersebut," kata dia.

Ditambahkan, beragam kerawanan di wilayah perbatasan menjadikan peran camat begitu penting untuk memahami teritorial dan berkoordinasi dengan K/L di perbatasan maupun negara tetangga.

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengadakan Rapat Koordinasi Penguatan Kapasitas Camat di Kawasan Perbatasan Negara bertema 'Penguatan Peran Camat Perbatasan Dalam Pengelolaan Perbatasan Negara', di Jakarta, Kamis (5/7).

Rakor yang diikuti sekitar 202 camat di kawasan perbatasan, dimaksudkan untuk memberikan pembekalan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dengan tujuan untuk meningkatkan peran camat perbatasan dalam mendukung pengelolaan perbatasan Negara.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Ujung Tombak Pemerintahan, Peran Camat di Perbatasan Perlu Diperkuat

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Penguatan peran camat di kawasan perbatasan bertujuan untuk memaksimalkan peran organisasi perangkat daerah yang menangani urusan perbatasan negara di tingkat kabupaten/kota.

 

Kegiatan ini dinilai penting karena camat adalah ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan  terkait keamanan dan kesejahteraan warga perbatasan.

"Khususnya bagi camat yang mungkin secara real belum memahami makna perbatasan negara," kata Mendagri sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tjahjo Kumolo diwakili Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo saat membuka Rapat Koordinasi Penguatan Kapasitas Camat di Kawasan Perbatasan Negara, di Jakarta, Kamis (5/7).

Dia menjelaskan, ada 778 kecamatan di wilayah perbatasan Indonesia, namun sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, maka diberi perhatian terhadap 187 kecamatan (42 kabupaten dan 13 provinsi).  Terkait dengan pelaksanaan pembangunan di kawasan perbatasan, dibangun secara bertahap dengan melihat kemampuan negara, kesiapan SDM, kondisi geografis serta permasalahan dengan negara tetangga yang belum slesai. 

"Oleh karena itu disini akan disampaikan oleh BNPP bahwa kita ada prioritas yaitu10 PKSN yang terbagi di darat yaitu Aruk, Entikong, Badau, Atambua, Jayapura. Sementara di laut yaitu Sabang, Ranai, Sebatik, Tahuna dan Saumlaki. RPJMN berikutnya kita masih menyisakan 16 PKSN baik darat maupun laut," ujar Hadi yang juga mantan Sekretaris BNPP.

Menteri Dalam Negeri, lanjutnya, juga menekankan komitmen pemerintah, khususnya dalam kabinet kerja bahwa pembangunan kawasan perbatasan adalah penjabaran Nawacita ke3 yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Hal ini dijabarkan dalam RPJMN 2015-2019. 

Jadi, dalam nawacita-nya memperkuat daerah dan desa dalam negara kesatuan, sementara dalam RPJM-nya ditegaskan bagaimana mewujudkan beranda depan dalam upaya memajukan di bidang perdagangan dengan negara tetangga, targetnya pun sudah ditetapkan yaitu 10 PKSN dan 187 lokpri.

"sehingga camat perlu pemahaman, khususnya yang ada di perbatasan negara. Karena  fungsinya beda, harus memahami wilayah terkait dengan negara tetangga, pengembangan wilayah kawasan perekonomian, perdagangan dan tentunya menjaga dari hal-hal yang kita tidak inginkan."

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Pembekalan, BNPP Gelar Rakor Camat di Kawasan Perbatasan

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengadakan Rapat Koordinasi Penguatan Kapasitas Camat di Kawasan Perbatasan Negara bertema 'Penguatan Peran Camat Perbatasan Dalam Pengelolaan Perbatasan Negara', di Jakarta, Kamis (5/7).

 

Rakor yang diikuti sekitar 202 camat di kawasan perbatasan, dimaksudkan untuk memberikan pembekalan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dengan tujuan untuk meningkatkan peran camat perbatasan dalam mendukung pengelolaan perbatasan Negara.

"Serta peningkatan pemahaman camat perbatasan dalam merespon isu-isu strategis dan permasalahan berdasarkan kondisi eksisting kawasan perbatasan negara," kata Pelaksana Tugas Sekretaris (Plt Ses) BNPP Widodo Sigit Pudjianto, dalam laporannya.

Pasca rakor, diharapkan kedepannya dapat ditingkatkan koordinasi yang baik antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun antar Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, khususnya dalam pengelolaan perbatasan negara.

Acara yang digelar selama 3 hari (4 Juli-6 Juli 2018) ini dibagi dalam beberapa rangkaian kegiatan, yaitu pengarahan Menteri Dalam Negeri selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan, penyampaian materi dari Kementerian/Lembaga dan diskusi pengelolaan perbatasan negara. 

Narasumber yang memberi pembekalan pada rakor berasal dari TNI, POLRI, Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.