Menu
RSS

Items filtered by date: Senin, 24 September 2018

Peningkatan KISS Untuk Wujudkan Pengelolaan Perbatasan Negara Yang Selaras Dengan RPJMN 2015-2019

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Upaya mewujudkan pengelolaan perbatasan negara yang lebih terarah, terintegrasi dan terukur serta selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dilakukan melalui peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas (KISS) antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan perbatasan negara.

 

Peningkatan koordinasi yaitu antara pemerintah pusat (K/L), pemerintah daerah, dan stakeholders lain selaku pilar utama penyelenggaraan fungsi-fungsi pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan. 

"Perlu kita ketahui bersama, pengelolaan perbatasan negara mengandung dua (2) dimensi yakni Pengelolaan Batas Wilayah Negara (border line) dan Pembangunan Kawasan Perbatasan (border area)," kata Koordinator Kelompok Ahli Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Pokli BNPP) Max Pohan dalam sambutan mewakili Pelaksana Tugas Sekretaris BNPP Widodo Sigit Pudjianto, dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan SDM Aparatur Pengelola Perbatasan, di Batam, Kamis (20/9).

Menurutnya, pembangunan kawasan perbatasan negara merupakan penjabaran dari agenda strategis Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi–JK sebagaimana tertuang dalam Nawacita Ke-3  yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. 

Hal ini ditetapkan dalam Peraturan Presiden No 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, diarahkan kepada upaya perwujudan perbatasan negara sebagai 'halaman dan beranda depan negara sekaligus pintu gerbang perdagangan dengan negara tetangga', melalui pendekatan keamanan (security approach), kesejahteran (prosperity approach) dan lingkungan (environment approach). 

"Kompleksitas permasalahan dan implikasi batas wilayah negara serta luasnya wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan yang berbatasan dengan sejumlah negara (darat dan laut), maka diperlukan pengelolaan perbatasan yang komprehensif dan efektif. Pengelolaan batas-batas wilayah negara diperlukan dan sangat penting untuk memberikan kepastian hukum mengenai ruang wilayah negara, kewenangan pengelolaan wilayah negara dan hak-hak berdaulat," ucap Max.

Pada Bimtek yang diadakan oleh Biro Perencanaan dan Kerjasama BNPP ini ditandatangani sejumlah poin yang disepakati, yaitu meningkatkan SDM pengelola perbatasan untuk mewujudkan profesionalisme dalam melaksanakan tugas serta meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam menjaga keamanan di kawasan perbatasan.

Peserta Bimtek adalah Kabid Perbatasan, jajaran Polri di Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Kep. Anambas, Bintan, Karimun, Natuna, kota Batam. Kemudian Kabid Pengelola PLBN, Ditjen Bea cukai, Ditjen Imigrasi dan Badan Karantina

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Bimtek Peningkatan SDM Untuk Tingkatkan Kerjasama Antar Aparatur Pengelola Perbatasan

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pengelola Perbatasan yang diadakan oleh Biro Perencanaan dan Kerjasama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Batam, Kamis (20/9), dimaksudkan untuk memberikan pemahaman sekaligus menyamakan persepsi aparatur pengelola perbatasan dalam mengelola batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

 

Demikian dikatakan Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama BNPP Anny Julistiani diwakili Kepala Bagian Kerjasama pada Biro Perencanaan dan Kerjasama BNPP, S.R Mirawati.

"tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan SDM aparatur pengelola perbatasan dalam pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan," ujarnya.

Selain itu, untuk meningkatkan kerjasama antar aparatur pengelola perbatasan yang bertugas sebagai garda terdepan wilayah perbatasan negara dan menghasilkan suatu rekomendasi terkait tantangan dan problemantika pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, khususnya dari sisi keamanan.

Dia melanjutkan, kegiatan Bimtek ini diharapkan menghasilkan SDM aparatur pengelola perbatasan berkualitas yang memiliki kemampuan dan pemahaman terhadap pengelolaan perbatasan negara dalam menghadapi perkembangan dinamika di kawasan perbatasan.

"Serta SDM berkualitas dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai aparatur pengelola perbatasan yang kompeten  dalam bidang keamanan di kawasan perbatasan," kata dia.

Hadir sebagai peserta Bimtek jajaran Polri di Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Kep. Anambas, Bintan, Karimun, Natuna, Kota Batam. Kemudian Kabid Pengelola PLBN, Ditjen Bea cukai, Ditjen Imigrasi dan Badan Karantina.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.