Menu
RSS

Komisi II Tindaklanjuti Usulan Penambahan Anggaran BNPP TA 2019 ke Banggar DPR

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan menindaklanjuti usulan penambahan anggaran TA 2019 Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebesar Rp30.000.000.000, ke Badan Anggaran DPR.

 

Komisi II menyetujui nilai penambahan anggaran yang dialokasikan untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya serta program pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

"Komisi II akan minta badan anggaran untuk memenuhi kebutuhan anggaran tersebut diatas dalam pembahasan di Banggar DPR RI," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Herman Khaeron saat memimpin Rapat Kerja DPR dengan Mendagri dan Kepala BNPP tentang penyampaian pagu anggaran dan RKA K/L TA 2019, di gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/9).

Rapat kali ini agendanya hanya penyampaian RKA K/L saja. Pihak Komisi II akan mengadakan rapat lanjutan dengan agenda mendengarkan pendalaman dari eselon I seputar kebutuhan anggaran.

"Setelah itu tanggal 12-14 (September 2018) pendalaman bersama eselon I dan 17-19 (September 2018) penetapan untuk hasil pembahasan pendalaman yang kemudian disampaikan ke Badan Anggaran (DPR)," ucap dia.

Pagu anggaran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebesar Rp193.968.340.000 untuk tahun 2019 akan dialokasikan untuk mengelola dua program, yaitu program  dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya serta program pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. 

Kemudian dengan memperhatikan target capaian Pengelolaan Perbatasan Negara sebagai Prioritas Nasional, khususnya pelaksanaan Program Nawa Cita Ke-3, BNPP mengusulkan Tambahan Pagu Anggaran Tahun 2019 sebesar Rp30.000.000.000. Tambahan ini untuk peningkatan fasilitasi dan koordinasi lintas K/L dan pemerintah daerah terkait pengawalan pelaksanaan  percepatan pembangunan perbatasan negara, baik dalam aspek pemenuhan aspirasi masyarakat, dinamisasi dan pengamanan wilayah, serta pelaksanaan pembangunan skala prioritas.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Jalankan Fungsi Koordinasi, Komisi II DPR Diharap Pahami Usulan Penambahan Anggaran BNPP

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa dalam pengelolaan perbatasan BNPP fungsinya adalah mengkoordinasi sejumlah kementerian yang secara teknis mengelola kawasan perbatasan.

 

Terkait hal itu, sebagian besar anggaran dalam pengelolaan perbatasan dikeluarkan oleh kementerian terkait. Disebutkan, dalam pembangunan dan pemeliharaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) memerlukan penanganan optimal. Dengan demikian Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diharapkan dapat memahami usulan penambahan anggaran TA 2019 yang sebelumnya sudah disetujui. 

"Komisi II (DPR) sudah menyetujui usulan tambahan untuk BNPP, saya kira tidak terlalu besar dan saya kira bisa dipahami berkaitan dengan rincian program yang ada," kata Tjahjo dalam Rapat Kerja DPR dengan Mendagri dan Kepala BNPP tentang penyampaian pagu anggaran dan RKA K/L TA 2019, di gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/9).

Tjahjo menjelaskan bahwa saat ini sudah dan sedang dibangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di sejumlah lokasi di perbatasan. Pembangunan PLBN tersebut mulai dari Pulau Rondo (Aceh) kemudian Belawan 9sumatera Utara), Natuna (Kep Riau), Entikong (Kalimantan Barat) , Sanggau (Kalimantan Barat), Belu (NTT) hingga Papua.

"Juga sudah dipersiapkan di Merauke, sekarang sedang dalam proses pembangunan," kata dia.

Target pada tahun ini, sambung Tjahjo, sudah dijalankan. Hal ini meliputi pembangunan puskesmas, faktor penunjang imigrasi, bea cukai karantina. Lalu pembangunan pasar tradisional, infrastruktur jalan, BTS yang sudah terpasang.

"Tugas kami yang besar adalah mempersiapkan rencana tata ruang perbatasan kemudian bimtek penguatan kapasitas aparatur yang ada(khususnya di kecamatan)," ucap Tjahjo.

Pagu anggaran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebesar Rp193.968.340.000 untuk tahun 2019 akan dialokasikan untuk mengelola dua program, yaitu program  dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya serta program pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. 

Kemudian dengan memperhatikan target capaian Pengelolaan Perbatasan Negara sebagai prioritas nasional, khususnya pelaksanaan Program Nawa Cita Ke-3, BNPP mengusulkan Tambahan Pagu Anggaran Tahun 2019 sebesar Rp30.000.000.000. Tambahan ini untuk peningkatan fasilitasi dan koordinasi lintas K/L dan pemerintah daerah terkait pengawalan pelaksanaan  percepatan pembangunan perbatasan negara, baik dalam aspek pemenuhan aspirasi masyarakat, dinamisasi dan pengamanan wilayah, serta pelaksanaan pembangunan skala prioritas.

 

(Humas BNPP)

 

Lebih lanjut...

Tok! Komisi II DPR Setujui Pagu Indikatif dan Usulan Penambahan Anggaran BNPP Untuk Tahun 2019

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Komisi II DPR RI menyetujui pagu indikatif tahun 2019 Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebesar Rp193.968.340.000 dan usulan penambahan anggaran tahun 2019 sebesar Rp30.000.000.000.

 

"Untuk pengalokasian anggaran, Komisi II meminta kepada BNPP menyampaikan rincian program (kegiatan) dengan memperhatikan saran dan masukan yang disampaikan oleh Komisi II DPR, untuk selanjutnya dibahas pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang akan datang," kata Nihayatul Wafiroh, saat memimpin RDP antara Komisi II DPR dengan Kemendagri-BNPP, di Tangerang, Banten, Rabu (4/7).

Komisi II DPR juga menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2019 BNPP sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) yang akan dialokasikan untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp21.000.000.000, dan program pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sebesar Rp9.000.000.000.

"Komisi II akan meminta kepada Badan Anggaran DPR RI untuk memenuhi kebutuhan tambahan anggaran tersebut diatas dalam pembahasan di Badan Anggaran DPR RI," tutur dia.

Para wakil rakyat berharap agar anggaran untuk kebutuhan program kegiatan di tahun 2019 ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, khususnya mereka yang tinggal di wilayah perbatasan.

Selain BNPP, Komisi II DPR juga menyetujui jumlah pagu indikatif tahun 2019 Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebesar Rp3.140.719.823.000 dan usulan tambahan anggaran tahun 2019 sebesar Rp1.277.686.119.000.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.