Menu
RSS

Di Era Presiden Jokowi, Kawasan Perbatasan Berubah Jadi Beranda Indonesia

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Boytenjuri, mengatakan bahwa keberadaan Peraturan Presiden (Perpres) No. 11 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara sangat penting dalam rangka mengelola potensi di kawasan perbatasan negara. 

Kata dia, pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), ada perubahan paradigma dalam pengelolaan kawasan perbatasan. Kini, perbatasan negara tidak lagi dipandang sebagai 'teras luar', akan tetapi menjadi 'halaman depan' atau beranda Indonesia.

"Paradigma lama memandang perbatasan negara hanya sebagai wilayah pertahanan yang harus dijaga secara militeristik. Paradigma baru memandang perbatasan negara sebagai beranda depan NKRI yang memiliki sumber daya yang cukup besar," kata Boytenjuri dalam sosialisasi Perpres 11/2017 di Kota Gorontalo, Propinsi Gorontalo, Selasa (10/04/2018). 

Sosialisasi Perpres 11/2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Propinsi Sulawesi Utara, Propinsi Gorontalo, Propinsi Sulawesi Tengah, Propinsi Kalimantan Timur dan Propinsi Kalimantan Utara dihadiri oleh jajaran pemerintah Propinsi Gorontalo. 

Disampaikan Boytenjuri, pendekatan dalam pengelolaan kawasan perbatasan yang dilakukan pada pemerintahan sekarang tidak saja dari aspek keamanan militer, tapi juga pengelolaan potensi dan pemberdayaan. 

Secara garis besar, ada empat isu utama dalam pengelolaan perbatasan negara. Pertama menyangkut penyelesaian batas darat, laut, udara dan pemanfaatannya. Kedua, menyangkut pencegahan dan penindakan kejahatan batas negara. Ketiga menyangkut pembangunan infrastruktur dasar dan membuka keterisolasian serta ke empat pengelolaan kelembagaan.

"Oleh karena itu setiap daerah yang menjadi batas negara akan dikelola secara maksimal dengan ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional. Kawasan yang akan menjadi lokus dari setiap program kerja kementerian lembaga," terang Boytenjuri. 

Asisten II Bidang Pembangunan Pemprop Gorontalo Sutan Rusdi dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa pelaksanaan sosialisasi Perpres 11/2017 sangat penting dilakukan. Pasalnya, Perpres tersebut dapat mewujudkan Nawacita ke tiga pemerintah pusat yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Sebagai satu dari lima provinsi yang diatur dalam Perpres Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara, Gorontalo siap bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah pusat khususnya BNPP dalam melaksanakan program pembangunan di Gorontalo," ucap Sutan.

Disebutkan dia, dalam Pasal 5 ayat 4 poin b Perpres No. 11 Tahun 2017, dinyatakan bahwa Provinsi Gorontalo memiliki 11 kecamatan di perbatasan laut yaitu Atinggola, Gentuma Raya, Tomilito, Kwandang, Ponelo Kepulauan, Anggrek, Monano, Sumalata Timur, Sumalata, Biau dan Tolinggula. 

Dimana secara keseluruhan, ke-11 kecamatan tersebut berada di Kabupaten Gorontalo Utara. (Humas BNPP)

 

Lebih lanjut...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.