Menu
RSS

Di Era Presiden Jokowi, Kawasan Perbatasan Berubah Jadi Beranda Indonesia

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Boytenjuri, mengatakan bahwa keberadaan Peraturan Presiden (Perpres) No. 11 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara sangat penting dalam rangka mengelola potensi di kawasan perbatasan negara. 

Kata dia, pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), ada perubahan paradigma dalam pengelolaan kawasan perbatasan. Kini, perbatasan negara tidak lagi dipandang sebagai 'teras luar', akan tetapi menjadi 'halaman depan' atau beranda Indonesia.

"Paradigma lama memandang perbatasan negara hanya sebagai wilayah pertahanan yang harus dijaga secara militeristik. Paradigma baru memandang perbatasan negara sebagai beranda depan NKRI yang memiliki sumber daya yang cukup besar," kata Boytenjuri dalam sosialisasi Perpres 11/2017 di Kota Gorontalo, Propinsi Gorontalo, Selasa (10/04/2018). 

Sosialisasi Perpres 11/2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Propinsi Sulawesi Utara, Propinsi Gorontalo, Propinsi Sulawesi Tengah, Propinsi Kalimantan Timur dan Propinsi Kalimantan Utara dihadiri oleh jajaran pemerintah Propinsi Gorontalo. 

Disampaikan Boytenjuri, pendekatan dalam pengelolaan kawasan perbatasan yang dilakukan pada pemerintahan sekarang tidak saja dari aspek keamanan militer, tapi juga pengelolaan potensi dan pemberdayaan. 

Secara garis besar, ada empat isu utama dalam pengelolaan perbatasan negara. Pertama menyangkut penyelesaian batas darat, laut, udara dan pemanfaatannya. Kedua, menyangkut pencegahan dan penindakan kejahatan batas negara. Ketiga menyangkut pembangunan infrastruktur dasar dan membuka keterisolasian serta ke empat pengelolaan kelembagaan.

"Oleh karena itu setiap daerah yang menjadi batas negara akan dikelola secara maksimal dengan ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional. Kawasan yang akan menjadi lokus dari setiap program kerja kementerian lembaga," terang Boytenjuri. 

Asisten II Bidang Pembangunan Pemprop Gorontalo Sutan Rusdi dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa pelaksanaan sosialisasi Perpres 11/2017 sangat penting dilakukan. Pasalnya, Perpres tersebut dapat mewujudkan Nawacita ke tiga pemerintah pusat yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Sebagai satu dari lima provinsi yang diatur dalam Perpres Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara, Gorontalo siap bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah pusat khususnya BNPP dalam melaksanakan program pembangunan di Gorontalo," ucap Sutan.

Disebutkan dia, dalam Pasal 5 ayat 4 poin b Perpres No. 11 Tahun 2017, dinyatakan bahwa Provinsi Gorontalo memiliki 11 kecamatan di perbatasan laut yaitu Atinggola, Gentuma Raya, Tomilito, Kwandang, Ponelo Kepulauan, Anggrek, Monano, Sumalata Timur, Sumalata, Biau dan Tolinggula. 

Dimana secara keseluruhan, ke-11 kecamatan tersebut berada di Kabupaten Gorontalo Utara. (Humas BNPP)

 

Lebih lanjut...

Pemerintah Targetkan Daya Saing Masyarat Perbatasan Lebih Unggul Dari Negara Tetangga

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Boytenjuri, mengatakan, bahwa paradigma pengelolaan perbatasan negara sudah saat ini sudah mengalami perubahan yang signifikan. 

Pengelolaan perbatasan negara sebelumnya memandang perbatasan negara hanya sebagai wilayah pertahanan yang harus dijaga secara militeristik menjadi. Sementara saat ini dipandang bahwa NKRI sebagai satu entitas yang memiliki elemen kedaulatan wilayah dan penduduk yang harus dilindungi secara utuh.

"Perbatasan negara memiliki sumber daya yang cukup besar," terangnya dalam Rapat Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang di Kawasan Perbatasan di Yogyakarta, Kamis (15/3). 

Rakor Integrasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang di Kawasan Perbatasan diikuti perwakilan pemerintah daerah perbatasan. Diantaranya dari Propinsi Aceh, Propinsi Kepulauan Riau, Propinsi Kalimantan Barat, Propinsi Kalimantan Timur, Propinsi Kalimantan Utara dan Propinsi Maluku.

Dalam rakor yang juga diikuti dua kabupaten/kota perbatasan masing-masing Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Sambas, Boytenjuri menyampaikan bahwa dalam mengelola perbatasan negara, pemerintah mengedepankan tiga pendekatan. Yakni security approach, prosperity approach dan environment approach. 

Pemerintah sebagaimana Nawa Cita Ketiga Pemerintahan Jokowi, khususnya pada butir ketiga, memberikan porsi lebih dalam pembangunan di kawasan perbatasan. Yakni 'Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa'. 

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi pengelolaan perbatasan negara tahun 2015-2019, lanjut Boytenjuri, pemerintah menargetkan bagi terjaminnya keutuhan dan penegakan NKRI serta penegakan pertahanan dan keamanan internasional. 

"Selanjutnya pendayagunaan sumberdaya dan pemerataan pembangunan," jelasnya. 

Ditambahkan Boytenjuri, pemerintah juga menargetkan peningkatan daya saing masyarakat untuk sejajar atau lebih unggul dari aktivitas sosial ekonomi masyarakat negara tetangga. (Humas BNPP)

Lebih lanjut...

89 Alumni IPDN Ditugaskan di Perbatasan Kalbar

  • Diterbitkan pada berita

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridhoino Kristo Sebastianus Melano

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) menerima formasi PNS lulusan IPDN angkatan XXIII (23) sebanyak 89 orang yang terdiri dari lulusan dengan asal pendaftaran dari provinsi lain dan bukan dari asal pendaftaran dari Provinsi, Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat.

Lebih lanjut...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.